Tindak Lanjut Hasil Temuan Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI Jadi PR Komjen Listyo Calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo. Agenda tersebut rencananya digelar pada Rabu (20/1).

Anggota Komisi III DPR RI F-PKS, Achmad Dimyati Natakusumah menilai, terpilihnya Listyo sebagai suksesor Jenderal Idham Azis itu karena Presiden Joko Widodo melihat Listyo memenuhi unsur kapabilitas, kredibilitas dan akseptabilitas.

Baca Juga

Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak

Dimyati mengingatkan bahwa proses Listyo menjadi Kapolri yang sah masih panjang. Ada serangkaian prosedur yang harus dilewatinya. Salah satunya adalah fit and proper test di DPR untuk mendapatkan persetujuan.

“Jika tidak ada halangan, Komisi III menjadwalkan untuk fit and proper test calon Kapolri pada pekan depan,” jelas mantan Bupati Kabupaten Pandeglang ini.

Menurut Dimyati, uji kepatutan dan kelayakan ini merupakan momentum penting untuk mengkonfirmasi komitmen calon Kapolri dalam menangani PR besar yang mengundang perhatian masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI F-PKS, Achmad Dimyati Natakusumah
Anggota Komisi III DPR RI F-PKS, Achmad Dimyati Natakusumah. Foto: Fraksi PKS

Salah satunya adalah tindak lanjut investigasi dan temuan Komnas HAM tentang kasus KM 50 yang merenggut jiwa 6 (enam) orang laskar FPI. Apalagi ada keterlibatan oknum Polri disitu.

"Pasti masyarakat menunggu dan akan menilai,” tutur pria kelahiran Tangerang ini.

Persoalan lain yang menarik perhatian legislator asal daerah pemilihan Banten I ini adalah tentang perbaikan di tubuh Polri. Dalam pandangannya Polri harus mengubah pola komunikasi dan pendekatannya kepada masyarakat menjadi lebih humanis.

Dimyati mencontohkan, Polri kerap kali menggunakan excessive use of force dalam penanganan aksi massa yang menyebabkan timbulnya banyak korban.

“Apalagi Pak Sigit pernah jadi Kapolda Banten dan Kadivpropam Polri, sehingga tahu siapa saja polisi-polisi yang nakal,” tuturnya.

Ia melihat, pendekatan dan pola komunikasi Polri kepada masyarakat harus diubah menjadi lebih humanis. Jangan sampai ada yang unjuk rasa ditangani secara berlebihan, excessive use of force, sehingga menimbulkan banyak korban.

"Sebut saja demo tolak omnibus law kemarin. Pak Sigit harus mengubah ini," terang Wakil Ketua BURT DPR RI tersebut. (Knu)

Baca Juga

Sebelum Fit and Proper Test, Listyo Sigit Diundang Bikin Makalah di Hadapan Anggota DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Minuman Bersoda Pengaruhi Efektivitas Vaksin COVID-19
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Minuman Bersoda Pengaruhi Efektivitas Vaksin COVID-19

Mengonsumsi minuman bersoda dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu yang lama memang berbahaya bagi kesehatan, bukan karena minuman bersoda dapat mempengaruhi keefektifan vaksin.

Bangkitkan Pariwisata Bali, Kapolri Perintahkan Vaksinasi 'Dikeroyok'
Indonesia
Bangkitkan Pariwisata Bali, Kapolri Perintahkan Vaksinasi 'Dikeroyok'

Panglima TNI meminta jajaran TNI-Polri menginventarisir fasilitas kesehatan

 Penegak Hukum Diminta Segera Tahan Dirut PT JKM
Indonesia
Penegak Hukum Diminta Segera Tahan Dirut PT JKM

Kenny Kusuma yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dinilai kurang kooperatif terhadap penyidikan, dan dikhawatirkan menghilangkan barang bukti.

Janji Bakal Tangkap Jozeph Paul Zhang, Mabes Polri Minta Publik Bersabar
Indonesia
Janji Bakal Tangkap Jozeph Paul Zhang, Mabes Polri Minta Publik Bersabar

Polri membuka peluang untuk menjemput tersangka kasus penistaan agama Jozeph Paul Zhang alias Shindy Paul Soerjomoelyono yang terdeteksi berada di Jerman.

DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu
Indonesia
DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu

Revisi UU ITE dinilai tepat karena yang terjadi selama ini dianggap memicu kegaduhan dan membuat citra pemerintah negatif.

Komnas HAM Kecewa Pemerintah Labeli KKB Sebagai Teroris
Indonesia
Komnas HAM Kecewa Pemerintah Labeli KKB Sebagai Teroris

Sistem demokratis yang sudah dijalankan tidak mampu mentransformasikan konflik di Papua. Dengan kata lain, keadaan di Papua tidak berubah dari sebelumnya hingga sekarang

Surat Suara Tidak Sah Pilwakot Solo Tembus 35.476 Jadi Sorotan
Indonesia
Surat Suara Tidak Sah Pilwakot Solo Tembus 35.476 Jadi Sorotan

Jumlah tersebut naik signifikan atau tiga kali lipat dibandingkan Pilwakot Solo 2015 sebanyak 12.773. Bahkan, jumlah surat suara tidak sah ini mengalahkan perolehan suara paslon Bajo.

[Hoaks atau Fakta]: Oksigen Tabung Selam Bisa Digunakan Jadi Tabung Oksigen Medis
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Oksigen Tabung Selam Bisa Digunakan Jadi Tabung Oksigen Medis

Jenis oksigen yang terkandung dalam tabung oksigen medis merupakan oksigen murni dengan kadar oksigen sebesar 95-100%.

Lapas Tangerang Terbakar, Komnas HAM: Ini Sebenarnya Tragedi
Indonesia
Lapas Tangerang Terbakar, Komnas HAM: Ini Sebenarnya Tragedi

Komnas HAM juga melakukan koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya

Masih Ada Patung Soeharto di Rumah Dinas Gibran
Indonesia
Masih Ada Patung Soeharto di Rumah Dinas Gibran

Patung Soeharto justru berdiri di rumah dinas (Rumdin) Loji Gandrung Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka di Jalan Slamet Riyadi.