Tiga Paslon Cagub/Cawagub Jakarta Ditetapkan, Bakal Dijaga 120 Polisi

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Minggu, 22 September 2024
Tiga Paslon Cagub/Cawagub Jakarta Ditetapkan, Bakal Dijaga 120 Polisi

Gedung KPU DKI Jakarta. (Foto: MerahPutih.com/Asropih). 

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - KPU Jakarta menetapkan tiga pasang Calon Gubernur/Cawagub, Minggu (22/9). Sedangkan, pengundian nomor urut paslon cagub-cawagub Pilgub Jakarta 2024 dilakukan pada Senin (23/9) malam.

Ketiga paslon itu, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Seusai penetapan nomor urut, pelaksanaan kampanye resmi bakal dimulai pada 25 September 2024- 23 November 2024.

Baca juga:

Pilkada DKI Jakarta, KPU Resmi Tetapkan Tiga Paslon

Ketua Divisi Sosialiasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU DKI Jakarta, Astri Megatari menyebutkan pihaknya telah melakukan serah terima personil pengamanan untuk cagub-cawagub.

“Nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon mulai hari ini selama masa Pilkada serentak 2024,” kata Astri di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Minggu (22/9).

Baca juga:

Pilkada DKI Jakarta, Kampanye Dimulai 25 September

Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Kombes Ahmad Zaenudin mengatakan pihaknya mengerahkan personelnya untuk mengawal pasangan cagub-cawagub.

“Kami dengan KPU DKI telah melaksanakan serah terima pengamanan VIP protection sebanyak 120 anggota dari Polda Metro Jaya diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta,” ujar Zaenudin.

Baca juga:

Polda Metro Siapkan 118 Anggotanya Kawal Tiga Paslon Pilkada Jakarta

Nantinya kata dia, para masing-masing pasangan calon akan dikawal oleh 40 anggota kepolisian.

“ Kemudian anggotanya masing-masing itu ada tim advance, tim pengawalan, tim pengamanan contohnya si walpri (pengawal pribadi) dan nanti juga ada ajudan nanti yang dipersiapkan,” ujar dia. (knu)

#Polri #Polisi #KPU #Pilkada 2024 #Pilkada Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan