Tindakan Polisi Tangkap Pentolan KAMI Tidak Dapat Dikualifikasi Tindakan Represif Praktisi hukum Petrus Selestinus (MP/Kanu)

Merahputih.com - Koordinator Pengawal Pancasila Petrus Selestinus mengkritisi pernyataan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang menyebut penangkapan beberapa anggotanya sebagai tindakan yang menyalahi prosedure hukum.

"Pandangan KAMI yang demikian, jelas tidak memiliki landasan hukum dan tidak memiliki alasan logis dilihat dari tugas, fungsi dan tanggung jawab besar di pundak Polri selaku Penegak Hukum dan ketertiban yang sudah sering menghadapi aksi demo besar demi menyelematkan negara dan masyarakat dari aksi-aksi anarkis," jelas Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (15/10).

Petrus melihat, penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan bukan karena mereka berasal dari anggota atau pimpinan KAMI.

Baca Juga:

Tak Mungkin Ditinggal, Dedengkot KAMI yang Diciduk Polisi Diberi Bantuan Hukum

Tetapi karena di tangan Polisi sudah terdapat bukti yang beralasan untuk menyangka Syahganda Nainggolan dkk telah menyebarkan berita bohong dan dapat menimbulkan keonaran di tengah Masyarakat. "Tindakan Polisi tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan represif," sebut Petrus.

Petrus menyebut, tidak ada pembeda dari Polri untuk siapapun pelaku anarkis yang mengganggu ketertiban umum, termasuk apakah Syahganda Nainggolan cs adalah aktor utama atau hanya operator pelaku lapangan karena telah terdapat bukti menyebarkan berita bohong dan memimbulkan keonaran, m

"Mendahulukan kepentingan umum, sudah menjadi jati diri Polri, karena itu beralasan untuk abaikan saja ratapan KAMI dengan dalih gerakan moral," ungkap Petrus.

Sebelumnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyesalkan penangkapan sejumlah tokoh oleh kepolisian di tengah gelombang penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. KAMI menilai aksi penangkapan tokoh-tokoh itu sebagai bentuk tindakan represif institusi Polri.

Hal tersebut disampaikan KAMI dalam pernyataan tertulis, Rabu (14/10). Pernyataan resmi itu ditandatangani Presidium KAMI Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab, dan Din Syamsuddin.

"KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat," bunyi pernyataan tertulis KAMI.

Untuk diketahui, setidaknya delapan aktivis KAMI di Jakarta dan Medan ditangkap seiring demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja di sejumlah daerah. Empat orang ditangkap di Medan, Sumatera Utara, dan empat lainnya ditangkap di Jakarta.

Salah satu tokoh KAMI, Syahganda Nainggolan. (ANTARA)

Mereka yang ditangkap di Medan yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, dan Khairi Amri. Nama terakhir merupakan Ketua KAMI Medan.

Kemudian, empat orang yang ditangkap di Jakarta antara lain, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida.

Anton, Syahganda dan Jumhur merupakan petinggi KAMI. Anton adalah deklarator, sementara Syahganda dan Jumhur merupakan Komite Eksekutif.

KAMI menyatakan penangkapan mereka, khususnya Syahganda dinilai tidak lazim dan menyalahi prosedur. Mereka menganggap penangkapan tokoh-tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis, dengan menggunakan instrumen hukum.

Tidak hanya itu, KAMI juga menilai keterangan pers yang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono kemarin tidak sesuai fakta. KAMI menilai, konferensi pers tersebut mengandung nuansa pembentukan opini publik.

Selain itu, konferensi pers tersebut juga menggeneralisasi dengan mengaitkan lembaga secara tendensius, serta bersifat prematur, yaitu mengungkapkan kesimpulan dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung.

Baca Juga:

Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka

KAMI juga menduga ponsel beberapa tokoh KAMI diretas atau dikendalikan oleh pihak tertentu, sehingga besar kemungkinan disadap atau dikloning. Menurut KAMI, hal tersebut sering dialami oleh para aktivis yang kritis terhadap penguasa.

"Termasuk oleh beberapa Tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, bukti percakapan yang ada sering bersifat artifisial dan absurd," demikian kutipan paparan dari rilis KAMI.

Atas dasar itu, KAMI pun meminta agar Polri untuk segera membebaskan para tokohnya dari tuduhan yang dikaitkan dengan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). KAMI menilai banyak pasal karet dalam undang-undang tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini MK Sidangkan 3 Uji Materi Prioritas Perppu Anggaran COVID-19
Indonesia
Hari Ini MK Sidangkan 3 Uji Materi Prioritas Perppu Anggaran COVID-19

Hal itu untuk memastikan hukum acara saat sidang jarak jauh tetap terpenuhi

Jakarta PSBB Transisi, Penumpang MRT Perlahan Meroket
Indonesia
Jakarta PSBB Transisi, Penumpang MRT Perlahan Meroket

Pada masa PSBB transisi ini, dimanfaatkan oleh MRT Jakarta sebagai tahap pemulihan

Langkah-langkah yang Harus Diambil Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang PHK
Indonesia
Langkah-langkah yang Harus Diambil Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang PHK

Bukan tak mungkin bisa memicu munculnya gelombang PHK di berbagai sektor lainnya.

Pemulangan WNI Alumni ISIS Bisa jadi Bom Waktu
Indonesia
Pemulangan WNI Alumni ISIS Bisa jadi Bom Waktu

Gagasan untuk memulangkan WNI eks anggota ISIS ke tanah air, mesti dipikirkan secara matang untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara

 Ada Ledakan di Monas, Anies Jamin Jakarta Tetap Aman
Indonesia
Ada Ledakan di Monas, Anies Jamin Jakarta Tetap Aman

"Secara umum ini aman. Bahkan itu kan kejadian itu lebih seperti insiden," ujar Anies usai rapat paripurna lantai 3 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/12).

Waduh, Calon Ibu Kota Baru Alami Banjir Bandang
Indonesia
Waduh, Calon Ibu Kota Baru Alami Banjir Bandang

Sejumlah rumah rusak dan sebagian warga mengungsi akibat banjir di Penajam Paser Utaram.

Ahok Resmi Cabut Laporan Terhadap Fans Veronica Tan
Indonesia
Ahok Resmi Cabut Laporan Terhadap Fans Veronica Tan

Ahok telah resmi mencabut laporan pencemaran nama baik yang dibuatnya di Polda Metro Jaya.

Pria Serang Pos Polisi di Singapura, Lantas Menulis ISIS
Dunia
 PDIP Resmi Usung Olly Dondokambey-Steven Kandouw di Pilgub Sulut
Indonesia
PDIP Resmi Usung Olly Dondokambey-Steven Kandouw di Pilgub Sulut

Olly-Steven adalah satu-satunya pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur yang diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).

11 Daerah Ini Catatkan Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Lebih dari 1.000
Indonesia
11 Daerah Ini Catatkan Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Lebih dari 1.000

310 daerah yang memiliki kasus aktif dibawah 50