Tim Advokasi Novel Minta Tolong Jokowi Buka Tabir Sandiwara Tuntutan 1 Tahun Bui Penyidik KPK Novel Baswedan selaku korban menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya di PN Jakarta Utara. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

MerahPutih.com - Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan. Hal ini menyikapi tuntutan rendah bagi dua pelaku penyerangan penyidik KPK itu yang hanya setahun.

"Presiden Joko Widodo mesti membuka tabir sandiwara hukum ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta Independen," kata Tim Advokasi, Jumat (12/6).

Baca Juga

KPK Sebut Kasus Novel Baswedan Ujian Bagi Rasa Keadilan dan Nurani Penegak Hukum

Tim Advokasi melanjukan, Komisi Kejaksaan juga mesti memeriksa sejumlah jaksa yang memberikan tuntutan ringan ini. Sebab diduha terjadi pelanggaran.

"Komisi Kejaksaan mesti menindaklanjuti temuan ini dengan memeriksa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan," kata tim Advokasi.

Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara "live streaming" di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara "live streaming" di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Tim Advokasi menyebut, peran penuntut umum terlihat seperti pembela para terdakwa. Hal ini dengan mudah dapat disimpulkan oleh masyarakat ketika melihat tuntutan yang diberikan kepada dua terdakwa.

"Tak hanya itu, saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Novel pun Jaksa seakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Penyidik KPK ini," jelas Tim Advokasi.

Semestinya Jaksa sebagai representasi negara dan juga korban dapat melihat kejadian ini lebih utuh, bukan justru mebuat perkara ini semakin keruh dan bisa berdampak sangat bahaya bagi petugas-petugas yang berupaya mengungkap korupsi ke depan.

Persidangan kasus ini juga menunjukan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi sebaliknya hukum digunakan untuk melindungi pelaku dengan memberi hukuman “alakadarnya”.

Termasuk menutup keterlibatan aktor intelektual, mengabaikan fakta perencanaan pembunuhan yang sistematis, dan memberi bantuan hukum dari Polri kepada pelaku.

"Padahal jelas menurut Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendampingan hukum baru dapat dilakukan bilamana tindakan yang dituduhkan berkaitan dengan kepentingan tugas," jelas Tim Advokasi.

Baca Juga

Bandingkan dengan Bahar bin Smith, Eks Pimpinan KPK Nilai Tuntutan Peneror Novel Tak Masuk Akal

Tim Advokasi berharap, hakim yang merupakan benteng terakhir keadilan ini mampu berpikir jernih dengan memvonis maksimal Rahmat Kadir dan Ronny Bugis..

"Majelis Hakim jangan sampai larut dalam sandiwara hukum ini dan harus melihat fakta sebenarnya yang menimpa Novel Baswedan," tutup Tim Advokasi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 LPSK Terbuka Lindungi Saksi dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung
Indonesia
LPSK Terbuka Lindungi Saksi dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

“Koordinasi untuk mendapatkan gambaran, adakah saksi yang membutuhkan perlindungan LPSK,” ujar Edwin

KPK Periksa Eks Pejabat Kemenag Terkait Korupsi Komputer Madrasah
Indonesia
KPK Periksa Eks Pejabat Kemenag Terkait Korupsi Komputer Madrasah

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka USM (Undang Sumantri)," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri

AS Konfirmasi Lima Kasus Virus Corona
Dunia
AS Konfirmasi Lima Kasus Virus Corona

Semua suspect di Amerika baru saja berkunjung ke Wuhan, Tiongkok.

Jokowi Pantau Posko COVID Jateng dan Kawasan Industri Batang
Indonesia
Jokowi Pantau Posko COVID Jateng dan Kawasan Industri Batang

Jateng mencatatkan kasus positif COVID-19 sebanyak 3.680 kasus hingga 29 Juni 2020. Sebanyak 1.109 di antaranya dinyatakan sembuh dan 150 lainnya meninggal dunia.

KPK Cari Bukti Kasus Mafia Migas Hingga ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cari Bukti Kasus Mafia Migas Hingga ke Luar Negeri

Nama ENOC disalahgunakan Bambang lantaran adanya persyaratan perdagangan minyak mentah dan BBM

Kenaikan Gaji Firli Cs Kontradiktif dengan Pesan Moral KPK
Indonesia
Kenaikan Gaji Firli Cs Kontradiktif dengan Pesan Moral KPK

Tentu menjadi tidak tepat jika Pimpinan KPK terus ‘mengemis’

Begini Protokol Kesehatan Pengelola dan Pengunjung Wisata Kata Reisa Broto Asmoro
Indonesia
Begini Protokol Kesehatan Pengelola dan Pengunjung Wisata Kata Reisa Broto Asmoro

Dokter Reisa juga mengingatkan pengelola untuk memperhatikan para pekerja di lokasi wisata agar terlindung dari penularan COVID-19.

Plt Bupati Sidoarjo Meninggal Dunia, Gubernur Khofifah Sampaikan Duka Cita
Indonesia
Plt Bupati Sidoarjo Meninggal Dunia, Gubernur Khofifah Sampaikan Duka Cita

“Begitu juga dengan keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kelapangan dan ketabahan hati dalam menerima cobaan ini,” tambah Khofifah

Politikus PKS Minta Jokowi Lockdown Pulau Jawa
Indonesia
Politikus PKS Minta Jokowi Lockdown Pulau Jawa

"Opsi ‘lockdown’ yang di dalam UU No. 6 Tahun 2018 tetang Kekaraninaan Kesehatan

Jadi Perhatian Netizen, Ini Asal Baju Adat yang Dipakai Puan Maharani
Indonesia
Jadi Perhatian Netizen, Ini Asal Baju Adat yang Dipakai Puan Maharani

Pakaian ini banyak dikenakan perempuan di wilayah Melayu