Tinjau Ulang Tarif Rp 3,7 Juta Buat Masuk Kawasan Pulau Komodo Pulau Komodo. (Foto: Setkab)

MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan kebijakan biaya tiket masuk sebesar Rp 3,75 juta per orang per tahun ke Pulau Padar, Pulau Komodo, dan wilayah perairan di sekitarnya.

Kebijakan itu mulai berlaku 1 Agustus 2022 dengan pengelolaan jasa wisata diambil alih oleh PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi NTT.

Baca Juga:

Pulau Komodo dan Padar, Dari Pasir Merah ke Wisata Mewah

Namun, langkah itu diboikot oleh pelaku wisata lokal. Mereka mogok selama satu bulan untuk melayani wisatawan. Mereka juga melakukan unjuk rasa.

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menyesalkan keputusan pemerintah yang memberlakukan kenaikan tiket tersebut. Kebijakan tersebut tidak tepat karena TNK dinilai masih belum mandiri dalam hal kemampuan finansial kawasan konservasi.

"Jangan sampai alasan konservasi dijadikan tameng untuk kenaikan tarif ini. Padahal mungkin ada pihak lain yang mengambil keuntungan dari kebijakan ini," ujar Johan, Rabu (3/8).

Politisi PKS ini mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan kenaikan harga tiket masuk Pulau Komodo. Kebijakan ini menimbulkan mogok jasa pariwisata di Labuan Bajo dan berbagai kejadian protes warga yang malah ditangani dengan represif oleh aparat keamanan.

Ia mendesak, pemerintah memperbaiki strategi menghadapi berbagai permasalahan finansial dan kelestarian pengelolaan Taman Nasional Komodo.

"Paradigma yang harus dikedepankan adalah penerapan pariwisata berkelanjutan yang memadukan daerah konservasi sebagai destinasi wisata yang unggul dan berbasis pemberdayaan masyarakat,” urai Johan.

Johan mendesak pemerintah mendengar aspirasi dari berbagai organisasi pariwisata dalam hal kebijakan tarif.

"Sebab harus ada kerja sama semua pihak dan jangan sampai kebijakan ini terkesan selalu merugikan masyarakat dan hanya menguntungkan beberapa pihak tertentu," tutur Johan.

Protes dari pelaku dan pegiat pariwisata, tegas ia, harus menjadikan pemerintah lebih sigap untuk memperbaiki tata kelola kawasan, tata kelola bisnis dan tata kelola kelembagaan.

"Hal tersebut penting agar Taman Nasional Komodo menjadi lestari dan menjadi kebanggaan kita semua sebagai ikon pariwisata global," katanya.

Ia mengharapkan, paradigma kolaborasi wisata dan konservasi ini sangat penting sehingga tidak memunculkan protes berlebihan. (Knu)

Baca Juga:

Penetapan Tarif Masuk Pulau Komodo Rp 3,7 Juta Dinilai Tanpa Landasan Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi D Tanggapi Konsep Sumur Resapan Anies Dipakai di IKN Nusantara
Indonesia
Komisi D Tanggapi Konsep Sumur Resapan Anies Dipakai di IKN Nusantara

Komisi D DPRD DKI Jakarta menanggapi pemerintah pusat yang akan menggunakan konsep sumur resapan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara guna pencegahan banjir.

Kasus COVID-19 Alami Peningkatan, Laju Vaksinasi Menurun
Indonesia
Kasus COVID-19 Alami Peningkatan, Laju Vaksinasi Menurun

Pemerintah akan melakukan penyesuaian pengaturan aktivitas masyarakat serta mobilitas berdasarkan data kasus dan kondisi di lapangan.

Mudik Lebaran Bawa Berkah, Porter Stasiun Senen Bisa Kantongi Rp 200 Ribu Sehari
Indonesia
Mudik Lebaran Bawa Berkah, Porter Stasiun Senen Bisa Kantongi Rp 200 Ribu Sehari

Herman yang sudah bekerja selama 30 tahun sebagai porter ini mengaku pendapatan pada saat momen mudik bisa mencapai Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu bahkan lebih dalam sehari dengan bekerja penuh dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam.

BI Harus Antisipasi Lonjakan Beban Bunga Utang Luar Negeri
Indonesia
BI Harus Antisipasi Lonjakan Beban Bunga Utang Luar Negeri

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2022 tercatat sebesar USD 406,3 miliar.

Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis
Indonesia
Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, vaksinasi COVID-19 di Tanah Air telah melampaui target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

KPU Jangan Jatuh di Lubang yang Sama
Indonesia
KPU Jangan Jatuh di Lubang yang Sama

Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah mengatur tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu

Dikepung Banjir, Tim SAR Evakuasi Ratusan Warga Palembang
Indonesia
Dikepung Banjir, Tim SAR Evakuasi Ratusan Warga Palembang

Warga setempat Jhonson (55) mengatakan, kejadian banjir ini merupakan pengalaman pertamanya selama 15 tahun bermukim.

Penjelasan Anies soal Beda Data Kematian COVID-19 Antara DKI dan Pusat
Indonesia
Penjelasan Anies soal Beda Data Kematian COVID-19 Antara DKI dan Pusat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan perbedaan data kasus kematian COVID-19 di Ibu Kota, antara Pemprov DKI dengan data Satgas pemerintah pusat.

Indonesia Utang ke ADB USD 500 Juta Buat Naikkan Indeks SDM
Indonesia
Indonesia Utang ke ADB USD 500 Juta Buat Naikkan Indeks SDM

Pinjaman ini, akan membantu meningkatkan kualitas SDM, menaikkan produktivitas tenaga kerja serta reformasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kemehub Terbitkan SE Baru Tentang PPLN di Indonesia, Simak Aturan Selengkapnya
Indonesia
Kemehub Terbitkan SE Baru Tentang PPLN di Indonesia, Simak Aturan Selengkapnya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan Surat Edaran Nomor 33/2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19.