Tiga Opsi Memilih Calon Pengganti Edhy Prabowo Menteri Edhy Prabowo tersangka suap ekspor benih lobster. (Foto: MP/Ponco).

MerahPutih.com - Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan nonaktif, Edhy Prabowo menimbulkan berbagai persepsi soal siapa sosok penggantinya.

Pengamat politik Wempy Hadir menilai, ada tiga kemungkinan yang terjadi soal posisi pengganti eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Baca Juga

Polemik Ekspor Benur: Dilarang Era Susi, Dibuka Menteri Edhy

Pertama, posisi Menteri tetap diberikan kepada partai Gerindra. Dengan demikian jatah dua menteri Gerindra tidak hilang setelah sebelumnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang bertahan.

"Tinggal Gerindra menyodorkan nama kadernya yang didorong menggantikan posisi Edhy Prabowo," kata Wempy kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (27/11).

Opsi berikutnya, Presiden Jokowi bisa memberikan kepada partai politik lain. Dengan alasan ada penyegaran dalam tubuh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, opsi ini bisa mencegah meluasnya persepsi publik bahwa partai tertentu hendak memanfaatkan kementerian yang dinilai 'basah' ini.

KPK tunjukan bukti belanjaan Menteri Edhy di Amerika. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).
KPK tunjukan bukti belanjaan Menteri Edhy di Amerika. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

Ketiga, Jokowi bisa saja memberikan posisi menteri KP kepada kalangan profesional.

"Hal ini bisa saja dilakukan agar menghindari konflik kepentingan antar partai politik koalisi pemerintah," ungkap Direktur Indo Polling Network ini.

Namun, setiap keputusan yang diambil oleh Jokowi memiliki resiko. Dengan demi?an, tinggal dilihat mana resiko yang paling minim, itu yang mesti diambil.

Baca Juga

Berhasil Bongkar Dugaan Korupsi Edhy Prabowo, Kemampuan Deteksi KPK Dipuji

Wempy berharap, pengganti Edhy mesti menyelesaikan berbagai persoalan krusial dalam tubuh KKP. Terutama berkaitan dengan ijin ekspor benur yang selama ini menuai kontroversi.

Jika keputusan ekspor hanya memberikan ruang bagi kelompok tertentu dan merugikan masa depan nelayan kobster secara ekologi dan ekonomi.

"Inu wajib untuk mereview kembali kebijakan yang dibuat oleh Edhy," sebut Wempy.

Ia meyakini, posisi menteri KP yang strategis dengan sumber daya yang luar biasa berpotensi disalahgunakan oleh pejabat menteri. Tentu saja untuk penggalangan dana untuk kepentingan politik partai.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11). ANTARA FOTO
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berada di dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11). ANTARA FOTO

Wempy mengingatkan, menteri yang lain mesti lebih waspada dan harus profesional dan transparan dalam mengelola kekuasaan.

"Utamakan kepentingan umum, bangsa dan negara pasti selamat dari jeratan hukum," tutup pria asal Manggarai, Flores ini.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan suap ekspor benih lobster pada Rabu (25/11). Selain Edhy, KPK menetapkan enam tersangka lainnya.

Mereka ialah Staf Khusus KKP Safri dan Andreu Pribadi Misata; staf dari istri Edhy Prabowo, Ainul Faqih; pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi dan Amiril Mukminin; dan Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito. Mereka semua kini sudah menjalani penahanan. (Knu)

Baca Juga

KPK Geledah Sejumlah Lokasi Terkait Kasus Suap Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Soal Tragedi Semanggi
Indonesia
Jaksa Agung Diputus Melawan Hukum Soal Tragedi Semanggi

PTUN memutuskan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan perbuatan melawan hukum melalui pernyataannya tentang Tragedi Semanggi I dan Semanggi II.

Tim Siber Mabes Polri Turun Tangan Pantau Konten Negatif selama Pilkada Serentak
Indonesia
Tim Siber Mabes Polri Turun Tangan Pantau Konten Negatif selama Pilkada Serentak

Pilkada Serentak 2020 diprediksi memicu adanya ujaran kebencian yang menyerang salah satu calon kepala daerah. Serangan tersebut bisa dalam bentuk SARA hingga penyebaran hoaks.

DKI Pertimbangkan Permintaan Jokowi Sekolah Tatap Muka Dua Hari Seminggu
Indonesia
DKI Pertimbangkan Permintaan Jokowi Sekolah Tatap Muka Dua Hari Seminggu

Semua keputusan yang diambil oleh Gubernur Anies Baswedan selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak tak terkecuali Pemerintah Pusat.

[HOAKS atau FAKTA]: Semua Fraksi DPRD Sepakat Copot Anies dari Gubernur
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Semua Fraksi DPRD Sepakat Copot Anies dari Gubernur

Postingan itu dimaksudkan untuk memberitahukan publik, semua fraksi DPRD DKI sepakat untuk mencopot Anies Baswedan.

Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP
Indonesia
Tanggapan Muhammadiyah Terkait Pembakaran Bendera PDIP

Muhammadiyah mendukung langkah PDIP untuk menempuh jalur hukum daripada melakukan aksi massa.

Teknisi Hotel di Malang Tewas Terjepit Lift
Indonesia
Teknisi Hotel di Malang Tewas Terjepit Lift

Seorang teknisi berjenis kelamin laki-laki di Hotel Ibis, Jalan Letjend Sutoyo, Kota Malang tewas terjepit saat melakukan perbaikan lift, sekitar pukul 9.30 WIB, Jumat (28/5).

KPK Periksa 63 Kepala SMP yang Mundur Gegara Diperas Kejaksaan Rp1,4 Miliar
Indonesia
KPK Periksa 63 Kepala SMP yang Mundur Gegara Diperas Kejaksaan Rp1,4 Miliar

Ali Fikri, mengatakan bahwa pihaknya memang sedang melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut.

Dampak Pilkada di Tengah Pandemi Versi Guru Besar UI
Indonesia
Dampak Pilkada di Tengah Pandemi Versi Guru Besar UI

Namun di sisi lain, pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politic

Lima Pedagang Batik dari Jepara Positif COVID-19 di Alun-alun Utara Keraton Solo
Indonesia
Lima Pedagang Batik dari Jepara Positif COVID-19 di Alun-alun Utara Keraton Solo

Sebanyak lima orang pedagang batik menggunakan mobil asal Kabupaten Jepara dinyatakan positif dari hasil tes swab antigen secara acak.

Libur Panjang, Ragunan Cuma Terima 2000 Wisatawan Per Hari
Indonesia
Libur Panjang, Ragunan Cuma Terima 2000 Wisatawan Per Hari

Dari banyak wahana, dua wahana, yaitu taman satwa anak dan pusat primata schumutser masih belum dibuka.