Tim Hukum Prabowo-Sandi Beberkan 15 Petitum ke Hakim Konstitusi Tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kanan) dan Denny Indrayana (kiri) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6). ANTARA FOTO/Hafidz M

MerahPutih.com - Tim hukum capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyampaikan 15 petitum atau permohonan dalam sidang perselihan hasil pemilihan (PHPU) Pilpres 2019 ke majelis hakim konstitusi. Padahal tim hukum 02 sebelumnya hanya menyampaikan tujuh petitum dalam gugatan Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menyikapi hal itu, majelis hakim konstitusi tidak mempermasalahkannya. Namun, terkait putusan merupakan kewenangan sembilan hakim konstitusi.

Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)
Pemohon sidang PHPU di MK. (Antaranews)

"Bagi kami tidak masalah, kami siap saja menghadapi semua ini. Cuma untuk menegakkan keadilan harus sudah jelas. Nanti sidang ini mau kemana," kata hakim konstitusi Sutaryo di ruang sidang MK, Jakarta, Jumat (14/6).

BACA JUGA: Tim Hukum Prabowo-Sandi Nilai Posisi Ma'ruf Amin Cacat Formil

Ketua tim hukum Prabowo-Sandi Bambang Widjojanto kemudian membacakan 15 permohonan tersebut. Tim hukum kubu 02, meminta majelis hakim konstitusi dapat mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Pertama dia meminta majelis hakim konstitusi dapat memenangkan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Kedua, menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08- KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

"Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019," ujar BW sapaan akrab Bambang Widjojanto.

Selanjutnya, meminta majelis hakim konstitusi menyatakan perolehan suara yang benar adalah pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin memeroleh suara sebanyak 63.573.169 atau 48 persen. Sedangkan, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 atau 52 persen. Dengan jumlah total suara sebanyak 132.223.408 atau 100 persen.

BACA JUGA: Bongkar Salah Fatal Gugatan Prabowo, TKN Prediksi Putusan MK: No

Menyatakan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2019 secara terstruktur, sistematis dan masif.

Eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini pun meminta agar MK dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf sebagai peserta Pilpres 2019. Keenam, menetapkan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

"Memerintahkan kepada termohon (KPU) untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019 – 2024," jelas BW.

Bahkan, tim hukum kubu 02 meminta majelis hakim menyatakan Jokowi-Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2019 melalui penggelembungan dan pencurian suara secara terstruktur, sistematis dan masif.

"Menetapkan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024," imbuh BW.

Meminta majelis hakim konstitusi dapat memerintahkan kepada termohon yakni KPI untuk seketika mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan Prabowo-Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024.

"Atau memerintahkan termohon (KPU) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945," tutur BW.

Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di MK. (Antaranews)
Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 di MK. (Antaranews)

Selain itu, BW meminta agar KPU untuk segera melaksanakan pemungutan suara ulang secara jujur dan adil di sebagian provinsi di Indonesia, yaitu setidaknya di provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Tengah.

"Dilaksanakan sesuai amanat yang tersebut di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945," ucap BW.

Selain itu, BW meminta hakim konstitusi dapat memerintahkan kepada lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pemberhentian seluruh komisioner dan melakukan rekruitmen baru untuk mengisi jabatan komisioner KPU.

BACA JUGA: Cium Keterlibatan Polri dan Intelijen, Kubu Prabowo Minta MK Lindungi Saksi

"Memerintahkan KPU untuk melakukan penetapan pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan pihak yang berkepentingan dan berwenang," beber BW.

Untuk itu, BW menginginkan agar KPU melakukan audit terhadap sistem informasi penghitungan suara, khusunya yang tidak terbatas pada Situng.

"Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya," tutup BW. (Pon)

Kredit : ponco


Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH