Tim Gabungan Turunkan Papan Nama Kantor DPW FPI Surakarta Petugas gabungan menurunkan papan nama penunjuk kantor FPI Surakarta, Jawa Tengah, Senin (4/1). (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Tim gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri melakukan pembersihan sejumlah atribut berbau Front Pembela Islam (FPI) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah.

Pembersihan ini dilakukan untuk menindaklanjuti Maklumat Kapolri Nomor MAK/1/I/2021 terkait Kepatuhan Terhadap Pelarangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI.

Kepala Satpol PP Sukoharjo Heru Indarjo mengatakan, pihaknya bersama tim gabungan melakukan penyisiran di 12 kecamatan terkait pembersihan semua atribut FPI. Pembersihan dilakukan bersama TNI dan Polri.

Baca Juga:

Hanya Bermodal SKB, Pembubaran dan Pelarangan FPI Dinilai Tetap Sah

"Kami melakukan penyisiran di sejumlah tempat untuk mencari atribut FPI yang telah dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh pemerintah," kata Heru, Selasa (4/1).

Dari hasil penyisiran di kantor DPW FPI Surakarta, Jalan Pregiwati Nomor AP2, Grogol Indah, Solo Baru, Kecamatan Grogol, tim gabungan menurunkan papan nama penunjuk kantor FPI Surakarta.

"Kami terima laporan dari warga ada papan nama penunjuk kantor FPI Surakarta yang masih terpasang," kata dia.

 Petugas gabungan menurunkan papan nama penunjuk kantor FPI Surakarta, Jawa Tengah, Senin (4/1). (MP/Ismail)
Petugas gabungan menurunkan papan nama penunjuk kantor FPI Surakarta, Jawa Tengah, Senin (4/1). (MP/Ismail)

Satpol PP, lanjut dia, langsung datang ke lokasi menurunkan papan nama penunjuk kantor FPI Surakarta. Sementara Polri dan TNI hanya melakukan pengamanan untuk menghindari adanya penolakan.

"Selama penurunan papan nama penunjuk kantor FPI Surakarta dan spanduk berjalan aman tidak sampai ada penolakan," katanya.

Baca Juga:

Soal Simbol FPI, Polri Jamin Tak Bakal Proses Hukum Pers

Ia mengimbau pada masyarakat yang mendapati adanya atribut FPI yang masih terpasang untuk melaporkan pada pihak berwajib. Sementara bagi anggota FPI di Kabupaten Sukoharjo agar bisa mematuhi keputusan pemerintah ini.

"Anggota FPI di Sukoharjo tidak bisa lagi mengadakan kegiatan setelah resmi dinyatakan ormas terlarang pemerintah," tutup dia. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Komnas HAM Periksa Anggota Polisi dalam Kasus Penembakan Laskar FPI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Juliari Disebut Minta Jatah Rp2.000 Per Paket Bansos
Indonesia
Anak Buah Juliari Disebut Minta Jatah Rp2.000 Per Paket Bansos

Mantan PPK Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso disebut meminta jatah Rp2.000 per paket bansos kepada Broker PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude, Harry Van Sidabuke.

Polri Diminta Jaga Kepercayaan dan Kehormatan, Jokowi: Ini Adalah Wajah Indonesia
Indonesia
Polri Diminta Jaga Kepercayaan dan Kehormatan, Jokowi: Ini Adalah Wajah Indonesia

Terdapat sekitar 150 pertemuan dan forum yang akan digelar selama Indonesia menjabat sebagai Presidensi G20

Menparekraf Sandiaga Uno Berikan Semua Gajinya untuk Zakat
Indonesia
Menparekraf Sandiaga Uno Berikan Semua Gajinya untuk Zakat

BAZNAS telah menerima seluruh gaji Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.

Neta S Pane di Mata Margarito Kamis
Indonesia
Neta S Pane di Mata Margarito Kamis

Sosok almarhum Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane dinilai sebagai orang yang baik dan bersahaja.

Temui Kardinal Suharyo, Menteri Agama Sebut Perlu Ada Moderasi Beragama
Indonesia
Temui Kardinal Suharyo, Menteri Agama Sebut Perlu Ada Moderasi Beragama

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berkunjung ke Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo di Gereja Katedral Jakarta.

Kuasa Hukum Klaim Dokter Richard Lee Dibebaskan Atas Atensi Kapolri
Indonesia
Kuasa Hukum Klaim Dokter Richard Lee Dibebaskan Atas Atensi Kapolri

Penyidik awalnya mengatakan akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan setelah dijemput polisi di kediamannya di Palembang pada Rabu (11/8)

Menkumham Tepis Tudingan Intervensi Pemerintah Terkait Kisruh Demokrat
Indonesia
Menkumham Tepis Tudingan Intervensi Pemerintah Terkait Kisruh Demokrat

Dengan keputusan ini, pemerintah seakan menepis tudingan yang dilontarkan Partai Demokrat yang menyebut adanya intervensi pemerintah dalam kisruh yang terjadi di partai berlambang mercy biru tersebut.

70 Persen Warga Sudah Vaksinasi Dosis ke-2, Pintu Kedatangan Turis Asing Diperlonggar
Indonesia
70 Persen Warga Sudah Vaksinasi Dosis ke-2, Pintu Kedatangan Turis Asing Diperlonggar

Pemerintah akan benar-benar mempertimbangkan secara matang jika ingin membuka pintu masuk bagi turis mancanegara. Pembukaan pun bakal dilakukan terbatas.

Dituduh Berpihak, KPU Tangsel Minta MK Tolak Permohonan Muhammad-Saraswati
Indonesia
Dituduh Berpihak, KPU Tangsel Minta MK Tolak Permohonan Muhammad-Saraswati

Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Tangerang Selatan karena diduga terjadi tindakan manipulatif .

PTM di DKI Mulai Pekan Depan, Legislator Minta Pemprov Persiapkan dengan Matang
Indonesia
PTM di DKI Mulai Pekan Depan, Legislator Minta Pemprov Persiapkan dengan Matang

Gedung dan ruangan sekolah yang akan digunakan untuk PTM juga dilakukan penyemprotan desinfectan