Tiga PNS Terpapar COVID-19, Blok A Kantor Wali Kota Jakpus Ditutup Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. (ANTARA/Livia Kristianti)

MerahPutih.com - Sebagian kantor Wali Kota Jakarta Pusat ditutup sementara menyusul tiga Pegawai Negeri Sipil (PNS) terpapar COVID-19. Ketiganya yakni Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Kabag Tata Pemerintah (Tapem) dan Asisten Pemerintahan (Aspem).

"Cuma di Lantai 2 sampai 5 di blok A yang di tutup," papar Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi kepada MerahPutih.com, Jumat (26/2).

Baca Juga:

Berani Berkeliaran di Jalan, Pengamen Ondel-Ondel Diberi Sanksi Kurungan Penjara

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 apabila ditemukan kasus positif COVID-19 di tempat kerja atau tempat kegiatan, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta wajib melakukan penghentian aktivitas kegiatan paling sedikit selama 3x24 jam. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 20.

Ilustrasi - Corona virus (ANTARA/Shutterstock)
Ilustrasi - Corona virus (ANTARA/Shutterstock)

Selama penghentian kegiatan, area kerja disemprot dengan disinfektan menyesuaikan kapasitas ruangan. Lantai yang ditutup akan beroperasi kembali pada Senin (1/3) pekan depan, terhitung mulai Kamis (24/2) kemarin.

Seluruh pegawai yang kontak langsung dengan pasien langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim COVID-19 Puseksmas Gambir.

Baca Juga:

Marak Ondel-Ondel Ngamen di Jalan, Pemprov DKI Setuju Revisi Perda Pelestarian Budaya Betawi

Para pegawai yang bertugas di lingkungan Pemkot Jakpus untuk tidak abai menjalani protokol kesehatan dengan gerakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin), paling penting juga menjaga imun tubuh.

"Proses pelacakan kontak atau tracing terhadap pegawai yang kontak erat juga sudah dilakukan," ucap Wali Kota Jakpus, Dhany Sukma. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Lima Tersangka Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan masa penahanan kelima tersangka diperpanjang selama 40 hari ke depan terhitung sejak 12 Agustus 2020

[HOAKS atau FAKTA]: RS Darurat Wisma Atlet Buka Pendaftaran Perawat Pasien COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: RS Darurat Wisma Atlet Buka Pendaftaran Perawat Pasien COVID-19

Beredar sebuah unggahan dari akun Facebook Sairudin berupa narasi dengan klaim bahwa ada rekrutmen relawan COVID-19 yang akan ditugaskan RSD Wisma Atlet.

Persentase Kesembuhan Pasien COVID-19 Terus Meningkat
Indonesia
Persentase Kesembuhan Pasien COVID-19 Terus Meningkat

Penambahan terbaru pada hari ini sebanyak 1.906 kasus.

Penyembelihan Hewan Kurban di Jakarta Dinamis, Boleh Hanya di Zona Hijau
Indonesia
Penyembelihan Hewan Kurban di Jakarta Dinamis, Boleh Hanya di Zona Hijau

Situasi DKI Jakarta saat ini belum aman dari pandemi COVID-19

Kasus Mensos Juliari, KPK Bakal Periksa Vendor Bansos COVID-19
Indonesia
Kasus Mensos Juliari, KPK Bakal Periksa Vendor Bansos COVID-19

KPK memastikan bakal memeriksa vendor atau rekanan Kementerian Sosial dalam pengadaan dan distribusi bantuan sosial yang menjerat Mensos Juliari.

KPK Resmi Supervisi Penanganan Perkara Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Resmi Supervisi Penanganan Perkara Djoko Tjandra

KPK telah dua kali meminta Bareksrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengirimkan berkas dan dokumen skandal Djoko Tjandra

KPK Sita Dokumen Suap Izin Ekspor Benur dari Rumah Dinas Istri Menteri Edhy
Indonesia
KPK Sita Dokumen Suap Izin Ekspor Benur dari Rumah Dinas Istri Menteri Edhy

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka

Libur Panjang, 336 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta
Indonesia
Libur Panjang, 336 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Tercatat sebanyak 336 ribu kendaraan meninggalkan wilayah ibu kota selama dua hari atau H+2 masa libur panjang 28 Oktober hingga 1 November 2020.

Buruh Kembali Demo UU Cipta Kerja, Polisi Alihkan Lalin di Sekitar DPR
Indonesia
Buruh Kembali Demo UU Cipta Kerja, Polisi Alihkan Lalin di Sekitar DPR

Langkah ini sebagai antisipasi kemungkinan ada aksi demonstrasi ribuan buruh di kawasan tersebut, Senin (9/11).

Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun
Indonesia
Sederet Program Penanganan Banjir dari Uang Pinjaman Pemerintah Pusat Rp 5,2 Triliun

Pogram lainnya ialah peningkatan kapasitas sungai dan drainase