Tina Toon Kesal Pemprov DKI Pasrah Bila KJP Dihapus Demi Anggaran Sekolah Swasta Gratis

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 23 Oktober 2024
Tina Toon Kesal Pemprov DKI Pasrah Bila KJP Dihapus Demi Anggaran Sekolah Swasta Gratis

Anggota DPRD Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Tina Toon (MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025. Dalam pembahasan, Pemprov DKI mengusulkan besaran APBD 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.

Sejumlah program prioritas akan masuk dalam APBD 2025. Di antaranya, pendidikan gratis di sekolah negeri maupun swasta dengan anggaran Rp 1,1 triliun.

Selain program sekolah gratis, fokus dalam penyusuna APBD 2025 yakni penanganan banjir, kemacetan, dan pengelolaan sampah.

Baca juga:

DPRD DKI Minta Pemprov Tak Hapus Program KJP Plus

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto (Tina Toon) mengaku kecewa dengan wacana Eksekutif yang akan menghapus bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) demi bisa melaksanakan program sekolah gratis untuk swasta.

Dalam rapat Banggar DPRD dengan Pemprov DKI, ia mendengar pengakuan dari eksekutif bahwa KJP tidak lagi bisa dianggarkan karena alokasinya digunakan untuk sekolah gratis.

Padahal, semestinya Pemprov DKI bisa memaksimalkan formulasi anggaran agar kedua program bisa berjalan beriringan.

"Dari Dinas ini kemarin jangan langsung (bilang) 'enggak bisa'. Itu kita kesel banget Pak, terus terang! Disimulasikan dulu dong anggarannya berapa, kebijakannya, SOP-nya, sekarang penerima berapa, nanti bisa tambah berapa. Jangan bilang enggak bisa!" sesal Tina Toon dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan DKI di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Baca juga:

Pemprov DKI Usulkan KUA-PPAS 2025 Senilai Rp 91,1 Triliun, Prioritas Sekolah Swasta Gratis

Tina Toon mengungkapkan, bahwa Dewan Parlemen Kebon Sirih sepakat untuk menjalankan program sekolah gratis pada tahun 2025 dengan anggaran baru tanpa menggunakan dana KJP. Sebab, menurutnya, Pemprov DKI akan menerima dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 6 triliun

"Anggaran kita (APBD DKI Tahun 2025) Rp 90 triliun. Masak, tidak memungkinkan sih, kita bisa membantu masyarakat lebih luas? Jangan satu program baru menyejahterakan, tapi program lama dimatikan, menyesarakan," cetusnya.

Baca juga:

Sekolah Swasta menengah Ke Bawah Jakarta Mendapat Anggaran Sekolah Gratis

Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI ini menegaskan, baik dirinya maupun anggota legislatif lain pasti menerima keluhan mengenai kebutuhan KJP saat masa reses bertemu masyarakat. Sehingga, menurutnya, KJP tak bisa dihapus untuk saat ini.

"Bapak enggak ngerasain kalau kita turun, lagi reses, lagi ketemu masyarakat, semua rata-rata ngomongnya soal itu, 'KJP saya belum dapet'. Kalau sampai dihilangkan atau dihapus, cheos pasti, dan yang ribut bukan masyarakat, kita dulu yang ribut," jelas Tina. (Asp)

#KJP #Tina Toon #Pemprov Jakarta #Pemprov DKI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

ShowBiz
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Pemprov DKI menyiapkan perpanjangan jam operasional MRT, LRT, Transjakarta, dan Transjabodetabek untuk melayani penonton konser BTS dan Guns N’ Roses.
Yusuf Abdillah - Sabtu, 14 November 2026
MRT hingga Transjakarta Bakal Beroperasi Lebih Lama Saat Konser BTS dan Guns N’ Roses
Indonesia
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Penasaran dengan nasib konser Andrea Bocelli di Jakarta yang sempat memicu penolakan? Gubernur Pramono Anung akhirnya buka suara soal polemik perizinan. Cek faktanya di sini!
Angga Yudha Pratama - Senin, 02 November 2026
Polemik Konser Andrea Bocelli: Pramono Anung Ikut Pusat, Promotor Siapkan Donasi Besar untuk Palestina
Indonesia
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Tiket masuk Ancol kini diusulkan gratis. DPRD DKI Jakarta pun buka suara perihal usulan tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 27 Oktober 2026
Tiket Ancol Diusulkan Gratis untuk Warga Jakarta, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Kegiatan Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin Minggu, 25 Oktober 2026 ditiadakan karena ada Jakarta Running Festival, dan dialihkan ke Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
CFD Sudirman-Thamrin Minggu Besok Ditiadakan, Lokasi Digeser ke Kebayoran Lama
Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Bagikan