Tim Kuasa Hukum John Kei Gagal Temui Kapolri dan Jokowi John Kei dalam rekonstruksi kasus yang digelar pada Senin (6/7/2020) di Komplek Tytyan Indah, Bekasi Barat, yang merupakan rumah John Kei. ANTARA/Fianda Rassat

MerahPutih.com - Tim kuasa hukum John Kei gagal bertemu dengan Kapolri Jenderal Idham Azis. Kedatangan tim kuasa hukum untuk memberikan surat terkait dengan kasus pembunuhan dan penganiayaan itu.

Salah satu tim kuasa Hukum John Kei, Ita Tarigan mengatakan, pihaknya gagal menemui Idham Azis karena jenderal bintang empat tersebut sedang tidak ada di kantornya.

Baca Juga:

John Kei Berikan Uang Rp10 Juta ke Anak Buahnya untuk Operasi Pembunuhan Nus Kei

"Kita diminta untuk menceritakan isi surat segala macam ke stafnya. Kita tidak bersedia," kata Ita Kepada wartawan, Selasa (7/7).

Ita melanjutkan, akhirnya ia hanya menitipkan surat dengan tanda terima.

Ia berharap surat tersebut dibaca oleh Kapolri sebagai bahan pertimbangan proses hukum kliennya.

"Yang penting surat sudah diterima (staf Kapolri) sudah ada tanda terimanya itu saja sih," tegas dia.

Ita melanjutkan, poin dalam surat tersebut hanya sebuah ucapan terima kasih dari tim kuasa hukum kepada aparat kepolisian karena sudah menangani dengan baik kasus yang menjadi sorotan nasional.

"Dan hak-hak klaien kami pun juga terpenuhi. Karena apa pun penyidiknya selalu koordinasi dengan kami juga baik saat BAP, pra rekontruksi dan juga rekontruksi," terang dia.

Polda Metro Jaya pada Senin (6/7/2020) kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan serta perusakan yang dilakukan oleh John Kei dan anak buahnya. ANTARA/Fianda Rassat
Polda Metro Jaya pada Senin (6/7/2020) kembali menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan serta perusakan yang dilakukan oleh John Kei dan anak buahnya. ANTARA/Fianda Rassat

Sementara itu, tim kuasa hukum John Kei lainnya bernama H Buhari juga batal bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyerahkan surat permintaan perlindungan hukum.

Pasalnya, saat itu Jokowi sedang ada rapat dan surat tersebut akhirnya dititipkan kepada Sekretariat Negara (Sekneg).

"Intinya kita minta adanya perlindungan hukum dari Pak Jokowi. Karena kami tidak mau ada yang intervensi," terangnya.

Ia berharap, dengan surat ini dibaca, proses hukum John Kei di Polda Metro Jaya bisa sesuai dengan SOP. Nantinya proses hukum berjalan dengan tidak ada pihak-pihak yang menganggu sampai ke pengadilan.

"Kami berharap sebagai kuasa hukum supaya klien kami dituntut sesuai dengn perbuatannya. Karena kami yakin tidak ada terlibat kliennya apalagi perintah untuk membunuh. Terjadinya itu karena benturan di lapangan," jelas dia.

Sebelumnya, sebanyak 67 adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus penyerangan dan perusakan oleh tersangka John Kei bersama anak buahnya terhadap pamannya, Nus Kei.

Rekonstruksi diselesaikan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, sebagai ganti lokasi di Cluster Australia, Green Lake City, Kota Tangerang, Banten.

Rekonstruksi ini dilakukan di lima tempat kejadian perkara (TKP).

Baca Juga:

Perintah Terakhir Anak Buah John Kei: Nus Kei Cs Harus Mati!

Lokasi ini meliputi PT Adyawinsa Telecommunication & Electrical, Kelapa Gading, Jakarta Utara; Arcici Sport Center, Cempaka Putih, Jakarta Pusat; Markas John Kei, Jalan Titian Indah X, Kota Bekasi, Jawa Barat; dan dua TKP pengganti di Mapolda Metro Jaya.

