Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 06 Oktober 2025
Tingkat Kecuraman Ekstrem, DPR Dorong Pembangunan Terowongan Geurutee Aceh Masuk PSN

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - PEMBANGUNAN Terowongan Geurutee di Provinsi Aceh didorong untuk masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V Fraksi Gerindra DPR RI Danang Wicaksana Sulistya (DWS) mengatakan pembangunan Terowongan Geurutee memiliki urgensi tinggi karena jalur lintas di kawasan Gunung Geurutee, Kabupaten Aceh Jaya, serta punya tingkat kecuraman yang ekstrem dan rawan longsor.

Ruas jalan yang membentang di sisi tebing itu sering kali menjadi titik rawan kecelakaan, terutama saat musim hujan. Lebih lanjut lagi, jalan ini merupakan akses utama dan terdekat yang menghubungkan wilayah Barat Selatan Aceh (Barsela) dengan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi.

"Karena itu, keselamatan dan konektivitas masyarakat harus menjadi prioritas," ucap Danang dalam keterangan tertulisnya setelah menerima aspirasi dari Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah di Banda Aceh, Senin (6/10).

Ia menambahkan, pembangunan terowongan tersebut akan meningkatkan efisiensi waktu tempuh, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan Barsela yang selama ini terhambat akibat kondisi geografis.

Baca juga:

Aksi Bobby Nasution Berpotensi Picu Perpecahan, Anggota DPR dari Aceh Minta Polisi Turun Tangan



Danang juga menilai, jika proyek ini masuk daftar PSN, proses pembiayaan dan percepatan pelaksanaannya bisa lebih terjamin karena menjadi prioritas pemerintah pusat.

"Dengan status PSN, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh, baik dari sisi pendanaan, perencanaan teknis, maupun percepatan pelaksanaan di lapangan," jelasnya.

Pembangunan Terowongan Geurutee sebelumnya telah menjadi pembahasan di tingkat daerah. Dengan adanya dukungan dari DPR RI, proyek ini diharapkan dapat segera masuk daftar Proyek Strategis Nasional.(Asp)


Baca juga:

Amnesty International: HAM Bukan Jadi Landasan Utama Pelaksanaan PSN

#DPR RI #Aceh #PSN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
PSN Rp 175 Triliun di Pulau Galang Batam Bakal Dipercepat, Pekerjaan Dimulai Januari 2027
Proyek tersebut diperkirakan dapat menyerap sekitar 20.000 hingga 30.000 tenaga kerja ketika pengembangan kawasan dan industrinya berjalan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
PSN Rp 175 Triliun di Pulau Galang Batam Bakal Dipercepat, Pekerjaan Dimulai Januari 2027
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Waspada, Aceh dan Sumut Terancam ‘Kiriman’ Bibit Siklon dari India
Bibit siklon tersebut berpotensi menimbulkan hujan deras, petir, hingga angin kencang. Hal tersebut dapat terjadi di siang ataupun malam hari.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Waspada, Aceh dan Sumut Terancam ‘Kiriman’ Bibit Siklon dari India
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Indonesia
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Demo Jakarta 20 Oktober 2026 akan dimulai pukul 10.00 WIB. Ada sejumlah jalan alternatif yang bisa dilalui.
Soffi Amira - Selasa, 20 Oktober 2026
Demo Jakarta 20 Oktober 2026, ini Daftar Jalan Alternatif dan Titik Aksi
Indonesia
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Penerimaan bantuan luar negeri bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 17 Oktober 2026
Karhutla Berbulan-bulan, DPR Desak Pemerintah Pertimbangkan Bantuan Singapura
Bagikan