Tim Advokasi Novel Minta Tolong Jokowi Buka Tabir Sandiwara Tuntutan 1 Tahun Bui Penyidik KPK Novel Baswedan selaku korban menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus penyiraman air keras terhadap dirinya di PN Jakarta Utara. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz

MerahPutih.com - Tim Advokasi Novel Baswedan mendesak Presiden Joko Widodo turun tangan. Hal ini menyikapi tuntutan rendah bagi dua pelaku penyerangan penyidik KPK itu yang hanya setahun.

"Presiden Joko Widodo mesti membuka tabir sandiwara hukum ini dengan membentuk Tim Pencari Fakta Independen," kata Tim Advokasi, Jumat (12/6).

Baca Juga

KPK Sebut Kasus Novel Baswedan Ujian Bagi Rasa Keadilan dan Nurani Penegak Hukum

Tim Advokasi melanjukan, Komisi Kejaksaan juga mesti memeriksa sejumlah jaksa yang memberikan tuntutan ringan ini. Sebab diduha terjadi pelanggaran.

"Komisi Kejaksaan mesti menindaklanjuti temuan ini dengan memeriksa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan," kata tim Advokasi.

Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara "live streaming" di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)
Suasana sidang tuntutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dengan terdakwa Ronny Bugis dan Rahmat Kadir Mahulette yang disiarkan secara "live streaming" di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (11/6/2020). (ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDI)

Tim Advokasi menyebut, peran penuntut umum terlihat seperti pembela para terdakwa. Hal ini dengan mudah dapat disimpulkan oleh masyarakat ketika melihat tuntutan yang diberikan kepada dua terdakwa.

"Tak hanya itu, saat persidangan dengan agenda pemeriksaan Novel pun Jaksa seakan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan Penyidik KPK ini," jelas Tim Advokasi.

Semestinya Jaksa sebagai representasi negara dan juga korban dapat melihat kejadian ini lebih utuh, bukan justru mebuat perkara ini semakin keruh dan bisa berdampak sangat bahaya bagi petugas-petugas yang berupaya mengungkap korupsi ke depan.

Persidangan kasus ini juga menunjukan hukum digunakan bukan untuk keadilan, tetapi sebaliknya hukum digunakan untuk melindungi pelaku dengan memberi hukuman “alakadarnya”.

Termasuk menutup keterlibatan aktor intelektual, mengabaikan fakta perencanaan pembunuhan yang sistematis, dan memberi bantuan hukum dari Polri kepada pelaku.

"Padahal jelas menurut Pasal 13 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendampingan hukum baru dapat dilakukan bilamana tindakan yang dituduhkan berkaitan dengan kepentingan tugas," jelas Tim Advokasi.

Baca Juga

Bandingkan dengan Bahar bin Smith, Eks Pimpinan KPK Nilai Tuntutan Peneror Novel Tak Masuk Akal

Tim Advokasi berharap, hakim yang merupakan benteng terakhir keadilan ini mampu berpikir jernih dengan memvonis maksimal Rahmat Kadir dan Ronny Bugis..

"Majelis Hakim jangan sampai larut dalam sandiwara hukum ini dan harus melihat fakta sebenarnya yang menimpa Novel Baswedan," tutup Tim Advokasi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Nyatakan Tak Siap Jika Pilkada 2020 Pakai 'e-Voting'
Indonesia
KPU Nyatakan Tak Siap Jika Pilkada 2020 Pakai 'e-Voting'

Sistem berbasis dalam elektronik bisa diterapkan pada pilkada kali ini adalah rekapitulasi hasil pemungutan suara elektronik

Salat Iduladha 1441 Hijriah Diperbolehkan dengan Syarat
Indonesia
Salat Iduladha 1441 Hijriah Diperbolehkan dengan Syarat

Syarat pengecualian diperbolehkannya penyelenggaraan Iduladha, yaitu terutama berkaitan dengan kelayakan tempat tersebut

Megawati Singgung Hoaks Puti Guntur Jadi Cawalkot Surabaya
Indonesia
Megawati Singgung Hoaks Puti Guntur Jadi Cawalkot Surabaya

Megawati Soekarnoputri geleng-geleng kepala terhadap dinamika yang terjadi menyangkut pengumuman calon wali kota Surabaya.

Kepala BNPT Ingatkan Masyarakat Harus Siaga dan Miliki Daya Tangkal soal Ancaman Terorisme
Indonesia
Kepala BNPT Ingatkan Masyarakat Harus Siaga dan Miliki Daya Tangkal soal Ancaman Terorisme

"Kesiapsiagaan diharapkan dapat dimiliki masyarakat guna daya cegah dan daya tangkal masyarakat," jelas Boy

Selalu Dikaitkan dengan Kelompok Teroris, Eks FPI Heran
Indonesia
Selalu Dikaitkan dengan Kelompok Teroris, Eks FPI Heran

Aziz Yanuar berkomentar tentang pengakuan terduga teroris yang disebut-sebut sebagai anggota FPI.

Kronologi Detik-Detik KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo di Bandara Soetta
Indonesia
Kronologi Detik-Detik KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo di Bandara Soetta

Edhy ditangkap usai mendarat di Terminal 3 Kedatangan International Bandara Soekarno Hatta

Masjid Cipto Mulyo, Jejak Penyebaran Islam Era Pakubuwono X di Boyolali
Indonesia
Masjid Cipto Mulyo, Jejak Penyebaran Islam Era Pakubuwono X di Boyolali

Salah satu jejak peninggalan PB X berupa bangunan masjid kuno ditemukan di Desa Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Masjid tersebut diberi nama Masjid Cipto Mulyo.

Perbaiki Ekonomi, Kelas Menengah Didorong Berwisata
Indonesia
Perbaiki Ekonomi, Kelas Menengah Didorong Berwisata

pemerintah harus dapat meningkatkan upaya-upaya kampanye protokol kesehatan pada pusat perbelanjaan, hotel, pariwisata, restoran yang clean and clear.

Novel Baswedan dan Keluarganya Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Novel Baswedan dan Keluarganya Sembuh dari COVID-19

"Iya benar (negatif COVID-19). Insyaa Allah akan segera beraktivitas kembali," kata Novel

Bioskop di Solo Resmi Dibuka, Karyawan Kena PHK Mulai Dipekerjakan Lagi
Indonesia
Bioskop di Solo Resmi Dibuka, Karyawan Kena PHK Mulai Dipekerjakan Lagi

Dibukanya bioskop tersebut mendapatkan sambutan positif dari Manajer Area Bioskop Jaringan XXI Jawa Tengah, Bambang Rahmat Widodo. Menurutnya, dibukanya bioskop membuat pengelola mulai mempekerjakan lagi karyawan yang sebelumnya dirumahkan.