Tiga Terdakwa Korupsi Tanah Munjul Divonis 6 dan 7 Tahun Penjara Tiga terdakwa kasus korupsi pengadaan tanah proyek "Hunian DP 0 Rupiah", di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (25/2). ANTARA/Desca Lidya Natalia

MerahPutih.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) menyatakan dua petinggi PT Adonara Propertindo yaitu Anja Runtuwene, Tommy Adrian dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudy Hartono Iskandar bersalah melakukan korupsi soal pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.

Ketiganya divonis 6 dan 7 tahun ditambah denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam kasus tersebut negara dirugikan Rp 152,565 miliar.

Baca Juga

Korupsi Tanah DKI, Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Divonis 6 Tahun 6 Bulan Penjara

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Tommy Adrian berupa pidana penjara selama 7 tahun, terdakwa II Anja Runtuwene 6 tahun dan terhadap terdakwa III Rudy Hartono Iskandar selama 7 tahun, dan denda masing-masing Rp 500 juta subsider masing-masing 6 bulan kurungan," ucap ketua majelis hakim Saifuddin Zuhri, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (25/2).

Vonis tersebut sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta agar Tommy Adrian divonis 7 tahun, Anja Runtuwene divonis 5,5 tahun, dan Rudy Hartono Iskandar divonis 7 tahun penjara dengan denda masing-masing Rp 500 juta subsider 2 bulan.

Putusan berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 2 ayat (1) UU jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain tiga terdakwa tersebut, majelis hakim juga menjatuhkan vonis bersalah terhadap korporasi PT Adonara Propertindo.

"Mengadili, menyatakan terdakwa PT Adonara Propertindo yang diwakili oleh Tommy Adrian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa korporasi PT Adonara Propertindo berupa pidana denda sebesar Rp200 juta dengan ketentuan, jika terpidana tidak membayar denda, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut," kata hakim Saifuddin.

PT Adonara Propertindo juga dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh perusahaan selama satu tahun.

Terdapat sejumlah hal yang memberatkan dalam perbuatan ketiga terdakwa.

"Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; para terdakwa adalah pelaku aktif dengan jumlah kerugian yang besar," kata hakim.

Baca Juga

Korupsi Tanah Munjul Berdampak pada Program DP 0 Rupiah

Sedangkan hal yang meringankan adalah para terdakwa tidak pernah dihukum, punya tanggungan keluarga serta untuk terdakwa Anja dan Rudy telah mengembalikan kerugian negara secara sukarela.

Hakim juga memerintahkan perampasan uang yang telah dikembalikan Anja Runtuwene, Rudy Hartono, dan Yurisca Lady Enggrani senilai total Rp 35,033 miliar.

Perkara ini diawali pada periode 2018-2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari tanah untuk hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program "Hunian DP 0 Rupiah".

Untuk merealisasikan program tersebut, pada 2018 Yoory Corneles selaku Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) yang merupakan BUMD Pemprov DKI Jakarta mengajukan usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) kepada Gubernur DKI Jakarta untuk APBD TA 2019 sebesar Rp 1,803 triliun.

Pada Februari 2019, Manajer Operasional PT Adonara Anton Adisaputro menemukan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung Jakarta Timur seluas 41.921 meter persegi milik Kongregasi Suster-Suster Carolus Boromeus (Kongregasi Suster CB).

"Beneficial owner" PT Adonara yaitu Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar, sehingga disepakati Anja mendekati pihak Kongregasi Suster CB dan disepakati menjual tanah di Pondok Ranggon seluas 41.921 meter persegi dengan harga Rp 2,5 juta/meter persegi.

Saat dilakukan survei lokasi, tidak dapat diketahui batas-batas tanah, karena belum ada data atau dokumen pendukung kepemilikan dan diketahui lokasi tanah berada di jalan kecil (row jalan tidak sampai 12 meter), namun Yoory tetap memerintahkan agar dilanjutkan proses pembelian.

Sarana Jaya lalu membayar termin I sejumlah 50 persen kepada Adonara Propertindo atau sebesar Rp 108,967 miliar pada 8 April 2019, meski saat itu status tanah Munjul belum beralih dari Kongregasi CB ke Anja. Selanjutnya Yoory juga setuju membayar sisa pelunasan yaitu Rp43,596 miliar pada 18 dan 19 Desember 2019, meski tahu tanah Munjul tidak bisa digunakan untuk proyek "Hunian DP 0 Rupiah".

