berita-singlepost-banner-1
Tim Hukum PDIP: KPU Harus Laksanakan Putusan MA Tim Hukum PDIP. Foto: MP/Ponco Sulaksono
berita-singlepost-banner-2
berita-singlepost-mobile-banner-7

MerahPutih.com - Tim Hukum PDIP menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 57 P/HUM/2019. Menurut anggota Tim Hukum PDIP Maqdir Ismail, KPU harus melaksanakan putusan MA baik suka maupun tidak.

Ia menjelaskan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mengajukan permohonan agar suara Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia diserahkan kepada Harun Masiku berdasar putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019.

Baca Juga

"Ngadu" ke Bareskrim, Tim Hukum: PDIP Babak Belur Dipojokan Oleh Pemberitaan

Dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 tersebut dinyatakan, kewenangan penetapan suara caleg yang meninggal dunia diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik.

"Jadi sekali lagi kalau MA sudah memberikan tafsir ketentuan peraturan di bawah undang-undang maka seharusnya itulah yang ditahapi oleh lembaga negara kita (KPU)," kata Maqdir dalam diskusi bertajuk 'Ada Apa di Balik Kasus Wahyu' di Jakarta, Minggu (19/1).

DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Menurut Maqdir keputusan KPU menolak permintaan PDIP untuk menyerahkan perolehan suara Nazaruddin Kiemas kepada Harun Masiku berdasar Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, tidak tepat.

"Yang jadi problem adalah ketika KPU mereka menganggap bahwa tafsir diberikan MA ini adalah tidak tepat, mereka menanggap bahwa PKPU itu adalah yang benar, sehingga itulah yang mereka laksanakan," jelas dia.

Semestinya, lanjut dia, KPU melaksanakan putusan MA Nomor 57 P/HUM/2019 itu. Pasalnya, MA merupakan lembaga yang memiliki wewenang untuk menafsirkan sebuah peraturan di bawah perundang-undangan bukan KPU.

Baca Juga

Tampilkan Video CCTV, Adian: Tak Ada Keributan Di PDIP Saat Penggeledahan KPK

"Saya kira ini perbedaan ini sekali lagi menurut saya harusnya kita kembalikan kepada penafsir tunggal terhadap peraturan perundang-undangan adalah MA, bukan KPU," pungkasnya. (Pon)

Kredit : ponco

berita-singlepost-mobile-banner-3
Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH


berita-singlepost-banner-4
berita-singlepost-banner-5
berita-singlepost-banner-6