Tito Karnavian Usulkan Sinkronisasi Dalam Skema Pemberian Bansos Mendagri Tito Karnavian bersama Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah usai pertemuan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengusulkan sinkronisasi antara kementerian/lembaga dalam skema pemberian bantuan sosial atau bansos. “Baik dari Kemensos, kemudian Kementerian UKM, Kemendikbud, kemudian juga ada Kementerian Pertanian, dan lain-lain,” ujar Tito pada Rapat Koordinasi Tingkat Menteri melalui konferensi video dengan topik 'Persiapan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2021', Selasa (29/12).

Tak hanya itu, sinkronisasi juga perlu diterapkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sinkronisasi skema pemberian bansos antara kementerian, lembaga, pusat dan daerah tersebut diharapkan bansos menjadi lebih tepat sasaran.

Baca Juga:

Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya

Karena, daerah tingkat I dan tingkat II, dan desa memiliki anggaran tersendiri juga yaitu anggaran jaring pengaman sosial dalam APBD 2021 masing-masing. Sementara, data penerima bantuan sosial kerap dinamis karena persoalan perubahan data, misalnya saja domisili dan perubahan profesi. Sehingga diperlukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah untuk program pemberian bansos agar lebih tepat sasaran.

"Kadang-kadang berubah, ada yang dapat bansos, mohon maaf, yang domisilinya sudah pindah, ada yang kemudian profesinya sudah berganti, seperti sudah menjadi anggota TNI-Polri, PNS, yang mereka sebetulnya sudah tidak tepat lagi untuk menerima," beber Tito.

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA News Papua/HO-Puspen Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian (ANTARA News Papua/HO-Puspen Kemendagri)

Untuk itulah, perlu ada sinkronisasi skema pemberian bansos. Kemudian sinkronisasi antara pusat dan daerah juga bertujuan untuk memberikan bantuan pada penerima yang belum terjangkau bantuan pusat "Diberikan fleksibilitas kepada daerah untuk menutupi mereka yang harusnya menerima, tapi dari pusat tidak menerima, ini ditutupi oleh daerah,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan "hotline" atau "desk" yang menangani persoalan bantuan sosial, sehingga kepala daerah dapat menyampaikan keluhan maupun persoalan kepada pemerintah pusat.

Baca Juga:

Kemendagri Dinilai Tepat Usulkan Pemberhentian Risma

“Mungkin dipusatkan di PMK atau kah di tempat lain, sehingga kalau ada problem, di daerah tidak menerima atau kepala daerah ingin menyampaikan masukan, saran, kritik, dan lain-lain, kami nanti akan mengarahkan agar menyampaikan saran dan masukan itu melalui hotline tersebut,” ujarnya. Setelah adanya sinkronisasi data tersebut, dia juga menekankan perlu ada kesepahaman bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya melalui rapat koordinasi, agar program dan kebijakan pemerintah terkait penyaluran bantuan sosial dapat berjalan baik. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizieq Shihab Mangkir dari Pemeriksaan Polda Jabar karena Alasan Lelah
Indonesia
Rizieq Shihab Mangkir dari Pemeriksaan Polda Jabar karena Alasan Lelah

Pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab dipastikan tak akan memenuhi panggilan Polda Jabar untuk diperiksa terkait kasus kerumunan Megamendung.

Koridor HAM Harus Jadi Acuan Penumpasan KKB di Papua
Indonesia
Koridor HAM Harus Jadi Acuan Penumpasan KKB di Papua

Personel keamanan tidak terprovokasi dengan aksi-aksi yang dilancarkan KKB.

Polisi Selidiki Vidio Yang Diduga Hina Lambang Negara
Indonesia
Polisi Selidiki Vidio Yang Diduga Hina Lambang Negara

Banyak netizen yang melontarkan komentar negatif untuk perempuan yang memakai sweater berwarna biru tersebut.

Satu Lagi Anak Buah Anies Baswedan Mengundurkan Diri, Ini Alasannya
Indonesia
Satu Lagi Anak Buah Anies Baswedan Mengundurkan Diri, Ini Alasannya

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, Pujiono mengundurkan diri dari jabatannya terhitung per tanggal 17 Mei 2021 lalu.

Pelanggar Masker di Probolinggo Dihukum Duduk di Samping Keranda Korban COVID-19
Indonesia
Pelanggar Masker di Probolinggo Dihukum Duduk di Samping Keranda Korban COVID-19

"Kami berharap dengan sanksi seperti ini jumlah pelanggar akan bisa semakin menurun karena kesadaran yang telah tertanam," pungkas Ugas

Tak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kampung Rambutan saat Libur Panjang
Indonesia
Tak Ada Lonjakan Penumpang di Terminal Kampung Rambutan saat Libur Panjang

"Belum ada peningkatan (penumpang untuk libur panjang) sepi," ujar Kepala Terminal Kampung Rambutan, Made Joni

Lewat Program Pencegahan, KPK Selamatkan Rp592 Triliun
Indonesia
Lewat Program Pencegahan, KPK Selamatkan Rp592 Triliun

Dari hasil kerja tahun ini, KPK sudah menyetorkan PNBP ke kas negara senilai Rp 120,3 miliar.

Libur Panjang Akhir Pekan, ASN Dilarang Berpergian ke Luar Kota
Indonesia
Libur Panjang Akhir Pekan, ASN Dilarang Berpergian ke Luar Kota

Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah selama libur Isra Miraj dan Hari Raya Nyepi pekan ini. Pembatasan mobilitas tersebut berlaku juga untuk keluarga para ASN.

Viral Kerumunan Orang di Toko Hijab Thamrin City, Ini Respons Polisi
Indonesia
Viral Kerumunan Orang di Toko Hijab Thamrin City, Ini Respons Polisi

Hengki memastikan pihaknya sudah melakukan teguran keras

Pemprov DKI dan Jatim Jalin Misi Dagang Senilai Rp 3,9 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI dan Jatim Jalin Misi Dagang Senilai Rp 3,9 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur menjalin kerja sama dalam kegiatan 'Misi Dagang dan Investasi' senilai Rp 3.925.000.000.