Tim Tabur Ciduk Pejabat Kemenkes Terkait Kegiatan Fiktif Terpidana kasus korupsi kegiatan fiktif di Kantor Kementerian Kesehatan, Nurdiana, diamankan Tim Tabur Kejaksaan RI di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (21/1/2021) (ANTARA/HO-Kasi Penkum Kejati DKI Jaka

Merahputih.com - Tim Tangkap Buronan (Tabur) yang terdiri dari Intelijen Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, menangkap terpidana kasus korupsi di Kementerian Kesehatan bernama Nurdiana di daerah Jatiwarna, Pondok Melati, Kota Bekasi.

"Nurdiana adalah terpidana yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Kejari Jakarta Selatan," ujar Kasi Penkum Kejati DKI, Ashari Syam, Jumat (22/1).

Nurdiana merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Perencanaan SDM Kesehatan (PPSDM) di Kementerian Kesehatan.

Baca Juga:

Ini yang Harus Dilakukan Bareskrim Jika Ada Fakta Hukum Baru Kebakaran Kejagung

Nurdiana dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Devi Sarah (terpidana lainnya) memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan wewenang, melakukan kegiatan fiktif di Kantor Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan (Pusrengun) Badan PPSDM Kemenkes RI, sehingga menyebabkan negara dirugikan sekitar Rp245,6 juta.

Nurdiana ditangkap Kamis (21/1) malam pukul 22.00 WIB. Saat ditangkap terpidana kooperatif dan difasilitasi oleh pihak Ketua RT setempat dan disaksikan pula oleh tetangganya.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/lechenie-narkomanii)

Pada tahun 2016, Mahkama Agung (MA) memvonis Nurdiana dengan hukuman pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.

Selain itu, MA juga menjatuhkan pidana tambahan, yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp200 juta dikompensasi dengan uang yang telah dikembalikan sebesar Rp100 juta dalam waktu satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah.

"Kalau masih ada sisa uang pengganti yang belum dibayar maka terpidana wajib membayar sisanya dengan sukarela atau menyita harta bendanya atau menjalani pidana penjara sesuai yang disebutkan dalam vonis pengadilan," kata Ashari.

Baca Juga:

Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB

Nurdiana telah ditetapkan sebagai DPO sejak tahun 2015. Hingga akhirnya ditangkap Kamis (21/1) di Komplek Departemen Kesehatan, Kelurahan Jatiwarna, Kota Bekasi.

Pada pukul 22.21 WIB malam, sebagaimana dikutip Antara, Nurdiana telah dibawa ke Kantor Kejari Jakarta Selatan untuk proses eksekusi. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gerakan Rakyat Pilih Aksi di Jalan untuk Tolak UU Cipta Kerja
Indonesia
Gerakan Rakyat Pilih Aksi di Jalan untuk Tolak UU Cipta Kerja

Sejumlah kelompok massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat menolak secara tegas pengesahan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja

PSI Desak Pemprov DKI Batalkan Pembangunan RTH di Tengah Pagebluk COVID-19
Indonesia
PSI Desak Pemprov DKI Batalkan Pembangunan RTH di Tengah Pagebluk COVID-19

Berdasarkan situs lpse.jakarta.go.id, terdapat 6 lelang proyek pembangunan RTH taman di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan total nilai Rp14,2 miliar.

Dalam Waktu 100 Hari, Kapolri Targetkan 10 Polda Gunakan Tilang Elektronik
Indonesia
Dalam Waktu 100 Hari, Kapolri Targetkan 10 Polda Gunakan Tilang Elektronik

ETLE dianggap sebagai salah satu cara menekan terjadinya pungutan liar

Fedrik Meninggal, Kejari Jakut Ditutup
Indonesia
Fedrik Meninggal, Kejari Jakut Ditutup

Kejaksaan Negeri Utara tidak akan membuka pelayanan umum sementara.

OJK Minta Data Nomor Mesin dan Rangka Kendaraan Ojol, Buat Apa?
Indonesia
OJK Minta Data Nomor Mesin dan Rangka Kendaraan Ojol, Buat Apa?

Bank/Leasing wajib melakukan penilaian dalam rangka memberikan keringanan kepada nasabah/debitur

Gubernur Jabar Kutuk Keras Youtuber Prank Bantuan Batu dan Sampah
Indonesia
Gubernur Jabar Kutuk Keras Youtuber Prank Bantuan Batu dan Sampah

Ridwan Kamil menyayangkan tindakan tidak terpuji salah satu pembuat konten video yang memberikan bantuan berupa batu dan sampah.

Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat
KPR
Daerah Diminta Tiru Pusat Dalam Pengadaan Rumah Rakyat

Kementerian PUPR juga sudah meminta pengembang di Indonesia untuk ikut andil dalam pembangunan hunian berbasis transportasi massal atau transit oriented development (TOD) di berbagai wilayah di Indonesia.

Jokowi Marahi Pembantunya, DPR: Kenapa Baru Dongkol Sekarang?
Indonesia
Jokowi Marahi Pembantunya, DPR: Kenapa Baru Dongkol Sekarang?

Ada banyak persoalan di lapangan yang harus diselesaikan dengan menggunakan leadership power presiden

Hari Kedua Vaksinasi, Penambahan Kasus COVID-19 RI Malah Tembus Rekor Baru
Indonesia
Hari Kedua Vaksinasi, Penambahan Kasus COVID-19 RI Malah Tembus Rekor Baru

Kasus positif COVID-19 di tanah air kembali bertambah dan menembus rekor baru.

Suami-Istri Penusuk Wiranto Divonis 9 dan 12 Tahun Penjara
Indonesia
Suami-Istri Penusuk Wiranto Divonis 9 dan 12 Tahun Penjara

Adapun hal meringankan adalah keduanya belum pernah dihukum dan keduanya tidak menyulitkan jalan persidangan