Tim Hukum PDIP Lakukan Pencermatan soal Status Cekal Mardani Maming Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Direktorat Jendral Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal dua orang terkait kasus dugaan korupsi.

Keduanya ialah, mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming dan Rois Sunandar, yang merupakan adik kandung Mardani Maming.

Baca Juga:

KPK Cegah Eks Bupati Tanah Bumbu ke Luar Negeri

Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan, akan mempelajari status cekal yang menjerat Mardani Maming.

"Saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut, karena memang masih perlu untuk mempelajari secara mendetail terhadap persoalan tersebut yang dilakukan oleh tim hukum kami," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa (21/6).

Menurut Hasto, pihaknya belum mendapat informasi secara resmi terkait kasus hukum yang menjerat Mardani Maming. Saat ini, kata Hasto, PDIP baru menerima informasi dari pemberitaan media massa.

"Saya baru mendapat informasi dari media sehingga tim hukum dari PDI Perjuangan baru melakukan pencermatan, kajian terkait dengan hal tersebut," ujarnya.

Hasto melanjutkan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan para kadernya yang menduduki jabatan publik untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

"Ibu ketua umum mengingatkan agar setiap kader partai itu pada tanggung jawabnya untuk tidak melakukan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan," pungkas Hasto.

Baca Juga:

Keluar dari Markas KPK, Maming Tidak Banyak Bercerita

Dikonfirmasi terpisah, Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri juga mengamini bahwa pihaknya telah mencegah dua orang untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan kedua orang tersebut berkaitan dengan proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani di KPK.

Ali menekankan bahwa pihaknya saat ini sedang berupaya untuk mengumpulkan serta melengkapi bukti-bukti. Salah satunya, dengan menggali keterangan dari para saksi.

"Berdasarkan informasi yang kami terima, benar, KPK telah mengajukan permohonan cegah ke pihak imigrasi terhadap dua orang terkait dugaan korupsi yang sedang kami lakukan proses penyidikan," kata Ali Fikri.

Diketahui, Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi, Achmad Nur Saleh membenarkan pencekalan terhadap kedua orang dimaksud. Dia mengatakan, keduanya dicegah selama enam bulan ke depan.

"Betul (dicegah) berlaku sejak 16 Juni 2022 sampai dengan 16 Desember 2022," kata Saleh.

Sebelumnya, Pada awal Juni 2022, Mardani Maming sempat diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi peralihan izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo.

Dwidjono kini berstatus terdakwa dan perkara tersebut masih berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin. Mardani pun membantah terlibat dalam perkara tersebut saat menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. (Pon)

Baca Juga:

Pasangan Maming-Rakhman Berpeluang Menang di Tanah Bumbu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua DPR Peringatkan Pengusaha dalam Pemenuhan THR Pekerja
Indonesia
Ketua DPR Peringatkan Pengusaha dalam Pemenuhan THR Pekerja

DPR mengingatkan pengusaha untuk memenuhi hak tunjangan hari raya (THR) para pekerja atau buruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Anak Buah Anies Tegur Kontraktor Sumur Resapan
Indonesia
Anak Buah Anies Tegur Kontraktor Sumur Resapan

Yusmada Faizal memanggil rekanan proyek/kontraktor dari pekerjaan drainase vertikal untuk dilakukan evaluasi langsung di lokasi

Dua Bus Tabrakan di Purworejo, 1 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Dua Bus Tabrakan di Purworejo, 1 Orang Meninggal Dunia

Terjadi peristiwa tabrakan antara bus Murni Jaya bernomor polisi A 7790 KL dengan bus Efisiensi dengan nomor polisi AA 7023 OD di Jalan Purworejo-Yogyakarta tepatnya di Desa Jenar Wetan, Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kamis. Kejadian tersebut mengakibatkan seorang korban meninggal dunia. Dia adalah pengemudi bus Murni Jaya atas nama Slamet Heru Subagyo. Korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara, sedangkan pengemudi bus Efisiensi atas nama Rudi Ruspendi mengalami luka berat

Densus Tangkap 9 Terduga Teroris di Sumatera Utara
Indonesia
Densus Tangkap 9 Terduga Teroris di Sumatera Utara

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap terduga teroris di dua lokasi berbeda wilayah Sumatera Utara.

Presenter Brigita Manohara Mangkir dari Panggilan Penyidik KPK
Indonesia
Presenter Brigita Manohara Mangkir dari Panggilan Penyidik KPK

"Informasi yang kami terima, yang bersangkutan tidak hadir dan belum mengkonfirmasi alasan ketidak hadirannya pada Tim Penyidik," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

Konsumsi BBM Subsidi Meningkat
Indonesia
Konsumsi BBM Subsidi Meningkat

Terkait adanya dugaan peralihan konsumsi masyarakat dari pertamax ke pertalite, hal itu menjadi kehendak konsumen sebagai pemilik kendaraan.

Partai Gelora Uji Materi ke MK, Tolak Pemilu Serentak 2024
Indonesia
Partai Gelora Uji Materi ke MK, Tolak Pemilu Serentak 2024

Partai Gelora Indonesia mengajukan uji materi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pasal 167 Ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) yang mengatur keserentakan pemilu.

Ketua DPD Geram Kasus Anak Jadi Tumbal Pesugihan, Minta Pelaku Dihukum Berat
Indonesia
Ketua DPD Geram Kasus Anak Jadi Tumbal Pesugihan, Minta Pelaku Dihukum Berat

Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dibuat geram dengan peristiwa anak yang dijadikan korban tumbal pesugihan di Lembang Panai, Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Bandara Juanda Jadi Pintu Masuk Kedatangan Luar Negeri, Walkot Surabaya: Kita Ikuti
Indonesia
Bandara Juanda Jadi Pintu Masuk Kedatangan Luar Negeri, Walkot Surabaya: Kita Ikuti

RSUD dr Soetomo Surabaya telah siap jika ada lonjakan kasus COVID-19 yang disebabkan Varian Omicron, termasuk menyiapkan 350 tempat tidur untuk pasien.

Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen
Indonesia
Wagub Riza Tanggapi Rencana Apindo DKI Gugat Anies Imbas Kenaikan UMP 5,1 Persen

Langkah hukum tersebut merupakan imbas dari kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2022 sebesar 5,1 persen.