Tim Pengacara Penyerang Novel Puji Dua Terdakwa Sebagai Sosok Berani dan Jujur Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulett bersiap menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Utara, Kamis (19/3) Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan penyerangan penyidik Komi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Tim penasehat hukum terdakwa menyampaikan duplik dan meminta publik berterima kasih kepada dua terdakwa, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.

Baca Juga

Novel Baswedan Sebut Pasal yang Jerat Dua Penyerangnya Janggal

"Seharusnya kita semua berterima kasih kepada kedua terdakwa yang sudah berani bertindak jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya," ujar salah satu tim penasehat hukum membaca duplik di PN Jakarta Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/6)

Menurut penasehat hukum yang terdiri dari sembilan orang itu, rasa terima kasih itu didasari karena kedua terdakwa sudah menyerahkan diri kepada kepolisian. Karena itu peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menjadi terbuka dan bisa diungkap.

"Apabila tidak ada pengakuan dan penyerahan diri dari kedua terdakwa tersebut maka bukan tidak mungkin perkara penyiraman terhadap saksi korban ini dapat diungkap hingga saat ini," ujar penasehat hukum.

Penasihat hukum sangat sependapat terhadap tuntutan JPU yang menuntut hukuman pidana 1 tahun kepada kedua terdakwa.

"Karena tujuan persidangan bukan hanya memberikan hukuman ke terdakwa tapi juga pelajaran kepada masyarakat," kata Eddy Purwatmo, pengacara terdakwa.

Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Utara, Kamis (19/3). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Utara, Kamis (19/3). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Ia mengatakan, ada lelajaran bagi masyarakat bahwa ada apresiasi berupa berat atau ringannya hukuman yang diberikan bila seseorang telah mengakui dan menyerahkan diri.

"Bila terdakwa dituntut lebih berat maka tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat luas bahwa bagi pelaku yang jujur dan mau menyerahkan diri sudah sepatutnya diberikan penghargaan dengan tuntutan yang rendah dari penuntut umum," katanya.

Penasihat hukum bahkan menyatakan persidangan tersebut dapat dijadikan contoh untuk persidangan lainnya.

"Harapannya persidangan ini jadi 'role model' dalam proses persidangan lain sehingga lebih banyak pelaku yang jujur mengakui dengan harapan dituntut rendah JPU, sebaliknya bila sudah jujur dan mengakui perbuatan dan berani menyerahkan diri tetap dituntut berat malah tidak ada lagi yang akan mengakui perbuatannya," jelad dia.

Pengacara juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada JPU yang berani mengatakan kedua terdakwa tidak pernah ditangkap dan malah menyerahkan diri secara sukarela.

"Karena tidak semua pelaku berani bertanggungjawab di persidangan dan menunjukkan sikap patriotik serta berjiwa ksatria," katanya.

Tim penasihat hukum juga membela peran mereka dalam membela Rahmat dan Ronny dengan menegaskan bahwa keduanya patut mendapat pendampingan hukum dari Polri.

"Kami melaksanakan tugas di Divisi Hukum Polri untuk memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa, hak terdakwa harus dihargai bahkan saksi korban Novel Baswedan selaku purnawirawan Polri yang sudah mengabdi sebagai anggota Polri selama 15 tahun dan 11 bulan pun punya hak untuk mendapat bantuan hukum, silakan mengirimkan surat ke Kadivkum Polri," katanya.

Baca Juga

Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Bukti Ada Kepentingan Mafia Korupsi

JPU Kejari Jakut dalam sidang pembacaan tuntutan pada 11 Juni 2020 lalu menuntut 1 tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis karena menilai para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel dan hanya akan memberikan pelajaran kepada Novel dengan menyiramkan asam sulfat ke badan namun di luar dugaan mengenai mata Novel.

Keduanya terbukti melakukan dakwaan subsider pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!
Indonesia
Nuning: Pembakaran Bendera PDIP Jadi Embrio Perpecahan Bangsa, Harus Diusut Tuntas!

Nuning yang pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PDIP periode 1999-2004 itu mengaku hatinya ikut terluka melihat bendera partai berlambang banteng moncong putih itu dibakar

Tangis Haru Peneliti Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac
Indonesia
Tangis Haru Peneliti Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sinovac

Uji klinis vaksin oleh Unpad sudah dilakukan sejak 2002. Hal ini berdampak pada terlaksananya semua jadwal imunisasi di Indonesia.

Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ketua DPR Minta Pemerintah Pastikan Keamanan Vaksin COVID-19

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memastikan vaksin COVID-19 yang sudah tiba di Indonesia aman dan layak digunakan untuk seluruh masyarakat.

Demokrat NTT Nyatakan Dukung Kepemimpinan AHY
Indonesia
Demokrat NTT Nyatakan Dukung Kepemimpinan AHY

DPD Partai Demokrat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan seluruh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan kader solid mendukung partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY.

MUI Beri Pesan Khusus ke Pemerintah dan DPR Soal RUU Minol
Indonesia
MUI Beri Pesan Khusus ke Pemerintah dan DPR Soal RUU Minol

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun memberi perhatian khusus akan hal tersebut.

HUT ke 493 Jakarta, Anies Diminta Lunasi Janji Atasi Persoalan Ibu Kota
Indonesia
HUT ke 493 Jakarta, Anies Diminta Lunasi Janji Atasi Persoalan Ibu Kota

Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan mengatakan, persoalan yang belum mampu disekesaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

KPU Jateng Pindahkan 18 TPS di Zona Rawan Erupsi Merapi ke Tempat Pengungsian
Indonesia
KPU Jateng Pindahkan 18 TPS di Zona Rawan Erupsi Merapi ke Tempat Pengungsian

Dengan demikian, warga tetap bisa bisa menggunakan hak pilihnya di tempat pengungsian dengan menyediakan TPS darurat.

Anies dan Kepala Daerah Se-Indonesia Dinilai Tak Wajib Patuhi Kemenaker Soal UMP
Indonesia
Anies dan Kepala Daerah Se-Indonesia Dinilai Tak Wajib Patuhi Kemenaker Soal UMP

Anies maupun kepala daerah lain berhak menetapkan UMP 2021 karena bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya.

Jabar Direncanakan Dapat 15 Juta Vaksin COVID-19 di Januari 2021
Indonesia
Jabar Direncanakan Dapat 15 Juta Vaksin COVID-19 di Januari 2021

Dalam pelaksanaannya nanti, 15 juta vaksin tersebut tidak akan langsung dihabiskan untuk vaksinasi masal.

Kadiv Propam Pastikan Penembak Mati Anggota TNI Langsung Dipecat
Indonesia
Kadiv Propam Pastikan Penembak Mati Anggota TNI Langsung Dipecat

Propam akan menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 35 UU No 2/2002