Tim Pengacara Penyerang Novel Puji Dua Terdakwa Sebagai Sosok Berani dan Jujur Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahulett bersiap menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Utara, Kamis (19/3) Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

MerahPutih.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan penyerangan penyidik Komi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.

Tim penasehat hukum terdakwa menyampaikan duplik dan meminta publik berterima kasih kepada dua terdakwa, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis.

Baca Juga

Novel Baswedan Sebut Pasal yang Jerat Dua Penyerangnya Janggal

"Seharusnya kita semua berterima kasih kepada kedua terdakwa yang sudah berani bertindak jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua perbuatannya," ujar salah satu tim penasehat hukum membaca duplik di PN Jakarta Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (29/6)

Menurut penasehat hukum yang terdiri dari sembilan orang itu, rasa terima kasih itu didasari karena kedua terdakwa sudah menyerahkan diri kepada kepolisian. Karena itu peristiwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan menjadi terbuka dan bisa diungkap.

"Apabila tidak ada pengakuan dan penyerahan diri dari kedua terdakwa tersebut maka bukan tidak mungkin perkara penyiraman terhadap saksi korban ini dapat diungkap hingga saat ini," ujar penasehat hukum.

Penasihat hukum sangat sependapat terhadap tuntutan JPU yang menuntut hukuman pidana 1 tahun kepada kedua terdakwa.

"Karena tujuan persidangan bukan hanya memberikan hukuman ke terdakwa tapi juga pelajaran kepada masyarakat," kata Eddy Purwatmo, pengacara terdakwa.

Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Utara, Kamis (19/3). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Terdakwa kasus penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, Ronny Bugis menjalani sidang dakwaan di PN Jakarta Utara, Kamis (19/3). Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Ia mengatakan, ada lelajaran bagi masyarakat bahwa ada apresiasi berupa berat atau ringannya hukuman yang diberikan bila seseorang telah mengakui dan menyerahkan diri.

"Bila terdakwa dituntut lebih berat maka tidak memberikan pembelajaran yang baik kepada masyarakat luas bahwa bagi pelaku yang jujur dan mau menyerahkan diri sudah sepatutnya diberikan penghargaan dengan tuntutan yang rendah dari penuntut umum," katanya.

Penasihat hukum bahkan menyatakan persidangan tersebut dapat dijadikan contoh untuk persidangan lainnya.

"Harapannya persidangan ini jadi 'role model' dalam proses persidangan lain sehingga lebih banyak pelaku yang jujur mengakui dengan harapan dituntut rendah JPU, sebaliknya bila sudah jujur dan mengakui perbuatan dan berani menyerahkan diri tetap dituntut berat malah tidak ada lagi yang akan mengakui perbuatannya," jelad dia.

Pengacara juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada JPU yang berani mengatakan kedua terdakwa tidak pernah ditangkap dan malah menyerahkan diri secara sukarela.

"Karena tidak semua pelaku berani bertanggungjawab di persidangan dan menunjukkan sikap patriotik serta berjiwa ksatria," katanya.

Tim penasihat hukum juga membela peran mereka dalam membela Rahmat dan Ronny dengan menegaskan bahwa keduanya patut mendapat pendampingan hukum dari Polri.

"Kami melaksanakan tugas di Divisi Hukum Polri untuk memberikan pendampingan hukum kepada terdakwa, hak terdakwa harus dihargai bahkan saksi korban Novel Baswedan selaku purnawirawan Polri yang sudah mengabdi sebagai anggota Polri selama 15 tahun dan 11 bulan pun punya hak untuk mendapat bantuan hukum, silakan mengirimkan surat ke Kadivkum Polri," katanya.

Baca Juga

Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Bukti Ada Kepentingan Mafia Korupsi

JPU Kejari Jakut dalam sidang pembacaan tuntutan pada 11 Juni 2020 lalu menuntut 1 tahun penjara kepada Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis karena menilai para terdakwa tidak sengaja menyiramkan air keras ke mata Novel dan hanya akan memberikan pelajaran kepada Novel dengan menyiramkan asam sulfat ke badan namun di luar dugaan mengenai mata Novel.

Keduanya terbukti melakukan dakwaan subsider pasal 353 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Dipuji Terbitkan Perma Progresif Koruptor Rp100 M ke Atas Dibui Seumur Hidup
Indonesia
MA Dipuji Terbitkan Perma Progresif Koruptor Rp100 M ke Atas Dibui Seumur Hidup

Kehadiran Perma itu akan membatasi dan mengawasi para hakim yang kerap bermain dengan kekuasaan yudikatif yang dimilikinya

Pesawat Karya BJ Habibie Dimuseumkan, DPR: Memilukan dan Ironi
Indonesia
Pesawat Karya BJ Habibie Dimuseumkan, DPR: Memilukan dan Ironi

Ia menilai keputusan memuseumkan pesawat N250 adalah sebuah ironi dalam pencapaian iptek dan inovasi nasional.

KPK Tunggu Audit BPK Soal Dugaan Korupsi di Asabri
Indonesia
KPK Tunggu Audit BPK Soal Dugaan Korupsi di Asabri

KPK saat ini tengah menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi tersebut

Orang Tua Editor Metro TV Bawa Info dari Dukun, Polisi: Saya Enggak Percaya
Indonesia
Orang Tua Editor Metro TV Bawa Info dari Dukun, Polisi: Saya Enggak Percaya

Dijelaskan hasil penyelidikan mengarah ke bunuh diri

Update COVID-19 Rabu (22/4): 7.418 Positif, Total Pasien Sembuh Hampir 1.000
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (22/4): 7.418 Positif, Total Pasien Sembuh Hampir 1.000

"Penambahan pada pasien positif sebanyak 283 kasus," kata Juru Bicara Pemerintah khusus penanganan COVID-19, Achmad Yurianto

KPU Didesak Segera Siapkan Bilik Suara Sesuai Protokol Kesehatan
Indonesia
KPU Didesak Segera Siapkan Bilik Suara Sesuai Protokol Kesehatan

Abhan meminta untuk diterapkan hingga menyentuh lapisan masyarakat paling bawah

 Pembelaan Pemprov DKI Soal Serapan Anggaran Belum Capai Target
Indonesia
Pembelaan Pemprov DKI Soal Serapan Anggaran Belum Capai Target

"Kita tutup buku (penganggaran) kan Hari Selasa tanggal 31 Desember, Kita berharap, pada pukul 19.00 malam, realisasi anggaran itu sudah balance (seimbang)," kata Saefullah

Jokowi Minta Relawan Satgas COVID-19 Fokus Promosikan Protokol Kesehatan di Delapan Provinsi
Indonesia
Jokowi Minta Relawan Satgas COVID-19 Fokus Promosikan Protokol Kesehatan di Delapan Provinsi

Salah satu tugas relawan adalah melakukan upaya untuk mempromosikan kedisiplinan terhadap protokol kesehatan

Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas
Indonesia
Kata Pengamat Terkait Setneg dan Pemprov DKI Rebutan Sertifikat Tanah Monas

Kemensetneg dan Pemprov DKI Jakarta saling merebutkan kepemilikan sertifikasi lahan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Anak Buah Luhut Persilakan Maskapai Penerbangan Naikkan Tarif
Indonesia
Anak Buah Luhut Persilakan Maskapai Penerbangan Naikkan Tarif

Aturan soal tarif batas atas tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2020