Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Bertemu Bappenas Bahas Reklamasi Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said (Foto: MP/Fadhli)

MerahPutih.Com - Persoalan reklamasi masih belum mendapatkan titik temu antara Gubernur DKI Terpilih Anies Baswedan bersama Wagub Terpilih Sandiaga Uno dengan pemerintah pusat.

Di satu pihak, Anies-Sandi berkomitmen menepati janji kampanyenya kepada warga DKI Jakarta yakni menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Di lain sisi, kebijakan reklamasi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang telah dituangkan dalam peraturan presiden sehingga mau tak mau harus dilaksanakan.

Bentrokan kepentingan tersebut mendorong Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said bertemu dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pertemuan itu membahas beberapa hal termasuk proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Sudirman Said mengatakan, pihaknya bertemu dengan Bappenas untuk mendengarkan perkembangan terbaru dari pemerintah pusat. Terutama tentang penanggulangan banjir dan pengelolaan kawasan di sekitar Teluk Jakarta.

"Sesuai dengan janji kerja Anies-Sandi, pihaknya akan tetap menolak melanjutkan reklamasi. Untuk itu perlu mendengar dan menghimpun masukan dari semua pihak. Terutama agar janji reklamasi itu bisa diselaraskan," kata Sudirman Said di Jakarta, Selasa (1/8).

Ada 13 sungai yang melewati wilayah DKI Jakarta dan bermuara di Teluk Jakarta. Pada saat musim penghujan, debit air dari hulu akan tinggi dan banjir dipastikan terjadi terutama saat pasang/muka air laut sedang tinggi.

Kemudian pengelolaan saluran juga belum baik, ditambah banyaknya pemukiman liar di sepanjang Garis Sempadan Sungai (GSS).

Air tanah di wilayah DKI Jakarta mulai tidak layak untuk digunakan karena mulai tercemar oleh bakteri e. coli yang berasal dari bocornya septik tank rumah tangga.

Sebelumnya,Presiden Jokowi pernah meminta Bappenas untuk melakukan studi terkait rencana reklamasi di Teluk Jakarta yang dikaitkan dengan pembangunan tanggul raksasa. Bappenas telah merampungkan studinya dan melaporkan kepada Presiden.

Hasil studi tersebut adalah ada upaya mendesak yang harus dilakukan Pemerintah Pusat, DKI Jakarta dan swasta, yaitu dengan membangun tanggul. Pulau reklamasi dianggap sebagai sumber pembiayaan, karena APBN dan APBD sudah tersedot untuk membangun MRT dan LRT di Jakarta.

"Kedatangan tim ke Bapenas antara lain ingin mendengar progressnya sampai mana," kata Sudirman.(*)

Sumber: ANTARA



Eddy Flo

YOU MAY ALSO LIKE