Tito Karnavian Diminta Turun Langsung Monitor Aturan Turunan Inpres 6/2020 Mendagri Tito Karnavian bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balaikota Jakarta, Selasa (17/3) (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memonitor aturan turunan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Inpres itu bisa belum bisa langsung diaplikasikan sebelum keluar aturan turunan dalam bentuk peraturan kepala daerah.

“Kalau mau cepat, Menteri Dalam Negeri harus memonitor pembuatan peraturan kepala daerah ini. Kalau perlu, Mendagri memberikan batas waktu. Dengan begitu, turunan Inpres tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan di seluruh Indonesia," ujar Saleh dalam pernyataan tertulis, Kamis (6/8).

Baca Juga

Kasad: 62 Persen Siswa Secapa AD Negatif COVID-19

Sanksi bagi para pelanggar di dalam Inpres itu adalah teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial, denda administratif, atau penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Masalahnya, apakah sanksi-sanksi sanksi yang terdapat di dalam Inpres itu dapat memberi efek jera bagi orang-orang yang sering melanggar protokol kesehatan.

"Lalu, apakah sanksi-sanksi tersebut bisa dilaksanakan dengan baik," ucap Saleh.

Aturan teguran lisan dan tertulis sudah biasa dilakukan aparat kepolisian bersama unsur pemerintah daerah. “Kalau teguran lisan dan tertulis, saya kira sudah biasa. Sekarang pun, para petugas sudah sering melakukan teguran seperti itu. Sayangnya, pelanggaran tetap saja terjadi," beber Saleh.

Mendagri Tito Karnavian

Sedangkan untuk sanksi kerja sosial, Saleh mempertanyakan cara mengawasinya. "Di mana mereka harus dipekerjakan? Begitu juga dengan sanksi administratif yang ada masih perlu diperjelas agar dapat dilaksanakan secara efektif," kata Saleh.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI itu merasa perlu menyoroti jenis sanksi dari Inpres yang baru dikeluarkan tersebut.

Pasalnya, selama ini, sudah banyak aturan dan regulasi yang diterbitkan terkait kedisiplinan mematuhi protokol COVID-19. Menurut Saleh, yang kurang hanya sanksi tegas terhadap para pelanggar.

"Tidak heran, banyak aturan yang tidak efektif dan tidak dilaksanakan. Orang tidak takut melakukan pelanggaran karena tidak ada sanksi tegas yang diterapkan," kata Saleh.

Baca Juga

2.760 Orang Positif COVID-19 di Papua

Pelaksana harian Ketua Fraksi PAN DPR RI itu mengatakan terbitnya Inpres No.6/2020 tentu harus didukung oleh seluruh masyarakat. Supaya, penanganan dan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia dapat segera tercapai.

“Kita harus dukung inpres tersebut. Itu bukan untuk kepentingan pemerintah, tetapi untuk kepentingan seluruh masyarakat," kata Saleh. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Rasisme, Eks Pentolan Relawan Jokowi Terancam Penjara di Atas 5 Tahun
Indonesia
Kasus Rasisme, Eks Pentolan Relawan Jokowi Terancam Penjara di Atas 5 Tahun

Penyidik Bareskrim Polri masih memeriksa Ambroncius Nababan.

Alasan KPK Terbitkan SP3 Kasus BLBI
Indonesia
Alasan KPK Terbitkan SP3 Kasus BLBI

Pada 17 Desember 2019, KPK mengajukan upaya peninjauan kembali (PK)

Polisi Soroti Pemakaian Masker Pedagang Pasar yang Kerap Salahi Aturan
Indonesia
Polisi Soroti Pemakaian Masker Pedagang Pasar yang Kerap Salahi Aturan

Perilaku sebagian pedagang pasar tradisional yang kerap menyalahi aturan pemakaian masker yang benar mendapatkan sorotan dari Kapolrestro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan.

Jenguk saat Isolasi Mandiri, Istri dan Anak-anak Rindu Pelukan Anies
Indonesia
Jenguk saat Isolasi Mandiri, Istri dan Anak-anak Rindu Pelukan Anies

Fery Farhati menjenguk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang menjalani isolasi mandiri di Rumah Dinas Gubernur, kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Meski Dinahkodai Luhut, Kasus COVID-19 Terus Melonjak hingga 3.635
Indonesia
Meski Dinahkodai Luhut, Kasus COVID-19 Terus Melonjak hingga 3.635

Jumlah pasien sembuh bertambah 2.585 orang, sehingga total pasien sembuh ada 166.686 orang.

Pentolan KAMI Diduga Ajak Merusuh dan Siapkan Logistik
Indonesia
Pentolan KAMI Diduga Ajak Merusuh dan Siapkan Logistik

Mabes Polri membongkar modus beberapa oknum Koalisi Aksi Selamatkan Indonesia (KAMI) jelang kasus kericuhan demo UU Cipta Kerja.

Guru di Atas 60 Tahun Dipastikan Tak Bakal Lolos Seleksi PPPK
Indonesia
Guru di Atas 60 Tahun Dipastikan Tak Bakal Lolos Seleksi PPPK

Seleksi PPPK dengan kapasitas sebanyak satu juta guru tersebut merupakan seleksi yang demokratis

Seribu Narapidana di Banten Siap Jadi Relawan Vaksin Corona
Indonesia
Seribu Narapidana di Banten Siap Jadi Relawan Vaksin Corona

Saat ini, vaksin Sinovac telah lolos uji klinis fase 2 dan siap untuk pengujian fase 3

Demo UU Cipta Kerja di Masa PSBB, DPRD DKI Sebut bakal Timbul Klaster Baru Corona
Indonesia
Demo UU Cipta Kerja di Masa PSBB, DPRD DKI Sebut bakal Timbul Klaster Baru Corona

Politikus PAN ini pun menyakini akan terjadi kasus corona baru dalam klaster demonstrasi tolak UU Cipta Kerja ini.

Anies Minta Alas Kaki Dibawa Masuk ke Masjid Atau Musala
Indonesia
Anies Minta Alas Kaki Dibawa Masuk ke Masjid Atau Musala

Anies juga meminta kepada umat muslim di DKI yang ingin beribadah di rumah ibadah untuk membawa alat salat sendiri