Tim Pengaduan KPK Jalankan Mekanisme Atas Laporan Masyarakat Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Foto: MP/Dickie Prasetia

MerahPutih.com - Badan Pengurus Perkumpulan Sawit Watch bersama kuasa hukum kembali menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (4/2).

Mereka datang untuk memenuhi undangan Bagian Pengaduan Masyarakat KPK terkait laporan yang disampaikan pada 18 Januari lalu.

"Tentu hal tersebut sebagai bagian proses mekanisme yang dilakukan oleh tim pengaduan KPK sebagai tindak lanjut atas setiap laporan masyarakat," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Jumat (4/2).

Baca Juga

KPK Tetapkan Eks Bupati Buru Selatan Tersangka

Sementara, Direktur Sawit Watch, Achmad Surambo mengatakan pihaknya menjelaskan terkait laporan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan pemanfaatan lahan Inhutani II di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Menurut Surambo, akibat dugaan tindak pidana itu negara kehilangan 8 ribuan hektar lebih.

Kuasa hukum Sawit Watch dari Integrity Law Firm, Harimuddin mengaku sudah menyerahkan sejumlah alat bukti kepada KPK saat menyampaikan laporan lalu.

"Hari ini menyampaikan beberapa alat bukti tambahan. Kami sangat mengapresiasi KPK dan sangat yakin laporan ini akan ditindaklanjuti," kata Harimuddin.

Baca Juga

Komisi III DPR Minta Firli Tak Sembunyikan Kasus Mangkrak di KPK

Pelaporan tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan praktik korupsi di areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Inhutani II Unit Pulau Laut, Kalimantan Selatan.

Aktivis Sawit Watch Achmad Surambo mengatakan bahwa PT Inhutani II adalah pemegang Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/MENHUT-II/2006 (SK 193/2006) dengan areal kerja pemanfaatan hutan seluas kurang lebih 40.950 ha di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Beberapa tahun kemudian, imbuh Surambo, tepatnya pada 19 Juni 2017, oknum direksi PT Inhutani II mengadakan kerja sama perkebunan sawit di sebagian area IUPHHK-HA bersama PT M.

Baca Juga

KPK Pastikan Ikut Awasi Pembangunan IKN Nusantara

Sawit Watch menduga kerja sama tersebut tidak sesuai dengan SK 193/2006 sebab kawasan hutan PT Inhutani II digunakan sebagai perkebunan sawit tanpa memperoleh persetujuan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penerbitan HGU kepada PT M menyebabkan hilangnya hutan negara seluas sekira 8.610 ha yang dahulu dimanfaatkan oleh PT Inhutani II. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Tetapkan 7 Anggota KPU dan 5 Anggota Bawaslu Periode 2022-2027
Indonesia
DPR Tetapkan 7 Anggota KPU dan 5 Anggota Bawaslu Periode 2022-2027

Hanya satu orang petahana yang dipertahankan DPR.

Malaysia Konfirmasi Kasus Pertama COVID-19 Varian Omicron
Indonesia
Malaysia Konfirmasi Kasus Pertama COVID-19 Varian Omicron

Kasus tersebut ditemukan dari sampel pelajar yang kembali dari Afrika Selatan via Singapura pada 19 November.

Temui Ketua DPD, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan
Indonesia
Temui Ketua DPD, Gubernur Sultra Dukung RUU Daerah Kepulauan

Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi menyatakan dukungannya terhadap Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang diusulkan DPD RI.

Bawaslu Tolak Laporan soal Zulhas, PAN Sebut Pelapor Cari Sensasi
Indonesia
Bawaslu Tolak Laporan soal Zulhas, PAN Sebut Pelapor Cari Sensasi

"Bisa juga, orang menilai bahwa para pelapor kurang paham UU kepemiluan. Atau memang sengaja melakukan pelaporan untuk mencari perhatian dan sensasi. Silahkan masyarakat yang menilai sendiri," pungkasnya

Tak Punya Smartphone, Warga Bisa Cetak QR Code saat Beli BBM Bersubsidi
Indonesia
Tak Punya Smartphone, Warga Bisa Cetak QR Code saat Beli BBM Bersubsidi

"Kode QR itu bisa dicetak dan dibawa ke SPBU, sehingga tidak wajib men-download aplikasi MyPertamina atau membawa ponsel ke SPBU," ujar Narotama.

Parlemen Setuju Finlandia Gabung NATO
Dunia
Parlemen Setuju Finlandia Gabung NATO

Persetujuan memasuki aliansi militer tersebut, tidak berselang lama setelah Presiden Finlandia Sauli Niinisto secara resmi memutuskan bahwa Finlandia akan mengajukan permohonan keanggotaan kepada NATO.

Dengarkan Aspirasi Aktivis, Puan: Kekuatan Tambahan untuk Rampungkan RUU TPKS
Indonesia
Dengarkan Aspirasi Aktivis, Puan: Kekuatan Tambahan untuk Rampungkan RUU TPKS

“Ini harus menjadi undang-undang yang dapat membuat kita bekerja dengan nyaman dan merasa dilindungi, agar UU ini juga dapat melindungi anak hingga cicit kita. Apalagi kita perempuan, jiwa keibuan kita itu akan sangat melekat di manapun kita berada,” ucap Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Menko Polhukam Beri Penjelasan soal Pati TNI yang Diangkat Jadi Pj Kepala Daerah
Indonesia
Menko Polhukam Beri Penjelasan soal Pati TNI yang Diangkat Jadi Pj Kepala Daerah

Gubernur Maluku melantik sejumlah penjabat di wilayah Maluku, salah satunya Brigjen Andi Chandra As'aduddin yang dilantik menjadi penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB). Brigjen Andi Chandra As'aduddin dilantik menjadi pejabat menggantikan Bupati Seram Bagian Barat, Yustinus Akerina yang masa jabatannya berakhir 22 Mei 2022 lalu.

Merasakan Geliat MotoGP di Bandara Internasional Lombok
Indonesia
Merasakan Geliat MotoGP di Bandara Internasional Lombok

Para pengunjung yang sebagian besar adalah penikmat balapan kuda besi paling bergengsi di dunia itu, disambut tari-tarian dan musik tradisional Lombok di bandara.

Penembakan di AS, Polisi Buru Tiga Tersangka di Hutan Setempat
Dunia
Penembakan di AS, Polisi Buru Tiga Tersangka di Hutan Setempat

Tiga orang melakukan penembakan di East St Louis, Illinois, Amerika Serikat, Kamis (9/9). Sejumlah warga dilaporkan terluka.