Tindakan Polisi Tangkap Pentolan KAMI Tidak Dapat Dikualifikasi Tindakan Represif Praktisi hukum Petrus Selestinus (MP/Kanu)

Merahputih.com - Koordinator Pengawal Pancasila Petrus Selestinus mengkritisi pernyataan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang menyebut penangkapan beberapa anggotanya sebagai tindakan yang menyalahi prosedure hukum.

"Pandangan KAMI yang demikian, jelas tidak memiliki landasan hukum dan tidak memiliki alasan logis dilihat dari tugas, fungsi dan tanggung jawab besar di pundak Polri selaku Penegak Hukum dan ketertiban yang sudah sering menghadapi aksi demo besar demi menyelematkan negara dan masyarakat dari aksi-aksi anarkis," jelas Petrus kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (15/10).

Petrus melihat, penangkapan terhadap Syahganda Nainggolan bukan karena mereka berasal dari anggota atau pimpinan KAMI.

Baca Juga:

Tak Mungkin Ditinggal, Dedengkot KAMI yang Diciduk Polisi Diberi Bantuan Hukum

Tetapi karena di tangan Polisi sudah terdapat bukti yang beralasan untuk menyangka Syahganda Nainggolan dkk telah menyebarkan berita bohong dan dapat menimbulkan keonaran di tengah Masyarakat. "Tindakan Polisi tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan represif," sebut Petrus.

Petrus menyebut, tidak ada pembeda dari Polri untuk siapapun pelaku anarkis yang mengganggu ketertiban umum, termasuk apakah Syahganda Nainggolan cs adalah aktor utama atau hanya operator pelaku lapangan karena telah terdapat bukti menyebarkan berita bohong dan memimbulkan keonaran, m

"Mendahulukan kepentingan umum, sudah menjadi jati diri Polri, karena itu beralasan untuk abaikan saja ratapan KAMI dengan dalih gerakan moral," ungkap Petrus.

Sebelumnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyesalkan penangkapan sejumlah tokoh oleh kepolisian di tengah gelombang penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja. KAMI menilai aksi penangkapan tokoh-tokoh itu sebagai bentuk tindakan represif institusi Polri.

Hal tersebut disampaikan KAMI dalam pernyataan tertulis, Rabu (14/10). Pernyataan resmi itu ditandatangani Presidium KAMI Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab, dan Din Syamsuddin.

"KAMI menyesalkan dan memprotes penangkapan tersebut sebagai tindakan represif dan tidak mencerminkan fungsi Polri sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat," bunyi pernyataan tertulis KAMI.

Untuk diketahui, setidaknya delapan aktivis KAMI di Jakarta dan Medan ditangkap seiring demonstrasi penolakan omnibus law UU Cipta Kerja di sejumlah daerah. Empat orang ditangkap di Medan, Sumatera Utara, dan empat lainnya ditangkap di Jakarta.

Salah satu tokoh KAMI, Syahganda Nainggolan. (ANTARA)

Mereka yang ditangkap di Medan yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri, dan Khairi Amri. Nama terakhir merupakan Ketua KAMI Medan.

Kemudian, empat orang yang ditangkap di Jakarta antara lain, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Kingkin Anida.

Anton, Syahganda dan Jumhur merupakan petinggi KAMI. Anton adalah deklarator, sementara Syahganda dan Jumhur merupakan Komite Eksekutif.

KAMI menyatakan penangkapan mereka, khususnya Syahganda dinilai tidak lazim dan menyalahi prosedur. Mereka menganggap penangkapan tokoh-tokoh KAMI patut diyakini mengandung tujuan politis, dengan menggunakan instrumen hukum.

Tidak hanya itu, KAMI juga menilai keterangan pers yang disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono kemarin tidak sesuai fakta. KAMI menilai, konferensi pers tersebut mengandung nuansa pembentukan opini publik.

Selain itu, konferensi pers tersebut juga menggeneralisasi dengan mengaitkan lembaga secara tendensius, serta bersifat prematur, yaitu mengungkapkan kesimpulan dari proses pemeriksaan yang masih berlangsung.

Baca Juga:

Diduga Sebar Hoaks dan Menghasut, Sejumlah Petinggi KAMI Dijadikan Tersangka

KAMI juga menduga ponsel beberapa tokoh KAMI diretas atau dikendalikan oleh pihak tertentu, sehingga besar kemungkinan disadap atau dikloning. Menurut KAMI, hal tersebut sering dialami oleh para aktivis yang kritis terhadap penguasa.

"Termasuk oleh beberapa Tokoh KAMI. Sebagai akibatnya, bukti percakapan yang ada sering bersifat artifisial dan absurd," demikian kutipan paparan dari rilis KAMI.

Atas dasar itu, KAMI pun meminta agar Polri untuk segera membebaskan para tokohnya dari tuduhan yang dikaitkan dengan pelanggaran UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). KAMI menilai banyak pasal karet dalam undang-undang tersebut. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Jaktim Tetap Laksanakan Vaksinasi COVID-19 di Bulan Puasa
Indonesia
Pemkot Jaktim Tetap Laksanakan Vaksinasi COVID-19 di Bulan Puasa

Jakarta Timur akan tetap melaksanakan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat selama bulan suci Ramadan tahun 2021.

Koordinator MAKI Blak-blakan Soal Duit 100 Ribu Dollar Singapura Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra ke KPK
Indonesia
Warga Dilarang Adakan Open House saat Lebaran 2020
Indonesia
Warga Dilarang Adakan Open House saat Lebaran 2020

Open house dikhawatirkan bisa jadi wadah penyebaran virus corona.

Terus Bertambah, Korban Tewas Gempa Sulbar Capai 91 Jiwa
Indonesia
Terus Bertambah, Korban Tewas Gempa Sulbar Capai 91 Jiwa

Potensi bahaya lain yaitu gempa bumi yang dapat terjadi setiap saat

KAI Daop 1 Batalkan Perjalanan KA Jarak Jauh dan Lokal Mulai 24 April
Indonesia
KAI Daop 1 Batalkan Perjalanan KA Jarak Jauh dan Lokal Mulai 24 April

Sementara itu, guna mendukung pasokan logistik dan bahan pangan, Daop 1 Jakarta tetap menjalankan KA Angkutan Barang secara normal untuk pengangkutan

Ada Halangan Hadir, Ahok Kirim Salam ke Anies saat Peluncuran Buku Syarif
Indonesia
Ada Halangan Hadir, Ahok Kirim Salam ke Anies saat Peluncuran Buku Syarif

Syarif menggelar acara peluncuran buku autobiografi dengan judul "Tangis Tawa Senyum Catatan Perjalanan Aktivis Tanpa Angkatan" di Hotel Arya Duta.

Satgas Ungkap PSBB Transisi Jakarta Pengaruhi Penularan COVID-19 Pulau Jawa
Indonesia
Satgas Ungkap PSBB Transisi Jakarta Pengaruhi Penularan COVID-19 Pulau Jawa

PSBB transisi di Jakarta membawa dampak terhadap penularan COVID-19 di Indonesia.

Pemudik Dizinkan Mudik Jika Bawa Surat RT/RW, Ini Jawaban Korlantas Polri
Indonesia
Pemudik Dizinkan Mudik Jika Bawa Surat RT/RW, Ini Jawaban Korlantas Polri

"Surat RT dan RW hanya sebatas untuk kepentingan statusnya diketahui serta dimana daerah asal dia berangkat," kata Irjen Pol Istiono

Pandemi COVID-19 Bikin ASN Ubah Perilaku
Indonesia
Pandemi COVID-19 Bikin ASN Ubah Perilaku

Pandemi memaksa pemerintah untuk kreatif dan melakukan efisiensi anggaran dari berbagai sumber tanpa harus mengurangi produktivitas walaupun pemerintah juga memberlakukan skema work from home.

BPIP Minta Persoalan Hukum Diselesaikan Secara Konstitusional
Indonesia
BPIP Minta Persoalan Hukum Diselesaikan Secara Konstitusional

"Kalau ada persoalan perselisihan, persoalan hukum, hendaknya itu bisa diselesaikan secara hukum dan konstitusi. Negara ini kan negara konstitusi yang melindungi setiap orang," ujar Benny