Tiket Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diutamakan Untuk Warga Sekitar Jalur Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KCJB). ANTARA/HO-PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Program Tiket Gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan diprioritaskan untuk warga di sekitar jalur kereta cepat tersebut.

“Program pada 18 Agustus sampai Oktober, tiket gratis akan didahulukan untuk warga yang ada di sekitar jalur kereta api cepat ini,” kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Masjid Agung Sumedang, Jawa Barat, Jumat.

Baca Juga:

Kang Emil: Bandung - Jakarta Hanya Kurang dari 30 Menit Pakai Kereta Cepat

Dia menambahkan, pihaknya masih mengkoordinasikan skema tiket gratis KCJB agar bisa terbagi secara adil kepada masyarakat.

“Nanti akan diatur keadilan mendapatkan tiketnya seperti apa,” ujarnya.

Selain itu, Ridwan Kamil mengatakan pemerintah belum menetapkan tarif tiket KCJB. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan masyarakat yang berdomisili di sekitar Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan diajak untuk mencoba menumpang kereta cepat tersebut.

Menurutnya, hal tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo agar masyarakat pun sama-sama bisa merasakan kereta cepat pertama di Asia Tenggara.

Luhut bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumad telah menguji coba kereta dengan kecepatan maksimum 385 kilometer per jam tersebut.

Baca Juga:

Kereta Cepat Jakarta - Bandung Beroperasi 18 Agustus, Waktu Tempuh Hanya 30 Menit

Luhut mengatakan perjalanan dari Stasiun Halim ke Padalarang memakan waktu sekitar 30 menit dan hingga ke Stasiun Tegalluar itu memakan waktu totalnya sekitar 45 menit.

Dia memastikan uji coba itu berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. Bahkan, kata dia, perjalanan kereta cepat itu pun cukup nyaman meski dalam kondisi kecepatan tinggi.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan terus melakukan pengawasan secara intensif bersama dengan pihak konsultan dari Eropa dan melakukan serangkaian uji coba (commissioning test) sebelum mengeluarkan izin operasi.

"Izin operasi kami berikan paling lambat 1 Oktober, mungkin juga lebih cepat pada 18 Agustus," ujar Menhub.

Selain itu, Menhub juga menjelaskan tengah menyiapkan sejumlah regulasi terkait kereta cepat, misalnya terkait tarif dan lain sebagainya. "Kami akan membuat satu regulasi baru yang diadaptasi dari berbagai negara tentang kereta cepat," katanya. (*)

Baca Juga:

Baut dan Kabel Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dicuri, DPR Minta Pengawasan Ditingkatkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dewas KPK Tunda Periksa Firli Soal Kebocoran Dokumen Penyelidikan ESDM
Indonesia
Dewas KPK Tunda Periksa Firli Soal Kebocoran Dokumen Penyelidikan ESDM

Penundaan tersebut lantaran masih ada pihak lainnya yang tengah diklarifikasi oleh Dewas KPK.

Pj Bupati Bombana Bangga dengan Prestasi Anaknya yang Jadi Lulusan Terbaik FK Usakti
Indonesia
Pj Bupati Bombana Bangga dengan Prestasi Anaknya yang Jadi Lulusan Terbaik FK Usakti

“Sungguh bahagia rasanya kami mendapat kepercayaan mewakili orang tua dokter-dokter muda Universitas Trisakti untuk mengisi Buku Tahunan Sumpah Dokter dan mendapat kehormatan menyampaikan pidato di acara pengambilan sumpah hari ini,” kata Burhanuddin.

Bawaslu akan Tindak Langsung Medsos yang Unggah Hoaks dan Ujaran Kebencian Pemilu
Indonesia
Bawaslu akan Tindak Langsung Medsos yang Unggah Hoaks dan Ujaran Kebencian Pemilu

Bawaslu bisa melakukan tindakan terhadap konten dan akun yang menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian.

Insentif Kendaraan Motor Listrik untuk UMKM Dinilai Tak Tepat Sasaran
Indonesia
Insentif Kendaraan Motor Listrik untuk UMKM Dinilai Tak Tepat Sasaran

Kebijakan insentif kendaraan motor listrik untuk pelaku usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) tidak tepat sasaran. Sebab para UMKM membutuhkan dana segar ketimbang subsidi kendaraan listrik, guna untuk mengembangkan usahanya.

Indonesia Tidak Perlu Mengemis Permintaan Maaf dari Belanda
Indonesia
Indonesia Tidak Perlu Mengemis Permintaan Maaf dari Belanda

“Sebagai bangsa besar, kita tidak perlu mengemis permintaan maaf. Tetapi fakta kelam praktek penjajahan dan perbudakan yang dilakukan oleh Belanda yang berlangsung selama 300 tahun harus diakui oleh Belanda dan diketahui oleh dunia," imbuhnya.

FX Rudy Peringatkan Gibran Terkait Pertemuan Prabowo dan Relawan Jokowi di Solo
Indonesia
FX Rudy Peringatkan Gibran Terkait Pertemuan Prabowo dan Relawan Jokowi di Solo

DPP PDIP memanggil Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk menghadap Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada Senin (22/5).

Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Perbaiki Sodetan Ciliwung
Indonesia
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Perbaiki Sodetan Ciliwung

Pemerintah DKI Jakarta akan maksimalkan pembangunan sodetan Kali Ciliwung dalam menghadapi musim penghujan. Hal ini dilakukan agar Jakarta bisa bebas dari banjir.

Hasil Survei Tempatkan Anies-Cak Imin di Posisi Terakhir, Jubir: Tidak Bikin Kita Pesimis
Indonesia
Hasil Survei Tempatkan Anies-Cak Imin di Posisi Terakhir, Jubir: Tidak Bikin Kita Pesimis

Juru Bicara bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, Sudirman Said mengatakan pemaparan lembaga survei tidak selalu mencerminkan hasil pemilu.

Pemasangan Rel Kereta Api Cepat Dihentikan Sampai Hasil Investigasi Kecelakan Kelar
Indonesia
Pemasangan Rel Kereta Api Cepat Dihentikan Sampai Hasil Investigasi Kecelakan Kelar

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan evakuasi mesin pemasangan rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sempat keluar jalur di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat berhasil dilakukan.

[HOAKS atau FAKTA]: Perang Dunia III Pecah jika Tiongkok-Iran Terlibat Konflik Indonesia-Australia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Perang Dunia III Pecah jika Tiongkok-Iran Terlibat Konflik Indonesia-Australia

Perang Dunia III dapat meletus apabila Tiongkok dan Iran terlibat dalam konflik antara Indonesia-Australia.