Tiga Tahun Terakhir, 45 Korban Penyiksaan Minta Perlindungan ke LPSK LPSK. (Antaranews)

MerahPutih.com - Tiga tahun terakhir, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 45 permohonan perlindungan dari kasus penyiksaan di 10 provinsi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution dalam diskusi daring, “LPSK Bicara: Mengenal Penyiksaan dan Perlindungan terhadap Korban”, yang disiarkan melalui akun media sosial LPSK, Kamis (2/7).

Baca Juga:

LPSK Minta Polri Kembangkan Kasus Pemalsuan Sertifikat ABK ke TPPO

Dari 45 kasus penyiksaan yang perlindungannya dimohonkan ke LPSK, kata Maneger, pelakunya oknum TNI, Polri dan petugas pemasyarakatan.

“Aktor dari oknum TNI 39 orang, Polri 20 orang dan 5 petugas pemasyarakatan. Untuk satu kasus, pelakunya bisa lebih dari satu orang,” jelas Maneger.

Dia menjelaskan, beda dengan penganiayaan atau kekerasan, penyiksaan lebih berorientasi kepada pelaku yang merupakan pejabat publik terhadap orang dalam pengawasannya. Karena itu, perspektif pejabat publik yang memiliki relasi kuasa atas orang dalam pengawasannya menjadi sangat penting.

Pada kasus penyiksaan, edukasi terhadap masyarakat sebagai korban juga penting. Maneger mengatakan, ada dua faktor penting yang memengaruhi proses pengungkapan kasus penyiksaan di Indonesia.

Pertama, ketakutan korban melaporkan peristiwa penyiksaan yang dialami karena pelaku adalah pejabat publik. Kedua, ketidakpercayaan korban terhadap proses hukum atas laporan penyiksaan yang disampaikan.

Maneger Nasution kecam kekerasan aparat terhadap aksi unjuk rasa (Foto: antaranews)
Maneger Nasution kecam kekerasan aparat terhadap aksi unjuk rasa (Foto: antaranews)

Ketakutan korban melaporkan penyiksaan yang dialami, dilatarbelakangi penyiksaan itu diduga dilakukan pejabat publik dan/atau lokasi kejadian berada di dalam bangunan atau wilayah institusi tertentu.

“Akan sangat sulit mencari saksi yang mau memberikan keterangan atas peristiwa penyiksaan dimaksud,” ujar Maneger.

Kalau pun korban melaporkan peristiwa penyiksaan yang dialami, lanjut Maneger, ada ketidakpercayaan dari korban jika laporannya itu akan diproses hukum. Jika pun ada korban yang berani melaporkan penyiksaan yang dialami, mereka ragu (laporan) diproses. Sebab, proses hukum atas laporan itu biasanya dilakukan secara internal oleh institusi pejabat publik tersebut.

Ketakutan melapor atau ketidakpercayaan akan proses hukum, seharusnya bisa dikikis. Apalagi, negara sudah membentuk LPSK yang tugasnya memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan/atau korban, termasuk pada tindak pidana penyiksaan. Apalagi, penyiksaan merupakan salah satu tindak pidana prioritas di LPSK.

“Kehadiran LPSK, secara filosofis untuk membangkitkan keberanian dan kepedulian masyarakat sipil untuk melaporkan suatu tindak pidana dialami ataupun diketahuinya,” katanya.

Baca Juga:

LPSK Gandeng Kementerian BUMN Penuhi Hak Psikososial Korban Tindak Pidana

Pada diskusi daring itu, Maneger menyoroti urgensi perlindungan saksi dan korban dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi. “Khususnya di fakultas hukum. Karena semua penegak hukum, sebagian besar belajar dan merupakan lulusan fakultas hukum,” tutur Maneger.

Perlindungan saksi dan korban sebagai bagian kurikulum perguruan tinggi, dirasa lebih memudahkan kalangan civitas akademika, karena konteks ini sangat Indonesia sekali. Sebab, Indonesia memiliki Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban beserta peraturan lain di bawahnya, ada lembaganya yang khusus melaksanakan perlindungan saksi dan korban, serta banyak kasus dan implementasinya sehari-hari. (Pon)

Baca Juga:

Alasan Korban Penyiksaan Takut Lapor Versi LPSK: Takut dengan Pejabat Publik dan Tak Percaya Proses Hukum

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gempa Guncang Bayah Banten, Tidak Berpotensi Tsunami
Indonesia
Gempa Guncang Bayah Banten, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa bumi dengan magnitudo 4,5 pada Kamis, sekitar pukul 06.50 WIB, terjadi di perairan Bayah, Banten.

375 Pegawai Terpapar Virus Corona di 59 Kantor Jakarta
Indonesia
375 Pegawai Terpapar Virus Corona di 59 Kantor Jakarta

Kasus virus corona di area perkantoran sudah sangat mengkhawatirkan.

Pimpinan DPRD Dukung Pemprov DKI Lanjutkan Uji Sekolah Tata Muka
Indonesia
Pimpinan DPRD Dukung Pemprov DKI Lanjutkan Uji Sekolah Tata Muka

Pemerintah harus berani melanjutkan pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.

2.999 Personel Polisi Amankan Libur Panjang Maulid Nabi dan Cuti Bersama
Indonesia
2.999 Personel Polisi Amankan Libur Panjang Maulid Nabi dan Cuti Bersama

Polda Metro Jaya telah menyiapkan 2.999 personel untuk mengamankan libur panjang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan cuti bersama yang jatuh pada akhir pekan ini.

30 Hotel Siap Tampung Pasien Isolasi OTG COVID-19
Indonesia
30 Hotel Siap Tampung Pasien Isolasi OTG COVID-19

30 hotel dengan jumlah kamar sebanyak 3.996 tersebut masih mungkin untuk berubah

ASN DKI yang Jadi Kurir Narkoba Sudah 1 Tahun Bolos Kerja
Indonesia
ASN DKI yang Jadi Kurir Narkoba Sudah 1 Tahun Bolos Kerja

"Setahun ini sudah tidak pernah masuk," ujar Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi awak media, Jumat (30/4).

Bekas Mensos Juliari Jalani Pemeriksaan Perdana di KPK
Indonesia
Bekas Mensos Juliari Jalani Pemeriksaan Perdana di KPK

Juliari tiba di Gedung KPK, Jakarta, pukul 13.47 WIB.

Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan
Indonesia
Jokowi Sebut PPKM Darurat Bisa Berlaku 2 Pekan

"Nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional VIII Kamar Dagang dan Industri Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu., Rabu (30/6).

Polda Metro Pastikan Stok Tabung Oksigen Aman
Indonesia
Polda Metro Pastikan Stok Tabung Oksigen Aman

“Terkait kelangkaan tabung gas yang sekarang sedang ramai, sekali lagi sampai saat ini produsen tabung oksigen tidak berkurang, cukup sesuai dengan apa yang diproduksi," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus

[Hoaks atau Fakta]: Galon Isi Ulang Berdampak Pada Hormonal dan Perilaku
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Galon Isi Ulang Berdampak Pada Hormonal dan Perilaku

Kandungan BPA atau bisphenol-A yang sering ditemukan pada wadah plastik, salah satunya galon isi ulang, tidak akan berbahaya selama memenuhi syarat ambang batas aman.