Tim Kuasa Hukum John Kei Gagal Temui Kapolri dan Jokowi John Kei dalam rekonstruksi kasus yang digelar pada Senin (6/7/2020) di Komplek Tytyan Indah, Bekasi Barat, yang merupakan rumah John Kei. ANTARA/Fianda Rassat

MerahPutih.com - Tim kuasa hukum John Kei gagal bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Azis. Kedatangan tim kuasa hukum untuk memberikan surat terkait dengan kasus pembunuhan dan penganiayaan itu.

Salah satu tim kuasa Hukum John Kei, Ita Tarigan mengatakan, pihaknya gagal menemui Idham Azis karena jenderal bintang empat tersebut sedang tidak ada di kantornya.

Baca Juga:

John Kei Berikan Uang Rp10 Juta ke Anak Buahnya untuk Operasi Pembunuhan Nus Kei

"Kita diminta untuk menceritakan isi surat segala macam ke stafnya. Kita tidak bersedia," kata Ita Kepada wartawan, Selasa (7/7).

Ita melanjutkan, akhirnya ia hanya menitipkan surat dengan tanda terima.

Ia berharap surat tersebut dibaca oleh Kapolri sebagai bahan pertimbangan proses hukum kliennya.

"Yang penting surat sudah diterima (staf Kapolri) sudah ada tanda terimanya itu saja sih," tegas dia.

Ita melanjutkan, poin dalam surat tersebut hanya sebuah ucapan terima kasih dari tim kuasa hukum kepada aparat kepolisian karena sudah menangani dengan baik kasus yang menjadi sorotan nasional.

"Dan hak-hak klaien kami pun juga terpenuhi. Karena apa pun penyidiknya selalu koordinasi dengan kami juga baik saat BAP, pra rekontruksi dan juga rekontruksi," terang dia.

Polda Metro Jaya pada Senin (6/7/2020) kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan serta perusakan yang dilakukan oleh John Kei dan anak buahnya. ANTARA/Fianda Rassat
Polda Metro Jaya pada Senin (6/7/2020) kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan serta perusakan yang dilakukan oleh John Kei dan anak buahnya. ANTARA/Fianda Rassat

Sementara itu, tim kuasa hukum John Kei lainnya bernama H Buhari juga batal bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan surat permintaan perlindungan hukum.

Pasalnya, saat itu Jokowi sedang ada rapat dan surat tersebut akhirnya dititipkan kepada Sekretariat Negara (Sekneg).

"Intinya kita minta adanya perlindungan hukum dari Pak Jokowi. Karena kami tidak mau ada yang intervensi," terangnya.

Ia berharap, dengan surat ini dibaca, proses hukum John Kei di Polda Metro Jaya bisa sesuai dengan SOP. Nantinya proses hukum berjalan dengan tidak ada pihak-pihak yang menganggu sampai ke pengadilan.

"Kami berharap sebagai kuasa hukum supaya klien kami dituntut sesuai dengn perbuatannya. Karena kami yakin tidak ada terlibat kliennya apalagi perintah untuk membunuh. Terjadinya itu karena benturan di lapangan," jelas dia.

Sebelumnya, sebanyak 67 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penyerangan dan perusakan oleh tersangka John Kei bersama anak buahnya terhadap pamannya, Nus Kei.

Rekonstruksi diselesaikan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, sebagai ganti lokasi di Cluster Australia, Green Lake City, Kota Tangerang, Banten.

Rekonstruksi ini dilakukan di lima tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

Perintah Terakhir Anak Buah John Kei: Nus Kei Cs Harus Mati!

Lokasi ini meliputi PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical, Kelapa Gading, Jakarta Utara; Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat; Markas John Kei, Jalan Titian Indah X, Kota Bekasi, Jawa Barat; dan dua TKP pengganti di Mapolda Metro Jaya.

Reka adegan ini diperagakan 37 tersangka termasuk John Kei. Rekonstruksi disaksikan langsung jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Tangerang serta masing-masing kuasa hukum John Kei dan Nus Kei.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan ada fakta baru ditemukan dari hasil rekonstruksi tersebut.

Fakta itu yakni adanya penyerahan uang Rp10 juta dalam pecahan Rp50 ribu dari John Kei kepada anak buahnya Daniel Farfar.

"Uang itu sebagai operasional untuk menyelesaikan tugasnya. Apa tugasnya? Dijelaskan sama John Kei ini yang temuan kita bahwa pengkhianat harus mati," tutur Yusri. (Knu)

Baca Juga:

Dibekali Sajam, Anak Buah John Kei: Jika Ada yang Mengadang, Hantam!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Dinilai Berat Maju Pilpres 2024
Indonesia
Ridwan Kamil Dinilai Berat Maju Pilpres 2024

Peluang Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersaing di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dinilai cukup berat.

Berlarian Keluar Rumah Saat Gempa Magnitudo 7.1, Warga: Lampu PLN Langsung Padam
Indonesia
PSBB Total Bisa Berdampak pada PHK Massal Usaha Perbelanjaan
Indonesia
PSBB Total Bisa Berdampak pada PHK Massal Usaha Perbelanjaan

Pemberlakuan PSBB total menjadi pembelajaran sangat berharga betapa pentingnya kepatuhan dan disiplin dalam pemberlakuan protokol kesehatan dalam masa pandemi ini.

Keterisian Ruang ICU Pasien Positif COVID-19 di Bogor Capai 90 Persen
Indonesia
Keterisian Ruang ICU Pasien Positif COVID-19 di Bogor Capai 90 Persen

Pemerintah Kota Bogor mencari solusi tambahan kapasitas tempat tidur untuk pasien positif COVID-19.

KPK Perpanjang Penahanan Nurhadi dan Menantunya
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Nurhadi dan Menantunya

Penyidik melakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari untuk tersangka NHD (Nurhadi) dan tersangka RHE (Rezky Herbiyono).

Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi
Indonesia
Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi

Ahmad Riza Patria membeberkan penyebab kasus COVID-19 di ibu kota masih tinggi walaupun sudah diberlakukan PSBB ketat.

Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Sudah Dua Kali Ditindak Gegara Langgar Prokes
Indonesia
Kafe Tempat Anggota TNI AD Ditembak Sudah Dua Kali Ditindak Gegara Langgar Prokes

Satpol PP telah memberikan sanksi penutupan 1x24 jam

Sambut Tahun 2021, Anies Minta Warga Tetap Jaga Stamina Lawan COVID-19
Indonesia
Sambut Tahun 2021, Anies Minta Warga Tetap Jaga Stamina Lawan COVID-19

"Mari kita jaga stamina, kita jaga seluruh protokol kesehatan, kita tunjukkan di tahun 2021," ungkap Anies Baswedan dalam kanal Youtube Pemprov DKI, pada Jumat (1/1)..

Laboratorium Vaksin Flu Burung Bakal Disulap Jadi Tempat Produksi PCR
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Korban dan Saksi Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Korban dan Saksi Kasus Rasisme terhadap Natalius Pigai

Kasus ujaran bernuansa rasisme teranyar menimpa mantan Komisioner Komnas HAM RI asal Tanah Papua, Natalius Pigai.