Tim Kerja Bersama Sepakati Waktu Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 Ilustrasi. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

Merahputih.com - Rapat tim kerja bersama persiapan Pemilu dan Pilkada 2024 telah menyepakati jadwal pelaksanaan Pemilu/Pilkada 2024. Rapat digelar Kamis (3/6) dan Jumat (4/6).

"Yakni pertama, hari-H pencoblosan Pemilu Serentak 2024 adalah hari Rabu, 28 Februari 2024; kedua hari-H pencoblosan Pilkada Serentak 2024 adalah hari Rabu, 27 November 2024," kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim dikutip Antara, Jumat (4/6).

Baca Juga:

MK Perintahkan Pemungutan Ulang Pilkada Kalsel, Denny Indrayana Bernapas Panjang

Tim kerja bersama tersebut terdiri atas Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Tim tersebut membahas desain Pemilu 2024 yang diajukan KPU.

Sementara, poin-poin lain yang disepakati dalam rapat tim kerja bersama tersebut, yaitu tahapan Pemilu Serentak 2024 dimulai 25 bulan sebelum hari-H penoblosan, pada bulan Januari 2022. Selain itu, syarat pencalonan dalam Pilkada Serentak 2024 adalah hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota 2024 (perolehan suara dan perolehan kursi Pemilu 2024).

Simulasi TPS . (Foto: Bawaslu)
Simulasi TPS . (Foto: Bawaslu)

"Lima poin penting itu sudah disepakati bersama dalam rapat tim kerja bersama pada Kamis malam," ujarnya.

Tim kerja bersama akan melanjutkan rapat pada hari Jumat karena masih banyak permasalahan krusial yang harus dibahas terkait dengan Pemilu 2024.

Baca Juga:

Partai Demokrat Apresiasi Putusan MK Soal Sengketa Pilkada Kalsel

Permasalahan tersebut, menurut dia, antara lain banyak penyelenggara pemilu, yaitu anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota yang habis masa jabatannya pada tahun 2023, 2024, dan 2025. "Sebagian menganggap hal ini akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu," katanya.

Terkait dengan persoalan tersebut apakah semua penyelenggara pemilu tersebut akan diperpanjang hingga 2025, proses rekrutmennya dimajukan pada tahun 2022, atau tetap sesuai periode yang berpotensi mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil: Warga Jakarta Jangan Dulu Berwisata ke Jabar
Indonesia
Ridwan Kamil: Warga Jakarta Jangan Dulu Berwisata ke Jabar

Kang Emil mengimbau kepada warga Provinsi DKI Jakarta agar jangan dulu bepergian atau berwisata ke Provinsi Jabar.

Tambah Perjalanan Kereta Api, KAI Perketat Persyaratan Bagi Penumpang
Indonesia
Tambah Perjalanan Kereta Api, KAI Perketat Persyaratan Bagi Penumpang

Saat ini, kata Eva, calon penumpang sudah dapat melakukan rapid test di area stasiun yang disediakan PT KAI bekerja sama dengan Rajawali Nusindo.

Pemerintah Diminta Sikapi Konflik Demokrat dengan Bijak Agar Tidak Melebar
Indonesia
Pemerintah Diminta Sikapi Konflik Demokrat dengan Bijak Agar Tidak Melebar

Langkah antisipasi harus dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik

Ditugasi Awasi Orang Makan di Warteg, Polda Metro: Bisa Habis Semua Polisi
Indonesia
Ditugasi Awasi Orang Makan di Warteg, Polda Metro: Bisa Habis Semua Polisi

"Kita masih terus melakukan operasi yustisi, kegiatan patroli, woro-woro. Misal warungnya ada seribu terus TNI-Polri nungguin seribu-nya orang makan satu-dua menit, lima menit, habis semua polisi itu lama-lama," kata Yusri

Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai
Indonesia
Kasus Baku Hantam Anggota Pemuda Pancasila dan Debt Collector Berakhir Damai

Kasus baku hantam antara anggota Pemuda Pancasila dengan debt collector di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, viral di media sosial.

Listyo Sigit Akan Sampaikan Arah Kebijakannya dalam Fit and Proper Test
Indonesia
Listyo Sigit Akan Sampaikan Arah Kebijakannya dalam Fit and Proper Test

Calon Kapolri akan menandatangani surat pernyataan yang disiapkan DPR

Rohadi Batal Jalani Sidang karena Terpapar COVID-19 di Lapas Sukamiskin
Indonesia
Rohadi Batal Jalani Sidang karena Terpapar COVID-19 di Lapas Sukamiskin

Mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) Rohadi terpapar COVID-19.

Risma Sebut Kemensos Gunakan Software agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran
Indonesia
Risma Sebut Kemensos Gunakan Software agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Kementerian Sosial telah menyiapkan sejumlah langkah agar penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 tepat sasaran.

UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Berdasarkan Pemanfaatan Ruang
Indonesia
UU Cipta Kerja Bikin Perizinan Berdasarkan Pemanfaatan Ruang

Pemerintah Pusat akan mengesahkan RDTR/RTRW jika dalam dua bulan Peraturan Daerah terkait tata ruang tersebut tidak disahkan kepala daerah.

Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya
Indonesia
Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan menyangkut calon kepala daerah yang akan diusung partai itu dalam pilkada tahun ini.