Tim Gugus Tugas COVID-19 Dikritik tak Punya Taji Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo. ANTARA FOTO/Basri Marzuki

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritisi peran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dianggap tak punya 'taji' melakukan koordinasi sampai level daerah.

Trubus mengatakan, ada persoalan di mana tim yang dipimpin Doni Monardo itu lemah secara komando tak memiliki kendali ke daerah. Ia mencontohkannya dengan banyaknya daerah yang mengambil kebijakan tersendiri bahkan tak sesuai dengan pemerintah pusat.

Baca Juga

Pembatasan Sosial Skala Besar dianggap Tepat Sebab Minim Potensi Kegaduhan

"Komando kendalinya itu lemah sehingga ketika mereka sampai ke daerah tidak bisa gerak, artinya tidak bisa tepat gitu loh tidak bisa tepat penanganannya," kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (1/4).

Trubus melanjutkan, Gugus Tugas juga belum terbuka soal daerah-daerah mana kategori merah, kategori kuning dan hijau sebagai panduan penanganan COVID-19 secara nasional.

"Jadi kebijakan banyak yang tidak jalan karena itu tadi, Komando kendalinya tidak ada, terus semuanya mau dicakup oleh satu lembaga saja sementara pembandingnya tidak ada," jelas Trubus.

Trubus
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah

Seharusnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona dapat memetakan atau mengkategorikan dengan tepat.

Sebab dari situ otomatis penanganan penyebaran corona bisa cepat, dan dia bisa langsung dilakukan apa yang telah diperintahkan Presiden. Efeknya jika tidak terpetakan bisa saja daerah yang awalnya hijau menjadi merah, karena ODP dan PDP nya eksponensial atau sangat tajam peningkatanya tapi tidak segera dilakukan penanganan.

Baca Juga

Anies Pastikan Stok Bahan Pokok di Jakarta Bertahan Sampai Dua Bulan

Ia menyarankan agar dibentuk empat komando kendali Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 agar menjadi efektif dalam hal penanganan isolasi dan karantina ODP dan PDP, pengelompokan pasien resiko tinggi dan rendah, fasilitas perawatan dari pusati sampe tingkat Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkatan RT bisa terpantau.

"Kemudian tim yang menangani aspek testing, tim yang menemukan pasien positif Covid-19, tim yang menangani dampak sosial maupun tim ekonomi, bisa terkontrol, dari Tim yang dibentuk, Presiden mendapatkan laporan, dari laporan tersebut Presiden bisa mengambil kebijakan,” ujarnya.

Ia mengingatkan seluruh pihak terkait agar mematangkan kebijakan yang akan dikeluarkan selama pandemi COVID-19 di Indonesia belum reda. Misalnya saja karantina wilayah. Kebijakan ini harus matang kajian dampak langsung terhadap warga.

Berdasarkan undang-undang karantina kesehatan, negara ataupun daerah bertanggung jawab penuh terhadap kehidupan warganya hingga ternak sekali pun.

Trubus memaklumi pemerintah tidak mengambil kebijakan karantina wilayah sebab ketiadaan anggaran dan kesanggupan pemerintah menanggung kehidupan warganya.

Adapun kepala daerah yang menerapkan karantina lokal, menurut praktisi di Universitas Trisakti itu patut dihargai. Hanya saja ia mengingatkan kebijakan tersebut benar-benar tidak merugikan warganya.

"Tidak salah kepala daerah melakukan karantina lokal tapi bisa enggak mereka menjamin kehidupan warganya? anggarannya mencukupi tidak?," kata Trubus.

Baca Juga

Apresiasi Kebijakan Listrik, Rizal Ramli Tetap Minta Jokowi Hentikan Proyek Infrastruktur

Sementara Jakarta, ia secara tegas penerapan karantina wilayah sulit dilakukan.

"Yang tukang bakso, dagang cilok, pekerja informal lainnya makan apa? Kebijakan publik harus memperhatikan implementasi itu," kata dia. (Knu)


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH