Tim Advokasi Novel Berpotensi Hina Peradilan Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan memenuhi panggilan polisi atas kasus dugaan penyiraman air keras yang menimpa dirinya, Senin (6/1/2020). (ANTARA/Fianda Rassat/am).

MerahPutih.com - Langkah tim advokasi Novel Baswedan melaporkan mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Irjen. Rudy Heriyanto ke Divisi Propam Polri dianggap sebagai bentuk upaya menghina peradilan.

Sebab, laporan tersebut dilakukan saat proses persidangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan itu masih berjalan.

Baca Juga:

Jaksa Agung Turun Tangan, JPU Novel Baswedan Bakal Kena Evaluasi?

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran I Gde Pantja Astawa berpendapat, tindakan tim advokasi itu dapat dikategorikan intervensi terhadap peradilan.

“Proses persidangan kasus Novel masih berlangsung dan dilakukan secara terbuka untuk umum (openbaar), maka untuk menjaga keberlangsungan fair trial, segala bentuk intervensi dgn membangun public opinion lewat Laporan Tim Advokasi ke Divpropam Polri yang viral di medsos, adalah tindakan yang dilarang oleh UU dan potensial terjadinya 'contempt of court’,” kata Pantja kepada wartawan, Kamis (9/7).

Pada Selasa (7/7), Tim advokasi Novel Baswedan melaporkan Rudy Heriyanto ke Divisi Propam Polri karena dinilai melanggar etik profesi. Rudy diduga menghilangkan barang bukti di kasus penyiraman air keras.

Rudy Heriyanto yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri, merupakan bagian dari tim penyidik yang menangani perkara penyiraman air keras terhadap Novel. Saat itu dia berpangkat komisaris besar (kombes) dan menduduki posisi sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan. (Ant)
Penyidik senior KPK Novel Baswedan. (Ant)

Pantja juga menilai laporan Tim Advokasi Novel Baswedan merupakan laporan yang tendensius dan sulit menghindari kesan “to be a malice” terhadap terlapor. Kata dia, berangkat dari 'Integrated criminal justice system', maka perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan telah melalui sejumlah tahap.

“Sebelum masuk ke tahap persidangan, sebagaimana yang kini tengah berlangsung, diawali dengan tahapan penyelidikan, bahkan sampai dibentuknya TGPF, kemudian lanjut ke penyidikan, dan setelah P 21 masuk ke tahap penuntutan sampai dengan kini masuk ke tahap persidangan,” katanya. Jadi, menurutnya, ratio legis dari semua tahapan itu mengandung arti bahwa semua bukti dinilai cukup dan lengkap (P 21) untuk diajukan ke persidangan sebagai dasar untuk mem-back up dakwaan terhadap (para) Terdakwa.

“Lalu di mana logikanya tuduhan Tim Advokasi Novel bahwa mantan Direskrimum Polda Metro Jaya menghilangkan barang bukti?,” tanya Pantja.

Baca Juga:

Proses Hukum Banyak Kejanggalan dan Jauh dari Fakta, Novel Baswedan Putus Asa?

Selain itu, menurut Pantja, seharusnya tim advokasi membuktikan seluruh tuduhan terhdapa Rudy di pengadilan. “Pengadilan-lah forum yang tepat dan elegan untuk membuktikan segala tuduhan atau prejudice Tim Advokasi yang menuduh menghilangkan barang bukti, bukan dengan melapor ke Divisi Propam Polri sehingga viral di medsos,” katanya.

Pantja mengingatkan bahwa Laporan Tim Advokasi Novel yang tendensius serta dengan jelas dan terang-terangan menyebut nama dan jabatan Terlapor merupakan pembunuhan karakter (character assassination) dan pencemaran nama baik. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Temukan Unsur Pidana Kebakaran Lapas Tangerang, Sudah Ada Tersangkanya?
Indonesia
Polisi Temukan Unsur Pidana Kebakaran Lapas Tangerang, Sudah Ada Tersangkanya?

44 penghuni tahanan Lapas Kelas I Tangerang, Banten meninggal dunia

Besok Polda Metro Bersama Stakeholder Gelar Rakor Tilang di Tol
Indonesia
Besok Polda Metro Bersama Stakeholder Gelar Rakor Tilang di Tol

Pengemudi yang kebut-kebutan di jalan tol bakal ditilang. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan Jasa Marga, Badan Pengatur Jalan Tol, hingga Dinas Perhubungan terkait rencana penindakan tilang bagi pengemudi over speed.

[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi Bikin Orang Terserang Varian Delta Lebih Rentan
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Vaksinasi Bikin Orang Terserang Varian Delta Lebih Rentan

Data, yang diterbitkan pada 18 Juni 2021, menunjukkan vaksin Pfizer dan AstraZeneca sangat efektif mengurangi gejala Covid-19 varian delta.

Kenaikan Tarif Candi Borobudur Dinilai Bertentangan dengan Upaya Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Kenaikan Tarif Candi Borobudur Dinilai Bertentangan dengan Upaya Pemulihan Ekonomi

Rencana kenaikan tarif wisata Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, menjadi Rp 750 ribu untuk wisata lokal dianggap kurang tepat.

Penyebab Pasien COVID-19 Melonjak dalam Sepekan Terakhir
Indonesia
Penyebab Pasien COVID-19 Melonjak dalam Sepekan Terakhir

Kenaikan kasus konfirmasi harian COVID-19 terus terjadi dalam sepekan terakhir.

Jemaah Haji Diminta Waspada Cuaca Ekstrem di Arab Saudi
Indonesia
Jemaah Haji Diminta Waspada Cuaca Ekstrem di Arab Saudi

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Ahmad Abdullah, meminta jemaah haji mewaspadai cuaca ektrim yang akan melanda Arab Saudi.

Tingkat Kesembuhan Kasus COVID-19 DKI Capai 98 Persen
Indonesia
Tingkat Kesembuhan Kasus COVID-19 DKI Capai 98 Persen

Hari ini, kasus aktif COVID-19 DKI turun dan kesembuhan warga yang terpapar corona di atas 90 persen.

Jokowi Sampaikan Empat Arahan Terkait Evaluasi PPKM
Indonesia
Jokowi Sampaikan Empat Arahan Terkait Evaluasi PPKM

Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas melalui konferensi video dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1).

Pemerintah Beberkan Target Pengelolaan SDA Berkelanjutan di 2024
Indonesia
Pemerintah Beberkan Target Pengelolaan SDA Berkelanjutan di 2024

Dalam jangka pendek, Pemerintah telah menetapkan beberapa target terkait pengelolaan Sumber Daya Air berkelanjutan tahun 2024

Sultan HB X Minta Pemerintah Pusat Izinkan Obyek Wisata Beroperasi
Indonesia
Sultan HB X Minta Pemerintah Pusat Izinkan Obyek Wisata Beroperasi

Gubernur Daerah Istimewa (DIY) Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pemerintah pusat memberi izin pembukaan seluruh obyek wisata di wilayah DIY.