Tim Pengawas DPR Pelototi Pemerintah agar Tak Lambat Tanggulangi COVID-19 Ilustrasi - Pemeriksaan test kesehatan cepat (Rapid Test) untuk menguji sampel paparan virus corona (COVID-19). ANTARA/HO Humas Pemprov DKI Jakarta/am.

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengkomandoi Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19.

Tim yang anggotanya berasal dari seluruh fraksi dan komisi di dewan ini dibentuk untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.

Baca Juga:

Serahkan Ribuan APD, Gibran: Rekomendasi Urusan Kedua Misi Kemanusiaan Dulu

Tim Pengawas COVID-19 akan fokus pada pengawasan terhadap tugas pemerintah dalam menyiapkan masyarakat agar tangguh menghadapi virus corona.

Di samping itu juga, tim ini untuk mengawasi agar ketersediaan logistik seperti masker, alat pelindung diri (APD), dan obat-obat terdistribusi dengan baik.

“Dalam situasi kedaruratan, tim akan melakukan pengawasan penggunaan anggaran penanggulangan COVID-19 agar cepat dan efektif memenuhi kebutuhan emergency,” tutur pria yang akrab disapa Cak Imin ini kepada wartawan, Kamis (9/4).

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (8/4) (ANTARA)
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (8/4) (ANTARA)

Ketua Umum PKB ini menyampaikan bahwa ada beberapa temuan awal yang perlu segera diatasi, di antaranya yaitu mengenai koordinasi di antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan.

Tujuannya untuk mesinkronkan berbagai data, rencana program kegiatan dari kementerian lembaga untuk menghindari adanya tumpang tindih kegiatan, distribusi alat pelindung diri untuk rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta masih belum optimal, sehingga masih banyak rumah sakit yang belum mendapat APD yang standar.

“Selain itu juga terkait antisipasi terhadap lambannya proses pencairan dana karena menggunakan sistem dan prosedur yang normal, sehingga menghambat proses penanganan COVID-19," kata Muhaimin.

Baca Juga:

Perjalanan KA ke Yogyakarta dan Solo tinggal 8 Rute

"Dan perlu adanya antisipasi terhadap dampak sosial pandemi COVID-19 seperti banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan potensi munculnya tindak kriminalitas, dan dampak-dampak lainnya,” ujarnya.

Cak Imin menegaskan, tim tersebut akan segera melakukan rapat dengan Gugus Tugas COVID-19 dan jajarannya guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil sudah tepat dan terkoordinasikan antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Tim juga akan mengadakan pertemuan dengan para gubernur dan bupati/wali kota yang daerahnya menjadi zona merah COVID-19. (Knu)

Baca Juga:

Tenaga Medis Positif Corona di DKI Capai 150 Orang dan 2 Meninggal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dituduh Usul Sipil Bebas Punya Senpi, Bamsoet Bereaksi
Indonesia
Dituduh Usul Sipil Bebas Punya Senpi, Bamsoet Bereaksi

Bamsoet berdalih omongannya dipelintir media.

Enggak Diajak Bahas IOMKI Sama Pemerintah Pusat, Begini Reaksi Anak Buah Anies
Indonesia
Enggak Diajak Bahas IOMKI Sama Pemerintah Pusat, Begini Reaksi Anak Buah Anies

Kemenperin terus mengeluarkan IOMKI bagi pelaku usaha di Jakarta yang tak dikecualikan beroperasional saat PSBB

MPR Kritik Kebijakan Guru Wajib Absen Sidik Jari di Sekolah
Indonesia
MPR Kritik Kebijakan Guru Wajib Absen Sidik Jari di Sekolah

Dinas Pendidikan diminta untuk mempertimbangkan kondisi daerahnya dan memperhatikan usulan dari tim penanganan COVID-19, serta lebih cermat dalam mengambil kebijakan di tengah wabah.

 Menhub Perbolehkan Transportasi Umum Beroperasi, Organda Solo Pilih Tak Angkut Penumpang
Indonesia
Menhub Perbolehkan Transportasi Umum Beroperasi, Organda Solo Pilih Tak Angkut Penumpang

"Kalau dipaksakan beroperasi, tetapi tidak ada penumpangnya kan sama saja. Kami berharap semua bisa kembali normal sehingga organda bisa kembali bekerja," kata dia.

Pengamat Duga Pertemuan Airlangga-Prabowo untuk Amankan Kursi Masing-Masing
Indonesia
Pengamat Duga Pertemuan Airlangga-Prabowo untuk Amankan Kursi Masing-Masing

Bahkan di gambar cover sampul majalah, sang menteri digambarkan sedang memakan lobster

Kata Hasto Soal Jagoan PDIP di Pilwalkot Solo
Indonesia
Kata Hasto Soal Jagoan PDIP di Pilwalkot Solo

"Ya, keputusan konstitusi kami, Ibu Megawati yang punya hak memutuskan itu," kata Hasto

Jokowi Senang Pakai Baju Tradisional Tiongkok Karya Desainer Anne Avantie
Indonesia
Jokowi Senang Pakai Baju Tradisional Tiongkok Karya Desainer Anne Avantie

Jokowi juga bangga dengan Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional 2020, Gandi Sulistiyanto

Demo PA 212 Picu Kemacetan Lalu Lintas, Polisi Lakukan Pengalihan Arus
Indonesia
Demo PA 212 Picu Kemacetan Lalu Lintas, Polisi Lakukan Pengalihan Arus

Masa aksi lain tetap melanjutkan orasi dengan dipandu oleh beberapa orator

Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker
Indonesia
Azis Syamsuddin Jamin tidak Ada Pasal Selundupan di UU Ciptaker

Azis menegaskan, DPR tidak berani memasukkan pasal selundupan

Tiongkok Laporkan 32 Kasus Baru Corona, 25 di Ibu Kota Beijing
Dunia
Tiongkok Laporkan 32 Kasus Baru Corona, 25 di Ibu Kota Beijing

Tiongkok tidak mendata pasien tanpa gejala sebagai kasus terkonfirmasi COVID-19.