Tiga Mantan Kepala Daerah yang Potensial Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)

Merahputih.com - Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ada tiga orang mantan kepala daerah yang potensial menjadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketiganya dinilai punya pengalaman di pemerintahan dan teruji menghadapi dinamika politik.

"Mantan kepala daerah terutama gubernur sangat potensial menjadi pembantu Presiden Jokowi di pemerintahan karena berpengalaman panjang di birokrasi," kata Adi, Kamis (5/9).

Baca Juga

Wagub NTB Dukung TGB Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Selain karena prestasinya, mereka juga memiliki kecakapan menghadapi dinamika politik sehingga bisa menjadi bekal ketika memimpin kementerian.

Menurut dia, kecakapan tersebut dibutuhkan agar seorang menteri tidak "dikudeta" dalam hal kebijakan-kebijakannya yang telah disusun sehingga berdampak mandeknya berbagai program di kementerian tersebut.

"Menteri itu adalah jabatan politik yang tidak hanya harus bekerja secara profesional namun harus mampu menghadapi banyak gempuran dari eksternal dan internal partai. Daya tahan hadapi dinamika politik ini harus dilihat sebagai kriteria penting calon menteri Jokowi," jelas Adi dikutip Antara.

Tuan Guru Bajang salat Jumat di Solo
Tuan Guru Bajang (TGB) menemui warga usai salat Jumat di Masjid Tegalsari, Kelurahan Bumi, Kecamatan Laweyan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/7).(MP/Ismail)

Ketiga nama yang menurut Adi layak dipertimbangkan itu adalah mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo atau yang akrab disapa Pakde Karwo.

Adi yang merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu melanjutkan, kemampuan menghadapi dinamika politik itu diperlukan, misalnya ketika proses kebijakan kementerian melalui proses di DPR yang dinilainya tidak mudah.

Baca Juga

Deretan Nama-Nama Kandidat 'Menteri Milenials' Jokowi

Dibutuhkan dukungan politik yang kuat bagi menteri agar kebijakannya mulus dalam proses di DPR. Karena bisa saja menteri tersebut menerima banyak kritik parlemen sehingga terhambat dan tidak melahirkan kebijakan yang mulus dan cepat.

"Namun tentu saja Presiden Jokowi jangan asal memilih mantan gubernur, harus yang memiliki kompetensi dan integritas sehingga bisa menopang kinerja Jokowi lima tahun mendatang," tutupnya. (*)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH