Tindak Lanjut Hasil Temuan Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI Jadi PR Komjen Listyo Calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Komisi III DPR RI akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada calon Kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo. Agenda tersebut rencananya digelar pada Rabu (20/1).

Anggota Komisi III DPR RI F-PKS, Achmad Dimyati Natakusumah menilai, terpilihnya Listyo sebagai suksesor Jenderal Idham Azis itu karena Presiden Joko Widodo melihat Listyo memenuhi unsur kapabilitas, kredibilitas dan akseptabilitas.

Baca Juga

Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak

Dimyati mengingatkan bahwa proses Listyo menjadi Kapolri yang sah masih panjang. Ada serangkaian prosedur yang harus dilewatinya. Salah satunya adalah fit and proper test di DPR untuk mendapatkan persetujuan.

“Jika tidak ada halangan, Komisi III menjadwalkan untuk fit and proper test calon Kapolri pada pekan depan,” jelas mantan Bupati Kabupaten Pandeglang ini.

Menurut Dimyati, uji kepatutan dan kelayakan ini merupakan momentum penting untuk mengkonfirmasi komitmen calon Kapolri dalam menangani PR besar yang mengundang perhatian masyarakat.

Anggota Komisi III DPR RI F-PKS, Achmad Dimyati Natakusumah
Anggota Komisi III DPR RI F-PKS, Achmad Dimyati Natakusumah. Foto: Fraksi PKS

Salah satunya adalah tindak lanjut investigasi dan temuan Komnas HAM tentang kasus KM 50 yang merenggut jiwa 6 (enam) orang laskar FPI. Apalagi ada keterlibatan oknum Polri disitu.

"Pasti masyarakat menunggu dan akan menilai,” tutur pria kelahiran Tangerang ini.

Persoalan lain yang menarik perhatian legislator asal daerah pemilihan Banten I ini adalah tentang perbaikan di tubuh Polri. Dalam pandangannya Polri harus mengubah pola komunikasi dan pendekatannya kepada masyarakat menjadi lebih humanis.

Dimyati mencontohkan, Polri kerap kali menggunakan excessive use of force dalam penanganan aksi massa yang menyebabkan timbulnya banyak korban.

“Apalagi Pak Sigit pernah jadi Kapolda Banten dan Kadivpropam Polri, sehingga tahu siapa saja polisi-polisi yang nakal,” tuturnya.

Ia melihat, pendekatan dan pola komunikasi Polri kepada masyarakat harus diubah menjadi lebih humanis. Jangan sampai ada yang unjuk rasa ditangani secara berlebihan, excessive use of force, sehingga menimbulkan banyak korban.

"Sebut saja demo tolak omnibus law kemarin. Pak Sigit harus mengubah ini," terang Wakil Ketua BURT DPR RI tersebut. (Knu)

Baca Juga

Sebelum Fit and Proper Test, Listyo Sigit Diundang Bikin Makalah di Hadapan Anggota DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
SKB UU ITE Jadi Acuan Polri dalam Penanganan Perkara
Indonesia
SKB UU ITE Jadi Acuan Polri dalam Penanganan Perkara

Polri ke depannya bakal menerapkan atau mengimplementasikan SKB UU ITE dalam rangka tugas dan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Mengingat, pedoman itu telah berlaku sejak ditetapkan.

1,3 Persen Remaja di DKI Sudah Disuntik Vaksin COVID-19
Indonesia
1,3 Persen Remaja di DKI Sudah Disuntik Vaksin COVID-19

DKI telah menyuntikan dosis 1 sebanyak 4.827.994 orang, sedangkan total dosis 2 mencapai 1.935.857 orang. Secara total sudah 6.763.851 dosis yang disuntik ke warga.

Wagub DKI: PTM Dimulai, Mulai Lagi Peningkatan Covid-nya
Indonesia
Wagub DKI: PTM Dimulai, Mulai Lagi Peningkatan Covid-nya

Sejauh ini PTM di DKI Jakarta berjalan dengan baik dan tidak ada kendala

Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran, Anggota DPR Beri Catatan Kritis
Indonesia
Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran, Anggota DPR Beri Catatan Kritis

Kebijakan pemerintah yang mengizinkan masyarakat melakukan perjalanan mudik pada bulan Ramadan dan Idul Fitri 2022 disambut baik oleh anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo.

Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan
Indonesia
Setujui RUU IKN, Partai Demokrat Beri Berbagai Catatan

FPD menegaskan, perpindahan Ibukota Negara bukan hanya milik Pemerintah, DPR dan DPD RI saja. Tetapi milik seluruh rakyat Indonesia.

Hujan Deras di Puncak Merapi, Dua Truk Pasir Terjebak Lahar Dingin
Indonesia
Hujan Deras di Puncak Merapi, Dua Truk Pasir Terjebak Lahar Dingin

Sedikitnya dua truk pasir terjebak di Kali Woro akibat terkena lahar dingin Gunung Merapi, Selasa (19/4). Tidak ada korban dalam kejadian tersebut. Hanya saja, truk yang terjebak lahar dingin mengalami kerusakan berat.

Ini Kata Kapolri Soal Pembongkaran Jalur Khusus Sepeda Sudirman-Thamrin
Indonesia
Ini Kata Kapolri Soal Pembongkaran Jalur Khusus Sepeda Sudirman-Thamrin

Komisi III DPR meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk membongkar jalur sepeda permanen di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan
Indonesia
Anak Buah Yasonna Sebut Remisi 2 Bulan buat Djoko Tjandra Sesuai Aturan

Kabag Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti megatakan, pemberian remisi kepada Djoko Tjandra sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Setidaknya, Djoko Tjandra telah menjalani 1/3 masa hukuman dari 2 tahun pidana penjara atas perkara cessie Bank Bali berdasarkan putusan MA tahun 2009 yang sudah dijalaninya sejak 31 Juli 2020.

Tanggapi Penolakan Monumen COVID-19, Ridwan Kamil: Apa Alasannya?
Indonesia
Tanggapi Penolakan Monumen COVID-19, Ridwan Kamil: Apa Alasannya?

“Pertanyaannya sederhana apa alasannya menolak penghormatan terhadap pahlawan. Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah,” ujar Ridwan Kamil

Ini Langkah Pemerintah Hilangkan Pekerja Anak
Indonesia
Ini Langkah Pemerintah Hilangkan Pekerja Anak

Dalam periode 2008 sampai dengan 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak yang berumur 10-17 tahun.