Tinggal Satu Setengah Tahun, Walkot Bandung Janji Percepat Pembangunan Infrastruktur Wali Kota Bandung sisa masa jabatan periode 2018-2023, Yana Mulyana.(Foto: Humas Kota Bandung)

MerahPutih.com - Usai dilantik menjadi Wali Kota Bandung sisa masa jabatan periode 2018-2023, atau hanya sekitar satu setengah tahun lagi menjabat, Yana Mulyana, memastikan ingin mengejar target kampanyenya bisa dituntaskan.

Terutama, kata Yana, adalah pembangunan infrastruktur sesuai janji yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PPJMD).

Baca Juga:

Masa Jabatan Wali Kota Bandung Yana Mulyana Hanya 1,5 Tahun

"Kami akan melakukan konsolidasi birokrasi, akan mempercepat proses pembangunan infrastruktur untuk menunjang proses percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19," kata Yana di Gedung Sate usai dilantik, Selasa (18/4).

Kota Bandung tengah merancang agar bisa memiliki Light Rail Transit (LRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) yang terintegrasi. Selain itu, pembangunan fly over Kopo, pembukaan gerbang Tol KM 149, underpas Cibiru dan fly over Kiaracondong - Buahbatu.

Fly Over Antapani. (Foto: Humas Kota Bandung)
Fly Over Antapani. (Foto: Humas Kota Bandung)

Selain itu, Yana berjanji menggencarkan kembali program Bandung Caang Baranang. Sebuah program untuk pembenahan penerangan jalan umum (PJU) di Kota Bandung. Di mana, PJU-PJU akan diperbaiki dengan teknologi LED yang memiliki watt kecil, tapi terang.

"Insyaallah kami beikhtiar berusaha menyelesaikan janji politik kami di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Di sisa waktu ini kami semua bisa menyelesaikan janji politik," kata Yana.

Terkait kekosongan jabatan Wakil Wali Kota, Yana mengatakan dirinya mengikuti dan menyerahkan pada regulasi yang berlaku.

"Saya taat asas dan aturan, kalau regulasinya memungkinkan ada, saya ikut. Kalau tidak memungkinkan, saya ikuti pula," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Ridwan Kamil Lantik Yana Mulyana Jadi Wali Kota Bandung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mahathir Klaim Kepri Masuk Malaysia, Sekjen PDIP Singgung Operasi Dwikora
Indonesia
Mahathir Klaim Kepri Masuk Malaysia, Sekjen PDIP Singgung Operasi Dwikora

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengklaim wilayah Singapura dan Kepulauan Riau (Kepri) seharusnya menjadi bagian Malaysia.

Para Kiai Sepuh Datangi Muktamar NU, Ingin Jaga Marwah Rais Aam
Indonesia
Para Kiai Sepuh Datangi Muktamar NU, Ingin Jaga Marwah Rais Aam

Para kiai sepuh ini sebagian akan tergabung dalam tim AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi) yang akan bermusyawarah menentukan siapa Rais Aam yang akan dipilih

Sanksi Tegas Menanti 6 Oknum Prajurit TNI yang Terlibat Pembunuhan Warga di Mimika
Indonesia
Sanksi Tegas Menanti 6 Oknum Prajurit TNI yang Terlibat Pembunuhan Warga di Mimika

Terhadap kasus itu, tegas Tatang, TNI AD akan serius mengungkap tuntas dan akan memberikan sanksi tegas dan berat terhadap para pelaku sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Hubungan Asmara Tidak Disetujui, Polwan Aniaya dan Sekap Pacar Adiknya di Riau
Indonesia
Hubungan Asmara Tidak Disetujui, Polwan Aniaya dan Sekap Pacar Adiknya di Riau

"Saat ini proses hukum sedang berjalan. Bila terbukti, pimpinan tak akan segan menindak tegas sesuai aturan," kata Kombes Pol Sunarto.

KAI Cirebon Sediakan 82.422 Tiket pada Angkutan Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
KAI Cirebon Sediakan 82.422 Tiket pada Angkutan Libur Natal dan Tahun Baru

"Kami menyediakan 82.422 tempat duduk kereta api keberangkatan awal Daop 3 Cirebon," ujar Ayep di Cirebon, Rabu (9/11).

Kapolri Pastikan Irjen Teddy Ditangkap karena Kasus Narkoba
Indonesia
Kapolri Pastikan Irjen Teddy Ditangkap karena Kasus Narkoba

Listyo menjelaskan keterlibatan Teddy Minahasa diketahui dari penyidikan jaringan narkoba yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

KPK Periksa Pengusaha Shoraya Lolyta Octaviana Terkait Kasus Bupati Pemalang
Indonesia
KPK Periksa Pengusaha Shoraya Lolyta Octaviana Terkait Kasus Bupati Pemalang

Shoraya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang menjerat Bupati Mukti Agung Wibowo.

Istana Minta Kejagung Bongkar Siapa Saja Dalang dari Kasus Minyak Goreng
Indonesia
Istana Minta Kejagung Bongkar Siapa Saja Dalang dari Kasus Minyak Goreng

Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan RI Juri Ardiantoro mengatakan, pengungkapan kasus inkasus mafia minyak goreng bukti pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan keseriusan dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat.

PKS Usul Angkot Khusus Laki dan Perempuan
Indonesia
PKS Usul Angkot Khusus Laki dan Perempuan

M Taufik Zoelkifli mengusulkan, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk menyediakan transportasi umum khusus wanita dan laki-laki.

Menaker: Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Diambil Saat Usia 56 Tahun
Indonesia
Menaker: Jaminan Hari Tua Hanya Bisa Diambil Saat Usia 56 Tahun

Dalam aturan baru itu, pencairan dana jaminan hari tua (JHT) baru bisa diambil saat pekerja berusia 56 tahun.