Reka adegan ini diperagakan 37 tersangka termasuk John Kei. Rekonstruksi disaksikan langsung jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Tangerang serta masing-masing kuasa hukum John Kei dan Nus Kei.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengungkapkan ada fakta baru ditemukan dari hasil rekonstruksi tersebut.

Fakta itu yakni adanya penyerahan uang Rp10 juta dalam pecahan Rp50 ribu dari John Kei kepada anak buahnya Daniel Farfar.

"Uang itu sebagai operasional untuk menyelesaikan tugasnya. Apa tugasnya? Dijelaskan sama John Kei ini yang temuan kita bahwa pengkhianat harus mati," tutur Yusri. (Knu)

Baca Juga:

Dibekali Sajam, Anak Buah John Kei: Jika Ada yang Mengadang, Hantam!

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hadapi Fenomena Ekstrem La Nina, Pemprov DKI Beli Belasan Pompa Mobile
Indonesia
Hadapi Fenomena Ekstrem La Nina, Pemprov DKI Beli Belasan Pompa Mobile

Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta membeli sebanyak 19 pompa mobile dengan daya sedot air mencapai 500 kubik per detik.

Wali Kota Solo Imbau Warganya di Perantauan Batalkan Mudik
Indonesia
Wali Kota Solo Imbau Warganya di Perantauan Batalkan Mudik

Para perantau yang hendak mudik juga sebaiknya memberikan alasannya yang spesifik

Lawan PDIP-Gerindra, Empat Partai Bangun Koalisi Rebut 'Depok 1'
Indonesia
Lawan PDIP-Gerindra, Empat Partai Bangun Koalisi Rebut 'Depok 1'

Sebelumnya PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Kota Depok Jawa Barat komitmen berkoalisi

Kesaksian Rizieq Shihab saat Rombongannya Dikuntit Polisi
Indonesia
Kesaksian Rizieq Shihab saat Rombongannya Dikuntit Polisi

Rizieq tidak mengetahui yang menguntit rombongannya dalam perjalanan menuju lokasi pengajian subuh adalah polisi berpakaian prema

Pasien COVID-19 Meninggal di AS Lampaui Korban Perang Vietnam
Indonesia
Pasien COVID-19 Meninggal di AS Lampaui Korban Perang Vietnam

Data Arsip Nasional AS menyebutkan warga mereka yang meninggal dalam Perang Vietnam mencapai 58.220 orang.

Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump
Dunia
Tinggal 60 Elektoral Yang Diperebutkan Biden dan Trump

Trump menolak penghitungan suara setelah hari pemilihan presiden 3 November yang juga dilakukan di beberapa negara.

 Pemprov DKI: 81.368 Orang Jalani Rapid Test, 3.103 Terkonfirmasi Positif Corona
Indonesia
Pemprov DKI: 81.368 Orang Jalani Rapid Test, 3.103 Terkonfirmasi Positif Corona

"Total sebanyak 81.368 orang telah menjalani rapid test, dengan rincian 3.103 orang dinyatakan COVID-19 dan 78.265 orang negatif," kata Ani

Wagub Bantah Ada 6 Pejabat Tinggi Pemprov DKI Terpapar Corona
Indonesia
Wagub Bantah Ada 6 Pejabat Tinggi Pemprov DKI Terpapar Corona

Riza mengaku memang ada beberapa anak buahnya yang terjangkit COVID-19, hanya saja jumlahnya tak sampai enam orang.

Pecat Sepihak Kompol Rosa, Firli Cs Dapat Digugat ke PTUN
Indonesia
Pecat Sepihak Kompol Rosa, Firli Cs Dapat Digugat ke PTUN

Rosa merupakan penyidik yang menangani kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) caleg PDIP Harun Masiku.

Harta Kekayaan Pendamping Anies Rp19 Miliar
Indonesia
Harta Kekayaan Pendamping Anies Rp19 Miliar

Riza terakhir kali menyerahkan LHKPN pada 27 Februari 2020 atas statusnya sebagai anggota DPR RI.