Tilang Kendaraan tak Lolos Uji Emisi Berlaku 13 November Petugas melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara gratis di bengkel Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (2/11). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta akan koordinasi secara mendalam dengan Kepolisian Polda Metro Jaya perihal sanksi tilang bagi kendaraan motor dan mobil yang tak lolos uji emisi.

"Prinsipnya kami dari Pemprov minta supaya sejak tanggal 13 ini sudah siap uji emisi nya," ucap Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (3/11).

Baca Juga

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi di DKI Tak Akan Langsung Ditilang

Adapun sesuai ketentuan besaran denda yang disepakati, yakni Rp 250.000 bagi pelanggar kendaraan roda dua dan Rp 500.000 untuk pelangga kendaraan kendaraan roda 4.

Aturan tersebut mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur sanksi bagi kendaraan yang gas buangnya tidak memenuhi baku mutu.

"Mungkin dengan sanksinya sesuai dengan aturan dan ketentuan nya nanti kita akan berlakukan," papar dia.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (MP/Asropih)
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (MP/Asropih)

Untuk itu, Riza meminta, kepada semua kendaraan yang belum melakukan uji misi untuk segera melaksanakan. Hal ini sangat penting dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Terlebih kendaraan yang lulus uji emisi bebas dari sanksi tilang.

"Yang penting semua yang memiliki kendaraan agar memastikan kendaraanya untuk dilakukan uji emisi bagi kesehatan dan keselamatan kita semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepolisian Polda Metro Jaya belum akan langsung melakukan penilangan terhadap kendaraan yang tak lolos uji emisi atau belum mengikuti uji emisi di wilayah DKI Jakarta.

Polisi masih akan terlebih dulu memberikan sosialisasi sebelum nantinya dimulai penindakan. Sebab, masih banyak masyarakat yang belum paham terkait uji emisi kendaraan.

"Sanksi kan ada berbagai macam ada tilang, ada teguran. Kalau kita lihat trennya, kita akan lebih terapkan teguran dulu sebelum terapkan sanksi," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiyono saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (3/11). (Asp)

Baca Juga

Ini Besaran Tilang Bagi Kendaraan yang Tak Lolos Uji Emisi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei
Indonesia
Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei

Fraksi PDIP di DPR keberatan dengan sikap pemerintah yang mengusulkan pencoblosan pileg dan pilpres dilakukan pada 15 Mei 2024.

H-1 Ramadan, Terjadi Lonjakan Penumpang di Terminal Tirtonadi Solo
Indonesia
H-1 Ramadan, Terjadi Lonjakan Penumpang di Terminal Tirtonadi Solo

"Peningkatan penumpang ini lebih banyak pada masyarakat dalam rangka liburan dan kunjungan pada kerabat dari luar provinsi," ujar Joko, Senin (12/4).

Cegah Korupsi Bansos, Risma Beberkan Strategi Ini di KPK
Indonesia
Cegah Korupsi Bansos, Risma Beberkan Strategi Ini di KPK

Kementerian Sosial menggandeng Kejaksaan Agung

Langgar Aturan Selama PPKM Level 4, Mal Bakal Ditutup Tiga Hari
Indonesia
Langgar Aturan Selama PPKM Level 4, Mal Bakal Ditutup Tiga Hari

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan sanksi apabila pusat perbelanjaan tersebut melanggar ketentuan protokol kesehatan. Jika terbukti ada pelanggaran, maka akan ditutup selama tiga hari.

Bandara Juanda Jadi Pintu Masuk Kedatangan Luar Negeri, Walkot Surabaya: Kita Ikuti
Indonesia
Bandara Juanda Jadi Pintu Masuk Kedatangan Luar Negeri, Walkot Surabaya: Kita Ikuti

RSUD dr Soetomo Surabaya telah siap jika ada lonjakan kasus COVID-19 yang disebabkan Varian Omicron, termasuk menyiapkan 350 tempat tidur untuk pasien.

Rizieq Diseret ke Kasus Dugaan Terorisme Munarman, Ini Respons Pengacaranya
Indonesia
Rizieq Diseret ke Kasus Dugaan Terorisme Munarman, Ini Respons Pengacaranya

"Kami masih belum bisa berkomentar lebih lanjut," kata Aziz Yanuar

Firli Bahuri Ingatkan Dirjenpas Cegah Korupsi di Lapas Sukamiskin
Indonesia
Firli Bahuri Ingatkan Dirjenpas Cegah Korupsi di Lapas Sukamiskin

Diketahui, KPK pernah menangani kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen dan Deddy Handoko.

Satgas COVID-19 Mulai Antisipasi Lonjakan Kasus Akibat PON dan Libur Panjang
Indonesia
Satgas COVID-19 Mulai Antisipasi Lonjakan Kasus Akibat PON dan Libur Panjang

Upaya penanganan ini juga akan menjadi kontribusi kita dalam usaha menurunkan status penularan di dunia

Pemkot Tangerang Bantu Penanganan Medis Narapidana Alami Luka Bakar
Indonesia
Pemkot Tangerang Bantu Penanganan Medis Narapidana Alami Luka Bakar

Sementara ini, sebanyak 41 narapidana di Lapas klas 1 Tangerang tewas akibat insiden kebakaran yang terjadi Rabu dini hari.

Novel Baswedan Pertanyakan Alasan Ketua KPK Minta Dirinya Tak Tangani Perkara
Indonesia
Novel Baswedan Pertanyakan Alasan Ketua KPK Minta Dirinya Tak Tangani Perkara

Penyidik senior KPK Novel Baswedan mempertanyakan alasan Ketua KPK Firli Bahuri menonaktifkan dirinya dan 74 pegawai lembaga antirasuah yang tak lolos TWK.