Tito Karnavian Wajibkan Setiap Pemda Buat Program PPA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengeluarkan surat edaran (SE) yang isinya mewajibkan pemerintah daerah (pemda) untuk membuat Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA).

SE tersebut merupakan bentuk respon Kemendagri dalam melaksanakan arahan Presiden dan mendukung upaya Kementerian PPA.

"Ini bentuk dukungan Kemendagri terhadap upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPA," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar, Minggu (2/2).

SE yang dimaksud adalah Surat Edaran Nomor 460/813/SJ yang ditujukan kepada Gubernur dan SE Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 yang ditujukan kepada bupati/wali kota seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Wakil Ketua MPR Akui Ide Mendagri Tito Evaluasi Pilkada Serentak Perlu Direspons

Pencegahan dan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak melibatkan banyak pihak. Untuk itu, seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, harus bergerak bersama.

Upaya tersebut, kata Bahtiar, harus didukung secara nasional, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

"Mulai pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, bahkan hingga tingkat dusun, kampung, RW, dan RT. Selain itu, perlu dukungan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, cendekiawan, dan pemuda, serta dukungan pers/media, termasuk aparat penegak hukum," beber Tiar.

Oleh karena itu, Kemendagri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai koordinator dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mendukung penuh usaha tersebut dengan memberikan arahan kepada pemda.

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Mukernas PPP di Jakarta
Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri Mukernas PPP di Jakarta, Minggu (15/12) (MP/Ponco Sulaksono)

Kemendagri memberikan arahan kepada pemda agar menyiapkan program kegiatan dan pembiayaan dari APBD. Di daerah juga harus dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan tugas tersebut. Hal itu dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Sesuai denmgan tugas Kemendagri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemda, kata dia, akan ada arahan kepada pemda agar dibentuk unit kerja satuan kerja perangkat dinas yang melayani program tersebut.

Anggaran di tingkat pemda harus disediakan untuk program-program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak. Mendagri Tito Karnavian telah meminta agar seluruh pemda mendukung berbagai upaya pemberdayaan dan perlindungan anak.

Baca Juga:

Mendagri Tito Tegaskan Perhatian Presiden Jokowi Kepada Papua Begitu Besar

Pasalnya, hal tersebut sejalan dengan program prioritas Presiden 5 tahun ke depan, yaitu bagaimana membentuk proteksi bagi perempuan dan anak yang menjadi aset utama membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Seluruh aparat pemda diminta untuk mendukung upaya PPA tersebut. SDM perempuan dan anak harus dilindungi selain bentuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada perempuan dan anak," kata Bahtiar.

Ia menambahkan bahwa suatu bangsa akan punah secara perlahan jika kaum perempuan dan anak tak terlindungi keberlangsungan hidupnya. "Jadi, ikhtiar tersebut wajib diupayakan secara serius bersama seluruh pihak," kata Bahtiar. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH