Tito Dukung Sosialisasi UU Ciptaker Secara Transparan Agar Ada Amunisi Bersikap Mendagri Tito Karnavian bersama Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah usai pertemuan di Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung sosialisasi Undang-undang Cipta Kerja secara transparan ke daerah. “Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki amunisi untuk menentukan sikap," kata Tito dalam keterangannya, Rabu (14/10).

Baca Juga:

Mendagri Tito Bongkar Sosok yang Tak Pantas Dipilih di Pilkada Serentak 2020

Hal tersebut disampaikan Tito ketika bersama Menko Polhukam, Menko Perekonomian dan sejumlah menteri lainnya tentang spirit dan substansi dari Undang Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kemudian daerah juga dapat mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demonstrasi saja. "Tapi juga langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja,” kata dia.

Mendagri Tito Karnavian (ANTARA News Papua/HO-Puspen Kemendagri)
Mendagri Tito Karnavian (ANTARA News Papua/HO-Puspen Kemendagri)

Mendagri juga menyarankan agar materi yang berasal dari lebih dari 70 undang-undang yang digabung menjadi UU Cipta Kerja itu dapat dipelajari berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ada di masing-masing daerah sehingga menghindari penggunaan waktu yang tidak efektif.

Oleh sebab itu, Tito akan memberikan soft copy untuk disebarkan kepada pemerintah daerah (Pemda) dan forkopimda, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk rencana pelaksanaan pembelajaran dan pendalaman di daerah masing-masing.

“Bahan-bahan kita akan share ke bapak dan ibu supaya bisa dipelajari. Kemudian juga kita akan share kan soft copy dari UU itu, sehingga kepala daerah, forkopimda, silahkan kalau mau mempelajari semuanya," ucapnya.

Baca Juga:

Mendagri Wanti-wanti Anak Buahnya Terapkan Protokol Kesehatan di Kantor

Tito juga mengingatkan akan kesulitan-kesulitan yang akan terjadi, salah satunya kesibukan perangkat daerah dalam menjalankan tugasnya ditambah dengan tugas sosialisasi itu.

"Saya kira akan sulit sekali, karena Bapak- Bapak semua sibuk, Ibu-Ibu juga sibuk. Jadi silahkan buat tim kecil mungkin, untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan isu-isu yang menjadi perbincangan di daerah masing-masing,” tutup Tito. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Cipta Kerja Mudahkan Aktivitas Perdagangan Bagi Pengusaha Baru
Indonesia
UU Cipta Kerja Mudahkan Aktivitas Perdagangan Bagi Pengusaha Baru

Dengan adanya sejumlah perbaikan dalam regulasi dan birokrasi, aktivitas perdagangan yang terdampak COVID-19 dapat kembali hidup dan pulih dalam jangka pendek.

Berkas Kasus Ambroncius Nababan Mulai DIkirim ke Kejaksaan
Indonesia
Berkas Kasus Ambroncius Nababan Mulai DIkirim ke Kejaksaan

Ambroncius masih mendekam di Rutan Bareskrim

Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis
Indonesia
Masyarakat Diminta Berpikir Jernih soal Aksi Pembakaran Produk Prancis

Kepolisian meminta masyarakat berpikir jernih dan tidak melakukan aksi beli dan bakar produk Prancis

Angin Puting Beliung di Waduk Gajah Mungkur, Warga Wonogiri Panik
Indonesia
Angin Puting Beliung di Waduk Gajah Mungkur, Warga Wonogiri Panik

Angin puting beliung terjadi di atas peraiaran Waduk Gajah Mungkur (WGM) di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, viral di media sosial, Rabu (20/1)

Abdul Malik Fadjar di Mata Din Syamsuddin
Indonesia
Abdul Malik Fadjar di Mata Din Syamsuddin

Bahkan, pikiran Malik Fadjar banyak mewarnai langkah Muhammadiyah, khususnya dalam bidang Pendidikan.

Di Depan PA 212 cs, DPR Janji Hentikan Bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila
Indonesia
Di Depan PA 212 cs, DPR Janji Hentikan Bahas RUU Haluan Ideologi Pancasila

Dia melanjutkan, mekanisne itu akan dilalui dengan tata tertib (Tatib) dan mekanisme yang ada di dalam undang-undang.

Masih Pandemi, Iming-iming Diskon Tidak Bisa Gaet Wisatawan Asing
Indonesia
Masih Pandemi, Iming-iming Diskon Tidak Bisa Gaet Wisatawan Asing

"Kebijakan fiskal hendaknya tetap difokuskan untuk membantu rumah tangga berpenghasilan rendah daripada insentif ke dunia usaha," kata Said.

HUT RI, Pasar Digital UMKM Bakal Diluncurkan
Indonesia
HUT RI, Pasar Digital UMKM Bakal Diluncurkan

Saat ini, terdapat 72.189 UMKM penyedia dengan rata-rata nilai proyek per UMKM sebesar Rp250 juta. Paling tidak, belanja modal yang bisa diserap UMKM Rp18 triliun.

Acara Picu Kerumunan Orang saat Lebaran Bakal Diproses Hukum
Indonesia
Acara Picu Kerumunan Orang saat Lebaran Bakal Diproses Hukum

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Hengki Haryadi menegaskan, segala bentuk kerumunan merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum.