Tim Advokasi Novel Minta Jokowi Bentuk TGPF, Selidiki Ulang Kasus Penyiraman Air Keras Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dukung Novel Baswedan di depan gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (11/4). (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Tim advokasi Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk menyelidiki ulang kasus penyiraman air keras.

Hal itu disampaikan tim advokasi merespons vonis terhadap terdakwa penyiraman air keras terhadap Novel, yakni Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, yang masing-masing dihukum dua tahun penjara dan 1,5 tahun penjara.

Baca Juga:

Pengamat Kritik Status Buron Penyiram Novel Tidak Jadi Pertimbangan Hakim

Anggota tim advokasi Kurnia Ramadhana mengatakan, penanganan perkara yang dilakukan oleh kepolisian terbukti gagal untuk mengungkap skenario dan aktor intelektual kejahatan.

"Pascaputusan hakim ini, Presiden harus segera membentuk TGPF untuk menyelidiki ulang kasus penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan," kata Kurnia dalam keterangannya, Jum'at (17/7).

Kurnia menegaskan, pihaknya menuntut pertanggungjawaban Presiden Jokowi selaku kepala negara karena selama ini mendiamkan citra penegakan hukum dirusak oleh kelompok tertentu.

"Dengan hormat kami ingatkan Bapak Presiden bahwa Kapolri dan Kejagung berada di bawah langsung Presiden karena tidak ada kementrian yang membawahi kedua lembaga ini," ujarnya.

Sidang kasus penyerangan Novel Baswedan disiarkan secara 'live streaming' di PN Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (16/7/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)
Sidang kasus penyerangan Novel Baswedan disiarkan secara 'live streaming' di PN Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (16/7/2020). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Proses persidangan perkara penyiraman air keras, kata Kurnia, juga menunjukkan bahwa potret penegakan hukum di Indonesia tidak pernah berpihak pada korban kejahatan. Terlebih, korban kejahatan dalam perkara ini adalah penegak hukum.

Tim advokasi meyakini ke depan para penegak hukum, khususnya penyidik KPK, akan selalu dibayang-bayangi oleh teror yang pada faktanya tidak pernah diungkap tuntas oleh negara.

"Baik buruk penegakan hukum adalah tanggung jawab langsung Presiden yang akan terus tercatat dalam sejarah negara hukum Republik Indonesia," tegas Kurnia.

Baca Juga:

Vonis Dua Tahun tanpa Terungkap Aktor Intelektual, Sidang Penyerangan Novel Berakhir Antiklimaks

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara memvonis dua pelaku penyiraman air keras terhadap Novel, yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis masing-masing selama 2 dan 1,5 tahun penjara.

Rahmat selaku penyiram air keras terbukti melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Ronny Bugis, hakim menilai yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan terencana. (Pon)

Baca Juga:

Akhir Cerita Menyedihkan Keadilan Buat Novel Baswedan

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH