Tindakan Hukum Aparat Jangan Bikin Investor Lari Bareskrim. (Polri.go.id)

MerahPutih.com - Sejumlah pimpinan PT RUBS telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Mereka diduga melakukan penggelapan dalam jabatan mengalihkan saham milik pelapor selaku pemilik PT BL, yang bergerak dibidang usaha tambang.

Kuasa hukum PT RUBS menilai, jika penetapan kliennya sebagai tersangka sebagai upaya kriminalisasi investor pertambangan. Apalagi, pelapor juga telah dilaporkan terkait dugaan penjualan batu bara secara ilegal.

Baca Juga:

Risiko Meningkat, OPEC Menurunkan Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Global

Padahal, kata ia, investor yang notabene ingin meningkatkan perekonomian Indonesia. Namun, mendapatkan upaya kriminalisasi.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar mengatakan, penanganan suatu tindak pidana oleh aparat hukum tertama Polri seharusnya dilakukan secara hati-hati terhadap subjek pelaku tindak pidana.

"Dalam pengertian tidak mengganggu aktivitas bisnis korporasi. Jika salah langkah dan ketidaprofesionalan dalam penanganannya menyebabkan investor dan modalnya lari. Intinya jangan merusak iklim investasi," ujar Fickar.

Ia mengatakan, dalam penyidikan kasus terutama terkait ekonomi, aparat diharuskan tidak serampangan dan menghindari adanya upaya kriminalisasi karena berpotensi memburuknya kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.

"Jangan sampai Polri jadi alat kriminalisasi oleh oknum atau korporasi mencari keuntungan, sehingga membuat cara penanganan penyidikan menjadi tidak profesional dan mengganggu iklim investasi. Inilah yang harus dihindari, karena tidam mustahil akan mengakibatkan larinya PMA atau PMDN," ujarnya.

Pengamat Ekonomi Universitas Pelita Harapan (UPH) Tanggor Sihombing menyebut penyidik Polri perlu mempertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan perlindungan tenaga kerja.

"Salah satunya adalah terebosan ultimum remedium yang artinya hukum pidana di jadikan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum," kata Tanggor dalam keterangannya. (*)

Baca Juga:

Erick Thohir Sebut Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,44 Persen Luar Biasa

Kanal
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bogor Terima Aset Eks BLBI Senilai Rp 345 Miliar
Indonesia
Pemkot Bogor Terima Aset Eks BLBI Senilai Rp 345 Miliar

Ada sekitar Rp 500 miliar total aset yang diberikan kepada Pemerintah Kota Bogor dan 7 kementerian dan lembaga tersebut.

Dua Prajurit TNI Gugur Tertembak di Papua
Indonesia
Dua Prajurit TNI Gugur Tertembak di Papua

Kedua anggota TNI terkena tembakan di bagian perut.

Temui BEM UI, Luhut Klaim Tidak Pernah Usulkan Jokowi 3 Periode
Indonesia
Temui BEM UI, Luhut Klaim Tidak Pernah Usulkan Jokowi 3 Periode

Mantan Menko Polhukam itu mengklaim, tidak pernah mengusulan agar jabatan Joko Widodo sebagai Presiden RI bisa diperpanjang.

Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi soal Tunda Pemilu 2024 Masih Mengambang
Indonesia
Demokrat Nilai Pernyataan Jokowi soal Tunda Pemilu 2024 Masih Mengambang

Benny menilai, jawaban yang belakangan disampaikan Jokowi terhadap isu penundaan Pemilu 2024, masih mengambang. Bahkan cenderung abu-abu

Mantan Presiden dan Petinggi PKS Daftarkan Gelora ke KPU Hari Ini
Indonesia
Mantan Presiden dan Petinggi PKS Daftarkan Gelora ke KPU Hari Ini

Anis Matta dan Fahri Hamzah bersama 200 orang akan berjalan kaki dari depan gedung Graha Mandiri menuju KPU.

Bareskrim Usut Dugaan Pencabulan Anggota DPR, MKD Tunggu Laporan
Indonesia
Bareskrim Usut Dugaan Pencabulan Anggota DPR, MKD Tunggu Laporan

Apabila kasus dugaan pencabulan benar adanya dan dilaporkan ke MKD DPR akan ditindaklanjuti.

BMKG Perkirakan Dua Wilayah DKI Hujan Disertai Petir Pada Siang Hari
Indonesia
BMKG Perkirakan Dua Wilayah DKI Hujan Disertai Petir Pada Siang Hari

Sedangkan dua wilayah lain yakni Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tetap berawan

Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi
Indonesia
Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 93 pada UU ini, yang dipublikasikan di laman resmi Sekretariat Negara, Rabu (11/5)

BMKG Bongkar Miskonsepsi Polusi Udara Picu Gelombang Omicron di DKI
Indonesia
BMKG Bongkar Miskonsepsi Polusi Udara Picu Gelombang Omicron di DKI

Lonjakan konsentrasi PM2,5 yang terjadi 5, 16, dan 30 Januari 2022 tidak seiring dengan penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta.

 Jokowi Teken Perpres Tambah Posisi Wakil Menteri Sosial
Indonesia
Jokowi Teken Perpres Tambah Posisi Wakil Menteri Sosial

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial. Poin utama dalam Perpres itu adalah posisi wakil menteri sosial.