Tiga Opsi Memilih Calon Pengganti Edhy Prabowo Menteri Edhy Prabowo tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: MP/Ponco).

MerahPutih.com - Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo menimbulkan berbagai persepsi soal siapa sosok penggantinya.

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, ada tiga kemungkinan yang terjadi soal posisi pengganti eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca Juga

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

Pertama, posisi Menteri tetap diberikan kepada partai Gerindra. Dengan demikian jatah dua menteri Gerindra tidak hilang setelah sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bertahan.

"Tinggal Gerindra menyodorkan nama kadernya yang didorong menggantikan posisi Edhy Prabowo," kata Wempy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (27/11).

Opsi berikutnya, Presiden Jokowi bisa memberikan kepada partai politik lain. Dengan alasan ada penyegaran dalam tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, opsi ini bisa mencegah meluasnya persepsi publik bahwa partai tertentu hendak memanfaatkan kementerian yang dinilai 'basah' ini.

KPK tunjukan bukti belanjaan Menteri Edhy di Amerika. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).
KPK tunjukan bukti belanjaan Menteri Edhy di Amerika. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

Ketiga, Jokowi bisa saja memberikan posisi menteri KP kepada kalangan profesional.

"Hal ini bisa saja dilakukan agar menghindari konflik kepentingan antar partai politik koalisi pemerintah," ungkap Direktur Indo Polling Network ini.

Namun, setiap keputusan yang diambil oleh Jokowi memiliki resiko. Dengan demi?an, tinggal dilihat mana resiko yang paling minim, itu yang mesti diambil.

Baca Juga

Berhasil Bongkar Dugaan Korupsi Edhy Prabowo, Kemampuan Deteksi KPK Dipuji

Wempy berharap, pengganti Edhy mesti menyelesaikan berbagai persoalan krusial dalam tubuh KKP. Terutama berkaitan dengan ijin ekspor benur yang selama ini menuai kontroversi.

Jika keputusan ekspor hanya memberikan ruang bagi kelompok tertentu dan merugikan masa depan nelayan kobster secara ekologi dan ekonomi.

"Inu wajib untuk mereview kembali kebijakan yang dibuat oleh Edhy," sebut Wempy.

Ia meyakini, posisi menteri KP yang strategis dengan sumber daya yang luar biasa berpotensi disalahgunakan oleh pejabat menteri. Tentu saja untuk penggalangan dana untuk kepentingan politik partai.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11). ANTARA FOTO
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11). ANTARA FOTO

Wempy mengingatkan, menteri yang lain mesti lebih waspada dan harus profesional dan transparan dalam mengelola kekuasaan.

"Utamakan kepentingan umum, bangsa dan negara pasti selamat dari jeratan hukum," tutup pria asal Manggarai, Flores ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan suap ekspor benih lobster pada Rabu (25/11). Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lainnya.

Mereka ialah Staf Khusus KKP Safri dan Andreu Pribadi Misata; staf dari istri Edhy Prabowo, Ainul Faqih; pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi dan Amiril Mukminin; dan Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito. Mereka semua kini sudah menjalani penahanan. (Knu)

Baca Juga

KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Mantan Presenter Dalton Tanonaka Berikan Bukti Dugaan Kasus Pidana Penipuan
Indonesia
Mantan Presenter Dalton Tanonaka Berikan Bukti Dugaan Kasus Pidana Penipuan

Alvin melanjutkan, bukti yang diberikan salah satunya adalah audit keuangan dan laporan keuangan perusahaan yang merupakan investasi.

KPK Sita Kartu ATM Terkait Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo
Indonesia
KPK Sita Kartu ATM Terkait Dugaan Korupsi Menteri Edhy Prabowo

Kartu Debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi

Maraknya Masyarakat yang Nekat Mudik karena Ketidaksabaran dan Tak Disiplin
Indonesia
Maraknya Masyarakat yang Nekat Mudik karena Ketidaksabaran dan Tak Disiplin

Bukti masih ada warga nekat mudik nampak berdasar data penyekatan yang dilakukan pihaknya di hari kesepuluh yang jatuh pada 3 Mei 2020 kemarin.

Catat! Polisi tidak Bisa Tilang Pengemudi yang SIM-nya Mati Sebelum 29 Mei 2020
Indonesia
Catat! Polisi tidak Bisa Tilang Pengemudi yang SIM-nya Mati Sebelum 29 Mei 2020

Berlaku untuk SIM yang habis antara 17 Maret sampai 29 Mei 2020

 Pemalsu SIKM Diancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp12 Miliar
Indonesia
Pemalsu SIKM Diancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp12 Miliar

Adapun setiap warga yang nekat melakukan pemalsuan pembuatan SIMK dari Jakarta keluar Jabodetabek dan masuk ibu kota terancam hukuman denda maksimal Rp12 miliar dan 12 tahun penjara.

Meski Sebelumnya Tak Setuju, Fraksi PKS Kirim Empat Nama Pansus Banjir
Indonesia
Meski Sebelumnya Tak Setuju, Fraksi PKS Kirim Empat Nama Pansus Banjir

Fraksi PKS DPRD DKI telah mengirimkan empat nama anggotanya sebagai Pansus Banjir yang dibentuk.

Izinkan Ratusan TKA Masuk di Tengah Pandemi COVID-19, Pengamat: Pemerintah Ga Jelas
Indonesia
Izinkan Ratusan TKA Masuk di Tengah Pandemi COVID-19, Pengamat: Pemerintah Ga Jelas

"Sikap ngawur pemerintah itu bisa memicu konflik di masyarakat," kata Neta

Kejagung Korek Dugaan Pertemuan Pengacara Djoko Tjandra dan Kajari Jaksel
Indonesia
Kejagung Korek Dugaan Pertemuan Pengacara Djoko Tjandra dan Kajari Jaksel

Pemeriksaan Kepala Kejari Jakarta Selatan Anang Supriatna telah diambil alih Kejagung sejak 17 Juli 2020

Hari Ini, Tangkisan Terakhir Peneror Novel Lolos dari Tuntutan 1 Tahun Bui
Indonesia
Hari Ini, Tangkisan Terakhir Peneror Novel Lolos dari Tuntutan 1 Tahun Bui

Agenda duplik dari terdakwa penyerang Novel Baswedan hari ini terakhir sebelum sidang vonis