Tim Advokasi Rakyat Duga Pemerintah Australia Sengaja Tutupi Kasus Montara Selama 11 Tahun Tumpahan minyak Montara per 17 September 2019 di posisi sekitar 50 km dari Pulau Roti, Nusa Tenggara Timur. ANTARA/HO-Tim Advokasi Rakyat Peduli Montara

MerahPutih.com - Pemerintah Australia dan perusahaan PTTEP Australasia diduga sengaja menutupi kasus tumpahan minyak Montara di Laut Timor, Nusa Tenggara Timur, selama 11 tahun.

"Pada tanggal 21 Agustus 2020 tepat 11 tahun petaka tumpahan minyak Montara di Laut Timor terjadi. Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia yang bertanggung jawab sengaja menutup-nutupinya," ucap Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara, Ferdi Tanoni di Kupang, Sabtu (22/8)

Baca Juga

Abaikan Kasus Pencemaran Laut Timor, Pemerintah Australia Dituding Munafik

Kasus ini telah muncul dari kesaksian dan kiriman untuk penyelidikan resmi pada tahun 2009 untuk tumpahan minyak dan gas di lapangan Montara, lepas pantai utara Australia Barat, yang lokasinya lebih dekat ke Pulau Rote Indonesia.

Ladang minyak Montara bocor dan berlangsung selama 10 minggu sebelum akhirnya ditutup. Namun, kata dia, telah memberikan dampak kerugian besar bagi lingkungan laut dan rakyat Indonesia di NTT.

"Perusahaan PTTEP Australasia dan pemerintah Australia yang terlibat berusaha menyembunyikan skala dan penyebab bencana ini dari pandangan publik," ujarnya dilansir Antara

Senator Rachel Siewert (kiri) dari Parliement House of Canberra, Australia, bersama Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni (kanan) mendengar keluhan petani rumput laut dan nelayan di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Turunnya produktivitas hasil rumput laut setelah wilayah perairan Laut Timor tercemar akibat meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada tanggal 21 Agustus 2009. ANTARA/Laurensius Molan
Senator Rachel Siewert (kiri) dari Parliement House of Canberra, Australia, bersama Ketua Yayasan Peduli Timor Barat Ferdi Tanoni (kanan) mendengar keluhan petani rumput laut dan nelayan di Desa Tablolong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Turunnya produktivitas hasil rumput laut setelah wilayah perairan Laut Timor tercemar akibat meledaknya kilang minyak Montara di Blok Atlas Barat Laut Timor pada tanggal 21 Agustus 2009. ANTARA/Laurensius Molan

Selama ledakan di lokasi pengeboran minyak terjadi, kata Ferdi, Menteri Sumber Daya dan Energi Martis Ferguson dan Menteri Lingkungan Peter Garrett di Australia meremehkan ukuran tumpahan dan dampak lingkungan.

Mereka mengutip perkiraan yang tidak berdasar dari pemilik lapangan, yakni konglomerat Thailand PTTEP (PTT Exploration and Production Public Company Limited) bahwa sekitar 300 hingga 400 barel minyak bocor setiap hari.

Namun, bukti yang diajukan atas penyelidikan pemerintah yang dipimpin oleh mantan pegawai negeri senior David Borthwick disebutkan bahwa tumpahan minyak mencapai 3.000—4.000 barel per hari. Tumpahan minyak ini diperkirakan telah meluas hingga 90.000 kilometer persegi.

Pengajuan oleh Yayasan Konservasi Australia dan kelompok lingkungan lainnya juga telah menunjukkan kerusakan pada ekosistem lepas pantai dan pesisir yang merupakan rumah bagi beragam spesies ular laut, burung, ikan, penyu, paus, lumba-lumba, dan duyung.

Kerusakan jangka panjang terhadap habitat tropis yang sebelumnya masih alami, menurut dia, masih belum diketahui. Demikian pula dampaknya pada industri perikanan, mutiara, dan pariwisata.

