Tingkat Kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi Turun Sejak BBM Dinaikkan Presiden Jokowi di gerbang tol Gabus, Cibitung, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (20/9/2022). ANTARA/Desca L Natalia

MerahPutih.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo kembali mendapat sorotan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan menurun seusai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hal itu terungkap dari hasil survei Charta Politika Indonesia yang dirilis, Kamis (22/9).

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyebut dalam temuan survei terbaru tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi berada pada angka 63,5 persen.

Baca Juga:

Kebangkitan Ekonomi Dihambat Penaikan Harga BBM Subsidi

Responden yang menyatakan sangat puas hanya sebesar 9,7 persen.

"Dan yang menyatakan cukup puas di angka 53,8 persen," kata Yunarto dalam rilis temuan hasil survei secara daring, Kamis (22/9).

Sementara tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan, kata dia, berada pada angka 34,3 persen.

Jika dilihat dari tren, lanjut,Yunarto, terdapat penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan survei pada bulan Juni.

Di mana, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah pada Juni lalu berada di angka 68,4 persen.

"Artinya, turun sekitar 4,9 persen dibandingkan dengan situasi sebelum," ujarnya.

Baca Juga:

Nelayan Dumai Tidak Bisa Melaut karena Kekurangan BBM Bersubsidi

Disebutkan, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tertinggi berada di wilayah Bali, NTB, NTT, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.

Sementara tingkat kepuasan terendah pada wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Timur.

Sementara itu, Charta Politika menemukan 69 persen tidak setuju dengan kebijakan kenaikan harga BBM.

Lalu 22 persen setuju, sementara sembilan persen tidak tahu atau tidak jawab.

Kemudian, responden yang menolak kenaikan BBM bersubsidi mayoritas menerima keadaan tersebut.

Yunarto menerangkan, sebesar 51,4 persen responden memutuskan untuk diam saja dan menerima kebijakan tersebut.

Namun ada sekitar 21 persen responden yang menggalang protes di media sosial dan mendukung petisi online terhadap pemerintah.

Kemudian 17,8 persen ikut melakukan demonstrasi di jalan menentang kebijakan pemerintah. Dan hanya 9,1 persen mengaku tidak tahu atau tidak jawab.

“Pada yang menyatakan tidak setuju tersebut, paling banyak (51,4 persen) menyatakan diam saja, menerima kebijakan yang ada,” tutur Yunarto.

Sementara itu, lembaga TNI dinilai sebagai lembaga tertinggi yang paling dipercaya, dilanjutkan dengan Presiden dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, tingkat kepercayaan publik pada Polri disebut mengalami penurunan. Polri diketahui terdapat pada dua terbawah setelah DPR. (Knu)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Dana BLT BBM adalah Dana Desa yang Direlokasi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Serikat Buruh Sukoharjo Sebut Permenaker 2/2022 Tidak Masuk Akal
Indonesia
Serikat Buruh Sukoharjo Sebut Permenaker 2/2022 Tidak Masuk Akal

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno, Permenaker aturan pencairan JHT usia 56 tahun tidak masuk akal dan menyusahkan buruh. Kebijakan itu harus dihapuskan segera.

Gibran Tanggapi Ada SDN Hanya Miliki 1 Siswa Baru
Indonesia
Gibran Tanggapi Ada SDN Hanya Miliki 1 Siswa Baru

Pembelajaran sekolah tahun ajaran 2022/2023 telah dimulai sejak Senin (11/7).

Bensin Naik, Warga Takut Harga Kebutuhan Pokok Melejit
Indonesia
Bensin Naik, Warga Takut Harga Kebutuhan Pokok Melejit

Harga bahan bakar minyak naik lebih dari dua ribu rupiah. Padahal pada presiden sebelum Jokowi kenaikan paling tinggi Rp 600 per liter.

Besaran UMP DKI Jakarta Usulan Apindo, Kadin dan Pekerja
Indonesia
Besaran UMP DKI Jakarta Usulan Apindo, Kadin dan Pekerja

Dalam Permenaker, ditentukan bahwa kenaikan UMP 2023 maksimal 10 persen.

Paparan Omicron Meningkat, Menkes Minta Berbagai Pertemuan Dilakukan Online
Indonesia
Paparan Omicron Meningkat, Menkes Minta Berbagai Pertemuan Dilakukan Online

Sebagian besar atau lebih dari 90 persen transmisi lokal varian Omicron akan terjadi di DKI Jakarta, sehingga perlu mengantisipasi kemungkinan lonjakan kasus di Jakarta.

Pemkot Bandung Buka Seleksi ASN, Tersedia 1.261 Formasi
Lainnya
Pemkot Bandung Buka Seleksi ASN, Tersedia 1.261 Formasi

Jumlah alokasi formasi yang dibuka sebanyak 1.261 lowongan kerja.

Pj DKI 1 Sebut Sejumlah Kantor Lakukan WFH Setiap Hari Jumat
Indonesia
Pj DKI 1 Sebut Sejumlah Kantor Lakukan WFH Setiap Hari Jumat

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menegaskan, pihaknya tidak akan menerbitkan surat edaran ihwal WFH agar perusahaan di Jakarta menjalankan usulannya.

140 Juta Orang Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua
Indonesia
140 Juta Orang Sudah Divaksin COVID-19 Dosis Kedua

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 melaporkan, total penerima vaksin COVID-19 dosis lengkap atau dosis kedua di Indonesia mencapai 140.420.471 orang.

Polisi Diminta Selidiki Unsur Pidana Kasus Gangguan Ginjal Akut Misterius
Indonesia
Polisi Diminta Selidiki Unsur Pidana Kasus Gangguan Ginjal Akut Misterius

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut kasus penyakit ginjal akut

17 Atlet ASEAN Para Games 2022 Positif COVID-19
Olahraga
17 Atlet ASEAN Para Games 2022 Positif COVID-19

"Karena mayoritas memang tidak bergejala penangannya lebih mudah. Saat ini telah dikarantina dan ada yang sudah sembuh," ujar Ning