Tito Keluarkan Edaran Percepat Vaksinasi Booster Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Meningkatnya kasus COVID-19 beberapa waktu belakangan, membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baru. Selain itu, mempercepat vaksinasi booster.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/3917/SJ tentang Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (Booster) bagi Masyarakat, Senin (11/7).

Baca Juga:

Syarat Perjalanan Anyar Keluar, Pengelola Bandara Siapkan Sentral Vaksinasi Booster

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA mengatakan, SE ini sebagai bentuk dukungan percepatan pelaksanaan vaksinasi dosis lanjutan atau booster secara nasional melalui strategi proaktif, persuasif, terfokus, dan terkoordinir.

"Vaksinasi booster juga digunakan sebagai syarat bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam negeri dan mengikuti kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan," ujar Safrizal dalam keterangannya, Selasa (12/7).

SE berisi seruan kepada gubernur dan bupati/wali kota itu terkait usaha pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Safrizal menjelaskan muatan materi dalam SE tersebut.

Edaran tersebut menugaskan para gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara ketat terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi booster di wilayahnya.

"Kemudian, gubernur diminta melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap percepatan pelaksanaan vaksinasi booster di seluruh kabupaten/kota pada wilayahnya," ujarnya.

Selain itu, gubernur diminta melakukan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media, baik cetak, radio, televisi, hingga media online/digital mengenai pentingnya vaksinasi booster bagi semua lapisan masyarakat.

Di samping itu, kepada para bupati/wali kota diarahkan pula untuk melakukan berbagai langkah. Pertama, bupati/wali kota mewajibkan vaksin booster sebagai persyaratan untuk memasuki fasilitas publik/fasilitas umum antara lain perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni, budaya, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/mal/pusat perdagangan, dan area publik lainnya.

Hal ini dikecualikan bagi masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena alasan kondisi kesehatan khusus dengan mensyaratkan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit/fasilitas kesehatan pemerintah dan anak usia di bawah 18 tahun.

Kedua, bupati/wali kota melaksanakan percepatan vaksinasi booster sampai dengan tingkat pemerintahan berbasis kecamatan, kelurahan, desa, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), organisasi masyarakat, organisasi pemuda, organisasi profesi, perguruan tinggi ilmu kesehatan yang memobilisasi dokter muda, perawat, dan sumber daya manusia lainnya.

Ketiga, bupati/wali kota menggencarkan pelaksanaan vaksinasi booster secara terpusat di tempat-tempat umum antara lain seperti kantor, pabrik, tempat ibadah, pasar, dan terminal.

Keempat, bupati/wali kota melakukan kampanye dan sosialisasi secara masif dengan mengoptimalkan semua media, baik cetak, radio, televisi serta media online/digital. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta jaringan masyarakat yang berpengaruh terhadap pentingnya vaksinasi booster bagi semua lapisan masyarakat.

Kelima, bupati/wali kota melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan secara masif melakukan pengawasan rutin terhadap penerapan aplikasi tersebut, sebagai syarat untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik.

"Upaya ini dilakukan dengan menekankan bahwa hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang diperkenankan masuk kecuali tidak dapat divaksin dengan alasan kesehatan," jelas dia.

Keenam, bupati/wali kota mengintensifkan segenap upaya dan sumber daya dalam rangka percepatan vaksinasi booster. Ketujuh, bupati/wali kota melaporkan pelaksanaan SE tersebut kepada Mendagri melalui Dirjen Bina Adwil.

Safrizal mengatakan, upaya untuk memperluas cakupan vaksinasi booster ini membutuhkan kolaborasi intensif di lapangan, baik dalam ruang lingkup Forkopimda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk penguatan kembali kerja sama pentahelix dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun media.

"Melalui terbitnya SE ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan capaian vaksinasi dosis lanjutan (booster) secara konkret di lapangan," pungkas Safrizal. (Pon)

Baca Juga:

Ogah Divaksin Booster, ASN di Solo Tidak Dapat Tambahan Penghasilan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Anak di Inggris Meninggal karena Divaksin COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Anak di Inggris Meninggal karena Divaksin COVID-19

Beredar sebuah video di media sosial berdurasi enam menit yang menunjukkan seorang pria melaporkan kasus pembunuhan seorang anak sekolah berusia 17 tahun di Inggris.

9 Hari Operasi Patuh Jaya, 21 Ribu Lebih Pengendara Ditindak
Indonesia
9 Hari Operasi Patuh Jaya, 21 Ribu Lebih Pengendara Ditindak

Puluhan ribu kendaraan melanggar aturan lalu lintas dan ditindak petugas selama Operasi Patuh Jaya 2022.

Jokowi Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet pada Bulan Ini
Indonesia
Jokowi Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet pada Bulan Ini

"Belum, belum (ada reshuffle kabinet di Juni 2022)," kata Jokowi

Uni Eropa Larang Siaran 3 Televisi Rusia
Dunia
Uni Eropa Larang Siaran 3 Televisi Rusia

Uni Eropa menilai ketiga saluran TV itu "sebagai corong yang gencar menyuarakan kebohongan dan propaganda Presiden Rusia Vladimir Putin.

Survei SMRC: Mayoritas Publik Dukung Permendikbud 30/2021
Indonesia
Survei SMRC: Mayoritas Publik Dukung Permendikbud 30/2021

“Dari yang tahu, 92 persen menyatakan mendukung atau sangat mendukung peraturan menteri tersebut,” ujar Saidiman

Polda Jabar Periksa 15 Orang Terkait Perundungan Anak di Tasikmalaya
Indonesia
Polda Jabar Periksa 15 Orang Terkait Perundungan Anak di Tasikmalaya

Sebanyak 15 orang terkait kasus perundungan disertai tindakan asusila yang menimpa bocah sekolah dasar (SD) di Kabupaten Tasikmalaya.

Sebelum Resmi Ditahan, Ferdinand Hutahaean Enggak Mau Tanda Tangan
Indonesia
Sebelum Resmi Ditahan, Ferdinand Hutahaean Enggak Mau Tanda Tangan

Tapi ketika penahanan beliau menandatangani

Cerita Jokowi Kemah di Titik Nol IKN
Indonesia
Cerita Jokowi Kemah di Titik Nol IKN

Di area kemah terdapat enam unit kamar mandi untuk Presiden dan para menteri serta pejabat lainnya yang turut berkemah.

Polisi Pegang Bukti Kasus Dugaan Penipuan CPNS yang Diduga Libatkan Anak dan Menantu Nia Daniaty
Indonesia
4 Substansi RUU IKN yang Belum Disepakati Pemerintah dan DPR
Indonesia
4 Substansi RUU IKN yang Belum Disepakati Pemerintah dan DPR

Pemerintah dan DPR belum menyepakati empat substansi Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN).