Tingkatkan Pengendalian Gratifikasi, KPK Minta Instansi Sampaikan Rencana Kerja Logo KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta instansi untuk segera menyampaikan rencana kerja Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) tahun 2021.

"Rencana kerja ini merupakan daftar kegiatan pengendalian gratifikasi yang akan dilakukan oleh UPG di instansi masing-masing dan menjadi target kerja UPG di tahun 2021," kata Plt Juru Bicara KPK, Ipi Maryati dalam keterangannya, Minggu (17/1).

Baca Juga

KPK Diminta Terus Kawal dan Awasi Pengadaan Vaksin COVID-19

Ipi mengatakan, rencana kerja UPG tersebut akan dimonitor oleh KPK per semester dan merupakan salah satu komponen penilaian/evaluasi atas penerapan sistem pengendalian gratifikasi tahun 2021.

Sebelum mengisi rencana kerja, kata Ipi, pengelola UPG harus mengunduh hasil evaluasi penerapan sistem pengendalian gratifikasi tahun 2020 melalui tautan https://tinyurl.com/PengendalianGratifikasiKLOP.

Dikatakan, evaluasi tersebut merupakan penilaian KPK atas implementasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) oleh UPG di masing-masing instansi dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan di tahun 2021.

Gedung KPK. Foto: ANTARA

Pengelola UPG dapat mengisi rencana kerja UPG tahun 2021 dengan mengakses tautan https://tinyurl.com/formatdataupg.

"Dan setelahnya mengunggah dokumen rencana kerja yang telah ditandatangani pada tautan yang sama paling lambat 31 Januari 2021," kata Ipi.

Ipi mengungkapkan, per 14 Januari 2021, KPK mencatat sebanyak 332 dari total 804 instansi telah mengunduh hasil evaluasi pengendalian gratifikasi 2020.

Sebanyak 20 instansi lainnya tercatat sudah mengunggah rencana kerja UPG tahun 2021.

"Daftar instansi dapat dilihat pada tautan https://www.kpk.go.id/gratifikasi/?p=3624," ucapnya.

Ipi mengatakan, pada November 2020, KPK menyelenggarakan lomba UPG terbaik pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/D dengan menyelenggarakan ajang Penghargaan UPG Terbaik 2020.

Penghargaan tersebut, sambungnya, diberikan sebagai apresiasi kepada UPG yang telah berkontribusi dalam penerapan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) di instansi sekaligus menjadi motivasi serta contoh bagi UPG lainnya.

Menurut Ipi, UPG merupakan motor penggerak PPG yang memiliki peran penting dalam melakukan diseminasi aturan tentang gratifikasi dan pengelolaan laporan gratifikasi.

Sedangkan PPG adalah program pencegahan yang KPK kembangkan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif lembaga pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

"Tujuannya, PPG akan mendorong terbentuknya lingkungan berintegritas yang diwujudkan dengan kesadaran pegawai untuk menolak setiap pemberian gratifikasi atau tertib melaporkan penerimaan gratifikasi jika terpaksa menerimanya," tutup Ipi. (Pon)

Baca Juga

Geledah Rumdin Wali Kota Batu, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Gratifikasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nekat ke Jakarta Tanpa SIKM, 7 Orang Dikarantina
Indonesia
Nekat ke Jakarta Tanpa SIKM, 7 Orang Dikarantina

SIKM merupakan sebagai syarat bagi warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jabodetabek dan ingin masuk ke DKI.

Dua Anak Buahnya Positif COVID-19, Anies Tutup Blok G Balaikota DKI Jakarta
Indonesia
Dua Anak Buahnya Positif COVID-19, Anies Tutup Blok G Balaikota DKI Jakarta

Penutupan sebagai langkah penegakan Peraturan Gubernur nomor 88 tahun 2020

Di Amerika Ajukan Pailit, Ini Posisi Pizza Hut Indonesia
Indonesia
Di Amerika Ajukan Pailit, Ini Posisi Pizza Hut Indonesia

Pizza Hut di seluruh Indonesia, saat ini masih tetap berada dalam keadaan finansial yang baik dengan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, serta tidak akan mengalami dampak apapun, baik secara operasional maupun finansial.

Ada 'King Maker' di Kasus Djoko Tjandra, Siapa Ya?
Indonesia
Ada 'King Maker' di Kasus Djoko Tjandra, Siapa Ya?

Boyamin mengaku tidak dapat membawa bukti soal 'King Maker' ini ke Polri maupun Kejaksaan Agung

Anies Akui Udara Jakarta Berstatus Berbahaya
Indonesia
Anies Akui Udara Jakarta Berstatus Berbahaya

Polusi udara di DKI Jakarta, kata mantan Menteri Pendidikan ini, melampaui batas yang ditetapkan oleh oraganisasi kesehatan dunia atau WHO.

H+1 Idul Adha, Nyaris 350 Ribu Kendaraan Masuk Jakarta
Indonesia
H+1 Idul Adha, Nyaris 350 Ribu Kendaraan Masuk Jakarta

Lalin menuju Jakarta dari arah Barat adalah sebesar 69.665 kendaraan

Ratusan Petugas Kebersihan DKI Dikerahkan di Malam Takbiran
Indonesia
Ratusan Petugas Kebersihan DKI Dikerahkan di Malam Takbiran

"Kami siagakan 221 petugas," kata Slamet

 Dalam Sehari Pasien Positif Corona di Surabaya dan Lamongan Melonjak Drastis
Indonesia
Dalam Sehari Pasien Positif Corona di Surabaya dan Lamongan Melonjak Drastis

"Hari ini ada tambahan 49 orang. Ini cukup banyak tambahannya. Di Surabaya ada 33 orang, kemudian di Lamongan ada tambahkan 10 orang, serta ada tambahan dari Gresik Kabupaten Kediri," kata Khofifah

 Yurianto: DKI Jakarta Penyumbang Terbanyak Pasien Positif Corona
Indonesia
Yurianto: DKI Jakarta Penyumbang Terbanyak Pasien Positif Corona

Yuri mengatakan sejauh ini upaya penelusuran sudah dilakukan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurut Yuri, upaya tersebut juga dibantu oleh polisi.

Anies Bersyukur COVID-19 di Jakarta Capai Rekor, Pengamat: Hanya Alibi
Indonesia
Anies Bersyukur COVID-19 di Jakarta Capai Rekor, Pengamat: Hanya Alibi

Pembatasan ruang gerak sepatutnya diberlakukan