Tito Bolehkan Kebijakan PPKM Level 1-4 Disesuaikan Dengan Karakteristik Daerah Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta. (Foto: Kanugrahan)

MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengeluarkan tiga Instruksi Mendagri terkait perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dan level 3 di Jawa-Bali dan di luar Jawa-Bali yang berlaku mulai tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Mendagri perintahkan agar pemerintah daerah segera melakukan langkah lanjutan atas instruksi tersebut mengeluarkan produk kebijakan baik dalam bentuk surat edaran, instruksi gubernur/bupati/wali kota.

"Kalau bisa lebih spesifik sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Tapi tidak melampaui apa yang sudah diatur dalam Instruksi Mendagri yang berlaku secara nasional," ujar Tito dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/7).

Baca Juga:

Kabaharkam Minta Anggota Polisi tidak Arogan saat Penegakan Prokses PPKM Level 4

Mendagri meminta pada kepala daerah menggelar rapat Forkopimd untuk menyamakan persepsi di level provinsi dan level kabupaten/kota sehingga ada kesamaan tindakan antara seluruh jajaran di daerah baik Polri, TNI, kejaksaan, pengadilan negeri, dan lain-lain.

Mendagri juga berharap para kepala daerah juga bisa berkoordinasi dengan unsur-unsur masyarakat lainnya di luar pemerintahan.

"Kita harapkan juga rekan-rekan kepala daerah ini dapat berkoordinasi tidak hanya dengan unsur pemerintah, tetapi juga dengan organisasi masyarakat (ormas), OKP (organisasi kepemudaan), yang bisa menjadi mitra, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh, sehingga upaya-upaya persuasif, sosialisasi dilakukan dan upaya koersif penegakan hukum merupakan upaya terakhir yang dilakukan," jelasnya.

Tito menegaskan, telah menyampaikan kepada seluruh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengedepankan cara-cara sosialisasi yang persuasif dan preventif. Jika diperlukan upaya koersif, maka upaya tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum dan menggunakan kekuatan yang minimum.

Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Sekretariat Presiden)
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Sekretariat Presiden)

"Kita tahu bahwa masyarakat kita juga sedang mengalami tekanan karena situasi krisis kesehatan, masalah ekonomi, tapi juga kita memerlukan mendisiplinkan masyarakat kita karena kunci utamanya adalah justru kedisiplinan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan," ungkapnya.

Tiga Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan adalah Instruksi Mendagri Nomor 24 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 dan Level 3 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Lalu, Instruksi Mendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Serta Instruksi Mendagri Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, dan Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Dalam aturan tersebut diatur sejumlah ketentuan dalam PPKM sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan. (Knu)

Baca Juga:

Mendagri Harap setelah PPKM Level 4 Kasus COVID-19 Menurun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
1,6 Juta Penduduk Sudah Divaksin
Indonesia
1,6 Juta Penduduk Sudah Divaksin

Sejumlah 1,6 juta orang yang divaksinasi tersebut merupakan gabungan antara tenaga kesehatan yang telah lebih dulu diimunisasi.

PENA 98: Langkah Kapolri Soal Mural Tepat dan Humanis
Indonesia
PENA 98: Langkah Kapolri Soal Mural Tepat dan Humanis

Dengan demikian, lanjut Rizki, sejumlah tindak pengamanan seperti peristiwa kritik yang disampaikan melalui mural tentu bukan merupakan kebijakan Kapolri tapi spontanitas petugas di lapangan.

Vaksin Nusantara Tuai Polemik, Ulama sampai Artis Teater Nyatakan Dukungan ke BPOM
Indonesia
Vaksin Nusantara Tuai Polemik, Ulama sampai Artis Teater Nyatakan Dukungan ke BPOM

Integritas dan independesi BPOM tidak perlu diragukan lagi. BPOM selama ini telah mengabdi untuk menjaga kesehatan masyarakat di NKRI.

KPU Beri Jawaban untuk 6 dari 126 Perkara Pilkada di MK
Indonesia
KPU Beri Jawaban untuk 6 dari 126 Perkara Pilkada di MK

Pemeriksaan hanya dilakukan Panel 3 yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi Saldi Isra serta Manahan MP Sitompul.

Calo Konvalesen Bergentayangan, PDIP Solo Gencarkan Gerakan Donor Plasma Gratis
Indonesia
Calo Konvalesen Bergentayangan, PDIP Solo Gencarkan Gerakan Donor Plasma Gratis

DPC PDIP Solo, Jawa Tengah mengadakan screening donor plasma konvalesen bagi masyarakat yang ingin menjadi pendonor plasma konvalesen secara luas di joglo Pucangsawit, Solo, Minggu (1/8).

Warga Korsel Sambut Kelahiran Pertama Bayi Panda
Dunia
Warga Korsel Sambut Kelahiran Pertama Bayi Panda

Warga Korea Selatan menyambut kelahiran pertama panda, hewan nasional Tiongkok, yang kemudian diberi nama Fu Bao berarti "harta karun".

Polisi Siapkan 333 Titik Penyekatan dari Lampung Hingga Bali
Indonesia
Polisi Siapkan 333 Titik Penyekatan dari Lampung Hingga Bali

Operasi Keselamatan ini berfokus pada sosialisasi larangan mudik kepada masyarakat guna memutus mata rantai penularan COVID-19 di Tanah Air

Puluhan Anggota dan Staf DPR Positif COVID-19, DPR Buka Opsi Lockdown
Indonesia
Puluhan Anggota dan Staf DPR Positif COVID-19, DPR Buka Opsi Lockdown

DPR memajukan rapat paripurna penutupan masa sidang yang semula pada 8 Oktober 2020 menjadi Senin (5/10). Dalam forum itu, DPR juga mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar
Indonesia
Soal Kisruh Partai Demokrat, SBY Diminta Tak Keluarkan Tudingan ke Pihak Luar

“SBY seyogyanya batasi evaluasinya dalam bingkai konflik internal elit Partai Demokrat saja,” kata Hikam

Polisi Agendakan Periksa Jerinx Pekan Depan
Indonesia
Polisi Agendakan Periksa Jerinx Pekan Depan

Mudah-mudahan saudara J mau hadir ke Polda Metro Jaya