Tiga Sespri Edhy Prabowo Bakal Bersaksi di Sidang Kasus Benur Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menggelar sidang lanjutan perkara dugaan suap terkait pengurusan izin ekspor benih lobster atau benur untuk terdakwa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Tim jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan saksi yang merupakan tiga mantan sekretaris pribadi (sespri) Edhy Prabowo. Ketiga sespri itu yakni, Anggia Tesalonika Kloer yang juga model; Putri Elok Sukarni; serta Fidya Yusri yang juga mantan Presenter TV.

Selain ketiganya, tim jaksa juga memanggil delapan saksi lainnya yakni, anggota Komisi V DPR Fraksi Gerindra sekaligus istri Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi; mantan staf khusus (stafsus) Edhy Prabowo, Putri Tjatur Budilistyani dan Qushairi Rawi.

Baca Juga:

Besan Bamsoet Bersaksi di Persidangan Kasus Suap Benur

Kemudian, ajudan Edhy Prabowo, Dicky Hartawan; dua pihak swasta Iwan Febrian dan Baary Elmirfak Hatmadja; PNS KKP, Andhika Anjaresta; serta Direktur PT Grahafoods Indo Pasifik, Chandra Astan. Mereka akan dikorek keterangannya untuk pembuktian perbuatan Edhy Prabowo (EP).

Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA
Sidang mantan Menteri KP, Edhy Prabowo. Foto: ANTARA

"(Mereka) saksi untuk terdakwa EP (Edhy Prabowo) dkk, pada Selasa 18 Mei 2021," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Selasa (18/5).

Dalam perkara ini, Edhy Prabowo didakwa menerima suap dengan nilai total sekira Rp25,7 miliar dari para eksportir benih bening (benur) lobster.

Suap itu diduga untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster kepada para eksportir. (Pon)

Baca Juga:

Bank Garansi Rp52,3 Miliar Disebut Sebagai Komitmen Eksportir Benur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DKI Jakarta Tawarkan Berbagai Proyek ke Investor Singapura
Indonesia
DKI Jakarta Tawarkan Berbagai Proyek ke Investor Singapura

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang sangat istimewa dan tidak asing bagi investor Singapura.

OTT KPK Diduga Terkait Bansos COVID-19
Indonesia
OTT KPK Diduga Terkait Bansos COVID-19

Ghufron enggan membeberkan detail siapa saja yang ditangkap termasuk barang bukti yang disita.

Polisi akan Sekat Kendaraan Menuju Tempat Wisata
Indonesia
Polisi akan Sekat Kendaraan Menuju Tempat Wisata

Aprat kepolisian sudah menyiapkan beberap skenario guna mencegah kemacetan dan penumpukan kendaraan di dalam tol.

Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi
Indonesia
Empat Penyebab Kasus COVID-19 di Jakarta Tinggi

Ahmad Riza Patria membeberkan penyebab kasus COVID-19 di ibu kota masih tinggi walaupun sudah diberlakukan PSBB ketat.

Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan 75 Pegawai Terhadap Firli Bahuri Cs
Indonesia
Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan 75 Pegawai Terhadap Firli Bahuri Cs

Keseluruhan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku dalam tiga peraturan itu ditujukan mengikat

Polda Jateng Kawal Ketat Distribusi 62.560 Dosis Vaksin COVID-19 ke Daerah
Indonesia
Polda Jateng Kawal Ketat Distribusi 62.560 Dosis Vaksin COVID-19 ke Daerah

Vaksin Sinovac rencananya akan disebar di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit
Indonesia
Jakarta Pusat Siagakan Pompa Mobile untuk Sedot Air Seribu Liter Per Menit

Suku Dinas Penangulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat menyiapkan pompa mobile untuk menghadapi banjir.

Butuh Stok 10 Ribu Kantong, Bupati Tangerang Ajak Warga Donor Darah
Indonesia
Butuh Stok 10 Ribu Kantong, Bupati Tangerang Ajak Warga Donor Darah

"Untuk memenuhi kebutuhan darah, Pemkab Tangerang bersama PMI menggelar gerakan donor darah selama 1 sampai 30 Juni 2021," kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

Pangdam Jaya Sebut Pendisiplinan Protokol Kesehatan Jangan Sampai Timbulkan Masalah
Indonesia
Pangdam Jaya Sebut Pendisiplinan Protokol Kesehatan Jangan Sampai Timbulkan Masalah

Dudung mengatakan cara persuasif sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak patuh dapat menjalani protokol kesehatan dengan pemahaman yang baik dan tidak menimbulkan konflik baru.

Polemik Presiden Prancis Soal Islam, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata
Indonesia
Polemik Presiden Prancis Soal Islam, DPR Minta Pemerintah Tak Tutup Mata

Pernyataan Presiden Emannuel Macron soal agama Islam memicu kontroversi di kalangan umat beragama.