Tiga Organisasi Besar Mundur, POP Kemendikbud Dinilai Bermasalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Achmad. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/aa.

Merahputih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merespon dengan cepat terkait persoalan mundurnya beberapa organisasi besar dari program organisasi penggerak (POP).

"Kalau kemudian organisasi penggerak itu mundur berarti ada persoalan yang cukup serius di situ," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7).

Baca Juga

Aurel Hermansyah Tertarik Investasi dengan Uang Rp20 Ribu

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga meminta agar POP dan program serupa dalam perencanaannya dilakukan secara terbuka agar tidak menimbulkan hal-hal yang negatif terhadap program tersebut.

Apalagi, sektor pendidikan mengalami dampak yang cukup besar akibat pandemi COVID-19. Dana yang dialokasikan pemerintah untuk sektor pendidikan itu cukup besar yakni Rp 595 Miliar.

"Oleh karena itu saya minta Kemendikbud agar membuat program-program dengan alokasi anggaran yang besar itu dengan efektif," ujarnya.

Sufmi Dasco Ahmad. (Antara)

Dasco meminta agar Kemendikbud membuka secara transparan terkait perencanaan dan pelaksanaan POP. Sehingga nantinya tidak ada hal negatif hingga polemik yang timbul terhadap program tersebut.

Diketahui, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengundurkan diri dari Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digagas Nadiem Makarim. PGRI menjadi ormas ketiga yang mundur setelah Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi menyatakan keputusan ini diambil berdasarkan aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis (23/7) kemarin.

Baca Juga

Gibran Harus Jawab Kritik Dinasti Politik dengan Kompetensi

"PGRI memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," kata Unifah Rosyidi dalam surat resmi pengunduran diri, Jumat (24/7).

PGRI beralasan proses seleksi ormas untuk POP bermasalah, sementara penggunaan dana negara yang diberikan bukanlah dana yang sedikit. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Hadirkan Edhy di Sidang Penyuap Ekspor Benur
Indonesia
KPK Hadirkan Edhy di Sidang Penyuap Ekspor Benur

Edhy yang saat ini ditahan di rutan KPK cabang Gedung Merah Putih tidak hadir secara langsung di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tapi memberikan kesaksian melalui fasiltas daring atau video conference.

[Hoaks atau Fakta]: 6 Ormas Radikal Telah Dibubarkan Pemerintah
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: 6 Ormas Radikal Telah Dibubarkan Pemerintah

Info ini telah muncul sejak tahun 2017 sepanjang Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang.

Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu
Indonesia
Djoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun Penjara Atas Kasus Surat Jalan Palsu

Djoko Tjandra dinyatakan terbukti bersalah menyuruh melakukan tindak pidana memalsukan surat secara berlanjut.

Kasus Red Notice, Irjen Napoleon Bonaparte Divonis 4 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Red Notice, Irjen Napoleon Bonaparte Divonis 4 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 6 bulan penjara terhadap mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte.

KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas
Indonesia
KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas

Adanya karyawan yang positif COVID-19 rupanya dianggap aib bagi sebagian perusahaan.

Awan Mirip Piring Terbang Payungi Gunung Arjuno, Begini Penjelasan BMKG
Indonesia
Awan Mirip Piring Terbang Payungi Gunung Arjuno, Begini Penjelasan BMKG

Kawasan Gunung Arjuno menampilkan fenomena awan lentikularis berbentuk mirip piring terbang.

Jangan Asal-asalan, Begini Sejumlah Pedoman Penggunaan Masker yang Benar
Indonesia
Jangan Asal-asalan, Begini Sejumlah Pedoman Penggunaan Masker yang Benar

Masker kain hanya boleh digunakan paling lama selama empat jam.

PPP Belum Dapat Bocoran Menteri Yang Bakal Dicopot Jokowi
Indonesia
PPP Belum Dapat Bocoran Menteri Yang Bakal Dicopot Jokowi

Perombakan kabinet yang akan dilakukan presiden kemungkinan tidak mengubah komposisi menteri usulan partai politik dan kelompok profesional.

Soal Anggaran Vaksin COVID-19, Ini Kata Wagub DKI Jakarta
Indonesia
Soal Anggaran Vaksin COVID-19, Ini Kata Wagub DKI Jakarta

"Ya (benar sudah anggarkan vaksin)," ujar Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria

Polda Jateng Kawal Ketat Distribusi 62.560 Dosis Vaksin COVID-19 ke Daerah
Indonesia
Polda Jateng Kawal Ketat Distribusi 62.560 Dosis Vaksin COVID-19 ke Daerah

Vaksin Sinovac rencananya akan disebar di kabupaten/kota di Jawa Tengah.