Tindakan Polisi Bubarkan Warga yang Berkerumun Saat COVID-19 Rawan Kriminalisasi Polisi bubarkan warga yang berkerumun di saat pandemi corona merebak (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik langkah aparat yang terkesan berlebihan dalam menindak kerumunan orang ditengah pembatasan sosial akibat virus COVID-19.

ICJR berpandangan, penggunaan pasal pidana seakan menakut-nakuti masyarakat yang tidak menuruti perintah social distancing merupakan tindakan berlebihan.

Baca Juga:

Langkah-langkah yang Harus Diambil Pemerintah Hadapi Ancaman Gelombang PHK

"Hal ini merupakan bentuk overkriminalisasi yang akan memberi beban lanjutan kepada negara," kata ICJR dalam keterangannya, Selasa (24/3).

ICJR mengatakan, dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang harus digalakkan kepada masyarakat adalah pentingnya pencegahan, dengan memberikan informasi komprehensif, berbasis bukti dan berdasar yang mengedepankan aspek kesehatan masyarakat/publik untuk membangun kesadaran masyarakat.

Polisi membubarkan kerumunan warga guna menerapkan social distancing virus corona
Polisi membubarkan kerumunan warga guna menerapkan social distancing di tengah pandemi corona (Foto: antaranews)

"Bukan ketakutan dengan ancaman pidana," imbuh ICJR.

ICJR menyoriti ucapan Polri di media sosial yang berisi peringatan bahwa apabila masyarakat tidak mengindahkan perintah petugas maka dapat dipidana segaimana diatur dalam Pasal 212 KUHP.

Namun, bunyi ketentuan Pasal 212 KUHP yang tercantum dalam infografis tersebut ternyata hanya dikutip secara sepenggal-sepenggal.

"Bahkan unsur esensial dalam pasal tersebut yakni “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” juga luput dicantumkan," kata ICJR.

Adapun bunyi Pasal 212 KUHP secara lengkap sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu ‘membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri ‘itu, dihukum karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,00.”

"Penghilangan unsur itu merupakan penyesatan informasi yang dilakukan oleh Kepolisian," imbuh dia.

Selain itu, apabila dikaji lebih dalam, menurut R. Soesilo, Pasal 212 KUHP merupakan ketentuan yang diterapkan misalnya ketika seseorang hendak ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian melakukan perlawanan dengan memukul dan menendang petugas.

Sehingga dalam konteks apabila masyarakat tidak mengindahkan himbauan Pemerintah untuk melakukan social distancing direspon oleh ancaman penggunaan pidana penjara lewat Pasal 212 maka akan terjadi penggunaan hukum pidana yang berlebihan atau overkrimininalisasi.

"Tindakan overkriminalisasi ini menurut pandangan ICJR menunjukkan bahwa Pemerintah seperti tidak mampu untuk berinisiatif dan menggunakan cara yang lebih efektif untuk mengendalikan wabah COVID-19," jelas ICJR.

Lalu, terlihat bahwa Pemerintah tidak bersinergi dan tidak memandang pencegahan penyebaran Covid-19 secara komprehensif.

"Jika Pemerintah serta merta mempromosikan ancaman kriminalisasi, dengan konsekuensi akan ada tindakan hukum yang diberlakukan kepada pelanggar social distancing, maka Pemerintah tidak sejalan dengan upaya MA mencegah penyebaran Covid-19 dalam lingkup peradilan," terang ICJR.

Baca Juga:

Pandemi Corona, Ekonom Senior Sarankan Lockdown untuk Selamatkan Ekonomi Negara

ICJR meyakini, pemerintah seolah gagal memaksimalkan cara lain untuk mengedukasi masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Pemerintah harusnya menjelaskan informasi komprehensif tentang Covid-19 dan dampaknya kepada masyarakat berbagai tingkatan sesuai dengan peran-peran masing-masing aparatur negara.

"Ketidakmampuan pemerintah untuk menjelaskan secara komprehensif pentingnya pencegahan penyebaran Covid-19 dan malah mengancam dengan pidana akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan publik pada kinerja pemerintah," tutup ICJR.(Knu)

Baca Juga:

Pandemi Corona, Pemprov DKI Perpanjang Libur Sekolah hingga 5 April

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo
Indonesia
Tidak Ada Anggaran, Gibran Pakai Mobil Dinas Bekas saat Jadi Wali Kota Solo

Pemkot Solo memastikan tidak ada anggaran dari APBD 2021 untuk pengadaan mobil dinas baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Tukang Gorengan Hingga Wartawan Harus Dapat Vaksin COVID-19 Secara Gratis
Indonesia
Tukang Gorengan Hingga Wartawan Harus Dapat Vaksin COVID-19 Secara Gratis

Pemberian vaksin COVID-19 secara gratis kepada masyarakat kurang mampu merupakan bukti bahwa negara hadir

Tragis, Danramil Cimanggung dan Warga Tewas Terkena Longsor Susulan di Sumedang
Indonesia
Tragis, Danramil Cimanggung dan Warga Tewas Terkena Longsor Susulan di Sumedang

Longsor di Desa Cuhanjuang, Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, menyebabkan 11 orang tewas.

Pemprov DKI Diminta Perbaiki Pendistribusian Bansos COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Perbaiki Pendistribusian Bansos COVID-19

Tigor menyebut, bantuan darurat berupa bansos sangat penting, agar rakyat bisa bertahan tetap hidup.

  Wabah Virus Corona, Ganjar Masih Enggan Revisi Target Kunjungan Wisman di Jateng
Indonesia
Wabah Virus Corona, Ganjar Masih Enggan Revisi Target Kunjungan Wisman di Jateng

"Saya belum merevisi target kunjungan wisatawan ke Provinsi Jawa Tengah, meskipun virus corona sudah banyak menyebar di negara-negara besar," kata Ganjar.

 Mabes Polri Bantah Promosi Boy Rafli Sebagai Kepala BNPT Salahi Aturan
Indonesia
Mabes Polri Bantah Promosi Boy Rafli Sebagai Kepala BNPT Salahi Aturan

“Kapolri hanya mengusulkan tapi pengangkatannya merupakan kewenangan Presiden,” ujar Argo

Louise Gluck Memenangi Nobel Sastra
Dunia
Louise Gluck Memenangi Nobel Sastra

Penyair asal Amerika Serikat, Louise Elisabeth Gluck, 77, terpilih sebagai pemenang hadiah Nobel Sastra 2020.

Penangkapan Aktivis KAMI Dinilai Bentuk Intimidasi terhadap Oposisi
Indonesia
Penangkapan Aktivis KAMI Dinilai Bentuk Intimidasi terhadap Oposisi

Penangkapan terhadap sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menuai kritikan.

Gugus Tugas Nasional Hadirkan Dua Mobile Combat COVID-19 di Jawa Timur
Indonesia
Gugus Tugas Nasional Hadirkan Dua Mobile Combat COVID-19 di Jawa Timur

Doni menyampaikan bahwa dukungan Mobil Combat COVID-19 untuk melakukan pengujian secara masif.

Jokowi Rilis Daftar Defisit Bahan Pokok, Terparah Gula dan Bawang Putih
Indonesia
Jokowi Rilis Daftar Defisit Bahan Pokok, Terparah Gula dan Bawang Putih

Stok gula pasir dan bawang putih mengalami defisit di paling banyak provinsi