"Meskipun tidak ada minyak yang hanyut ke pantai Australia, seperti yang pernah ditakutkan, sebagian minyak mencapai pantai selatan Timor Barat, Indonesia," tegasnya

Ferdi menyebutkan terdapat bukti yang terdokumentasi dalam pengajuan Yayasan Peduli Timor Barat, sebuah LSM Indonesia, tentang bahaya terhadap mata pencaharian dan kesehatan hingga 300.000 orang di pesisir, termasuk di Pulau Roti dan Sabu .

Pengajuan tersebut menunjuk pada minyak bersumber dari Montara dan polusi timbal di air laut lokal dan di antara tanaman rumput laut, katanya.

Baca Juga

Selain Freeport, Pemerintah Juga Harus Tegas ke PTTEP Australasia

Untuk itu, pihaknya menuntut agar pemerintah Australia segera membayarkan kompensasi kepada lebih dari 100.000 jiwa rakyat yang telah menderita, bahkan sudah banyak yang meninggal.

"Kepada pemerintah Indonesia kami mendesak agar surat yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo yang ditujukan kepada Perdana Menteri Australia segera diterbitkan," pungkasnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anita Kolopaking Murung Dapat 'Legal Fee' USD50 dari Pinangki, Suami: Moody Gitu
Indonesia
Kurangi Beban RS, PERSI DIY Sarankan Tiap Kelurahan Punya Shelter
Indonesia
Kurangi Beban RS, PERSI DIY Sarankan Tiap Kelurahan Punya Shelter

Perangkat kelurahan bisa menggunakan balai desa, gedung olahraga atau sekolah yang tidak terpakai sebagai shelter sementara.

KPK Korek Keterangan Juliari Batubara soal Proses Pengadaan Bansos
Indonesia
KPK Korek Keterangan Juliari Batubara soal Proses Pengadaan Bansos

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dalam pemeriksaan itu, penyidik mencecar Juliari terkait latar belakang hingga proses pengadaan Bansos Kementerian Sosial.

[Hoaks atau Fakta]: Sebelum Lebaran, Jatim Alami Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Sebelum Lebaran, Jatim Alami Lonjakan Kasus COVID-19

Data dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Jatim menunjukkan sejak tanggal 8 Mei sampai 14 Mei 2021 penambahan kasus baru total sebanyak 1.455.

KPK Jebloskan Eks Bupati Malang Rendra Kresna ke Lapas Surabaya
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Bupati Malang Rendra Kresna ke Lapas Surabaya

Jaksa eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Bupati Malang Rendra Kresna ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya.

Abu Janda-Natalius Pigai Duduk Satu Meja, PKB: Harus Diteladani
Indonesia
Abu Janda-Natalius Pigai Duduk Satu Meja, PKB: Harus Diteladani

Proses hukum terhadap Abu Janda tergantung dari pihak yang melaporkan

2.567 Orang CPNS Kabupaten Sukabumi Tes SKD di Universitas Telkom
Indonesia
2.567 Orang CPNS Kabupaten Sukabumi Tes SKD di Universitas Telkom

Dari 4.103 peserta yang mendaftar ke Pemkab Sukabumi hanya 3.547 peserta yang lolos tahap administrasi.

Muncul Klaster Sekolah di Sejumlah Daerah, Komisi X Minta Pemda Lakukan Evaluasi
Indonesia
Muncul Klaster Sekolah di Sejumlah Daerah, Komisi X Minta Pemda Lakukan Evaluasi

Komisi X DPR meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk segera mungkin melakukan evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM).

Murka saat Sidak Kantor Langgar PPKM Darurat, Anies: Ini Soal Nyawa, Ibu Egois
Indonesia
Murka saat Sidak Kantor Langgar PPKM Darurat, Anies: Ini Soal Nyawa, Ibu Egois

Gubernur Anies Baswedan bersama jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) penegakan aturan PPKM Darurat, di kantor Ray White Indonesia, gedung Sahid Sudirman Center, Jakarta Pusat.

Saat Pandemi COVID-19, Investasi Masuk Surabaya Justru Naik
Indonesia
Saat Pandemi COVID-19, Investasi Masuk Surabaya Justru Naik

Dibanding tahun 2019 lalu, PMA ada penurunan. Pada 2019 mencapai Rp2,44 triliun, dan tahun 2020 hanya Rp1,5 triliun.