Total uang yang diterima di rekening Anja Runtuwene adalah berjumlah Rp 152.565.440.000 dan telah dipergunakan Anja dan Rudy Hartono, antara lain untuk keperluan operasional perusahaan PT Adonara Propertindo, ditransfer ke PT RHYS Auto Gallery yang masih satu grup dengan PT Adonara maupun keperluan pribadi Anja dan Rudy seperti pembelian mobil, apartemen dan kartu kredit.

Ketiga terdakwa menyatakan pikir-pikir selama 7 hari. (*)

Baca Juga

Kasus Tanah Munjul, Pengusaha Rudy Hartono Iskandar Dituntut 7 Tahun Bui

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bandung Salurkan Kadeudeuh PON dan Peparnas, Terbesar Rp 65 Juta
Indonesia
Pemkot Bandung Salurkan Kadeudeuh PON dan Peparnas, Terbesar Rp 65 Juta

Penerima kadeudeuh untuk PON dan Peparnas mendapatkan nominal yang sama. Besarannya disesuaikan secara proporsional dengan raihan prestasi dan nomor pertandingan.

Prakiraan Cuaca Jakarta Jumat (23/9): Pagi Cerah Berawan, Siang Hujan
Indonesia
Prakiraan Cuaca Jakarta Jumat (23/9): Pagi Cerah Berawan, Siang Hujan

BMKG mengingatkan potensi hujan yang dapat disertai petir dan angin kencang melanda wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang dan sore hari.

Ketua DPD Sebut Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didukung Stabilitas Politik
Indonesia
Ketua DPD Sebut Pertumbuhan Ekonomi Perlu Didukung Stabilitas Politik

Dukungan stabilitas politik terhadap kegiatan ekonomi dinilai penting.

Muhadjir Teruskan Arahan Jokowi, Tak Ada Penyekatan Liburan Nataru
Indonesia
Muhadjir Teruskan Arahan Jokowi, Tak Ada Penyekatan Liburan Nataru

Presiden Joko Widodo meminta tidak ada penyekatan lalu lintas saat libur Natal dan Tahun Baru.

Masyarakat Diminta Inisiatif Tes COVID-19 Saat Bergejala
Indonesia
Masyarakat Diminta Inisiatif Tes COVID-19 Saat Bergejala

Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong masyarakat untuk berinisiatif melakukan tes COVID-19 saat merasa bergejala.

Begini Efek MotoGP Mandalika Terhadap Ekonomi Daerah
Indonesia
Begini Efek MotoGP Mandalika Terhadap Ekonomi Daerah

Akomodasi hotel bintang hingga homestay sekitar kawasan Sirkuit Mandalika disebut full booking (penuh) dalam waktu yang cukup lama.

Bersyukur M Taufik Keluar dari Gerindra, Desmond: Dia Tidak Ada Prestasinya
Indonesia
Bersyukur M Taufik Keluar dari Gerindra, Desmond: Dia Tidak Ada Prestasinya

"Bersyukur kita. Bersyukur dia pindah agar NasDem tahu gimana Taufik. Ya, dia tidak ada prestasinya," kata Desmond

Kejati DKI Tindak 3 Perusahaan Lakukan Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Kejati DKI Tindak 3 Perusahaan Lakukan Ekspor Minyak Goreng

Berdasarkan dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB), ada 2.184 karton minyak goreng kemasan tertentu yang diekspor selama 22 Juli 2022 sampai 1 September 2021.

Minta Anies Normalisasi Sungai, Ketua DPRD Singgung Formula E Perintah Perda
Indonesia
Minta Anies Normalisasi Sungai, Ketua DPRD Singgung Formula E Perintah Perda

Pengerukan Kali Mampang harus dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengingat penyelesaian pencegahan banjir merupakan perintah peraturan daerah (perda).

Kemenlu Laporkan Kondisi Terkini Ratusan WNI di Kyiv hingga Odessa
Indonesia
Kemenlu Laporkan Kondisi Terkini Ratusan WNI di Kyiv hingga Odessa

Militer Rusia mulai melakukan penyerangan dari berbagai arah ke kota-kota di Ukraina.