Tiga Pegawai KPK Mundur Karena Tidak Ingin Jadi Pegawai Negeri Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo Harahap membenarkan soal mundurnya tiga pegawai karena menolak menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Benar bahwa ada pegawai yang mengundurkan diri namun itu merupakan hak mereka apalagi sudah mendapatkan tempat kerja yang bagus untuk mengaplikasikan ilmu dan pengalaman mereka dalam memberantas korupsi," kata Yudi kepada wartawan, Kamis (28/11).

Baca Juga:

Wadah Pegawai Apresiasi Langkah Pimpinan KPK Gugat UU Baru ke MK

Yudi berharap tiga pegawai yang mundur tersebut akan menjadi agen-agen integritas dan antikorupsi di tempat baru. WP KPK, lanjut dia, sudah menyampaikan kepada keluarga besar pegawai dalam setiap kesempatan, agar bertahan seberat apapun menghadapi perjuangan.

WP KPK benarkan ada anggotanya yang mundur karena statusnya jadi ASN
Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap (kedua kiri) memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta (Foto: Antaranews)

"Jangan menyerah karena kita pernah melewati hari-hari yang lebih buruk di masa lalu ketika pimpinan-pimpinan kita dikriminalisasi," ujar Yudi.

Yudi juga sempat mengingatkan pegawai KPK soal kedatangan dua pimpinan terpilih ke markas lembaga antirasuah, yakni Lili Pintauli Siregar dan Nurul Ghufron pada Selasa (19/11).

Menurut Yudi, dua pimpinan baru itu siap bekerja sama dengan WP KPK. Dengan demikian, kata Yudi, seharusnya pegawai dapat menyambut positif niat baik dari dua pimpinan tersebut.

Baca Juga:

Fahri Hamzah Tuding Wadah Pegawai KPK Jadi Kendaraan Politik Penyidik

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (27/11) ini, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan ada tiga pegawai mundur lantaran menolak jadi ASN seperti amanat UU KPK hasil revisi.

"Yang mengajukan mundur sudah tiga orang. Sisanya masih wait and see," ujar Agus.

KPK menyiapkan dua tim transisi untuk meninjau peralihan lembaga antirasuah itu setelah revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satu tim khusus mengkaji status kepegawaian. Merujuk pada UU KPK yang baru, semua pegawai KPK akan menjadi ASN, termasuk penyelidik, penyidik, hingga admin pencegahan.(Pon)

Baca Juga:

Wadah Pegawai KPK Tagih Janji Jokowi Tuntaskan Kasus Novel Baswedan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wali Kota Depok Keluarkan Edaran Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat, Ini isinya
Indonesia
Wali Kota Depok Keluarkan Edaran Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat, Ini isinya

Peningkatan kasus konfirmasi positif belakangan meningkat dari klaster pekerja, kantor atau kegiatan luar lainnya

Sempat Dikembalikan ke Polri, Ini Alasan KPK Perpanjang Masa Kerja Kompol Rossa
Indonesia
Sempat Dikembalikan ke Polri, Ini Alasan KPK Perpanjang Masa Kerja Kompol Rossa

Rossa merupakan penyidik yang menangani kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Wahyu Setiawan dan Harun Masiku.

Guru BK Harus Jadi Agen Advokasi Lawan Narkoba di Sekolah
Indonesia
Guru BK Harus Jadi Agen Advokasi Lawan Narkoba di Sekolah

Fakta yang mencengangkan bahwa generasi milenial pada rentang usia 15-35 tahun merupakan salah satu kelompok yang rentan terpapar Napza.

Kantor Anies Baswedan Digeruduk Ratusan Buruh, Polisi Lakukan Penutupan Jalan
Indonesia
Kantor Anies Baswedan Digeruduk Ratusan Buruh, Polisi Lakukan Penutupan Jalan

Aksi yang dijaga 500 personel Polisi ini akan berlangsung sampai pukul 15.00 WIB

Ponco Sudah Keluar dari Polda Metro Jaya dan Kembali ke Keluarga
Indonesia
Ponco Sudah Keluar dari Polda Metro Jaya dan Kembali ke Keluarga

Jurnalis Merahputih.com atas nama Ponco Sulaksono yang bertugas meliput aksi Demonstrasi Penolakan UU Omnibus Law di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, diamankan mulai Kamis (8/10) sekitar pukul 18.00 WIB sampai Jumat (9/10) pukul 20.15 WIB

Bubarkan Tongkrongan 'Vespa Gembel', Polisi: Kayak Karnaval 17-an
Indonesia
Bubarkan Tongkrongan 'Vespa Gembel', Polisi: Kayak Karnaval 17-an

Petugas meluncur ke lokasi, membubarkan kerumunan

BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem Puncak Musim Hujan
Indonesia
BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem Puncak Musim Hujan

"Saat ini tercatat sebagian besar wilayah Indonesia, yaitu 93 persen dari 342 zona musim telah memasuki musim hujan," kata Deputi Bidang Klimatologi Herizal.

Pengamat: Rekomendasi Pelonggaran PSBB Patut Diragukan Urgensinya
Indonesia
Pengamat: Rekomendasi Pelonggaran PSBB Patut Diragukan Urgensinya

Positif COVID-19 dengan jumlah lebih dari 100 dari 1.065 orang bukanlah jumlah yang biasa

Miliki Pemasaran Online, Produksi Sneakers Indonesia Naik Saat Pandemi
Indonesia
Miliki Pemasaran Online, Produksi Sneakers Indonesia Naik Saat Pandemi

Indonesia menjadi negara eksportir produk alas kaki terbesar ketiga di dunia, dengan total 406 juta pasang alas kaki.

 Tangani Corona, Tito Terbitkan Aturan Pemda Bisa Revisi APBD
Indonesia
Tangani Corona, Tito Terbitkan Aturan Pemda Bisa Revisi APBD

Dalam Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 itu tercantum bahwa pemerintah daerah bisa melakukan revisi APBD untuk penanganan Covid-19.