Tiga Konsekuensi KKB Dilabeli Teroris, Salah Satunya Ditangani Densus 88 Arsip- KKB Papua. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Pemerintah resmi menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris. Ada tiga konsekuensi setelah KKB Papua berubah dan ditetapkan menjadi teroris.

"Pertama ujung tombak penanganan adalah Polri dalam hal ini Densus 88, dan para pelaku dihukum menggunakan UU 5 tahun 2018," kata pengamat terorisme Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib di Jakarta, Jumat (30/4).

Polri, kata dia, bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme.

Baca Juga:

Pelabelan KKB Sebagai Teroris Jangan Sampai Timbulkan Stigma Negatif Warga Papua

"Namun perlu segera ada Perpres TNI mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi," kata dia.

Konsekuensi kedua, menurut dia, adalah penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua mesti berdasarkan pimpinan mereka.

Ilustrasi Densus 88 Antiteror (MP/Win)
Ilustrasi Densus 88 Antiteror (MP/Win)

Jangan sampai, kata Ridlwan, salah menyebut sebagai kelompok teroris Papua karena akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung.

"Sebut saja nama kelompoknya misalnya kelompok teroris Lekagak Telenggen, kelompok teroris Goliat Tabuni, kelompok teroris Kely Kwalik, dan seterusnya," ucapnya.

Ridlwan menambahkan, konsekuensi ketiga adalah Densus 88 bisa menangkap siapa saja yang setuju, atau mendukung aksi-aksi bersenjata di Papua. Termasuk mereka yang mendukung di medsos.

"Misalnya Veronika Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai UU 5 tahun 2018," kata Ridlwan.

Baca Juga:

Gubernur Papua Minta Pemerintah Pusat Kaji Lagi Soal Pelabelan Teroris untuk KKB

Penangkapan itu juga bisa dilakukan terhadap aktivis-aktivis pro KKB yang berada di kota-kota di luar Papua.

"Misalnya di Yogya, di Surabaya, kalau ada indikasi kelompok itu mendukung KKB sekarang bisa dihukum dengan UU terorisme," kata dia lagi.

Ridlwan menjelaskan dengan demikian perlu dipikirkan masifnya penangkapan, termasuk kapasitas penjara yang digunakan nanti.

"Pergantian istilah menimbulkan konsekuensi serius yang harus disiapkan pemerintah," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Labeli KKB Papua Sebagai Teroris, Pemerintah Putus Asa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
FORTIBER Sebut Ucapan Jozeph Zhang Berpotensi Merusak Persatuan Bangsa Indonesia
Indonesia
FORTIBER Sebut Ucapan Jozeph Zhang Berpotensi Merusak Persatuan Bangsa Indonesia

"Karena akan merusak persatuan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan Bhinneka Tunggal Ika yang sudah dibangun sejak lama," kata Anda

Kasus Bansos, KPK Dalami Aliran Duit dari Pejabat Kemensos ke Cita Citata
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Dalami Aliran Duit dari Pejabat Kemensos ke Cita Citata

Pedangdut Cita Citata memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus korupsi bansos COVID-19.

Polisi Masih Data Jumlah Korban Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar
Indonesia
Polisi Masih Data Jumlah Korban Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar

"Semua masih fokus dulu pada pengamanan keselamatan warga. Ada juga yang bertugas menyisir lokasi dan lainnya. Untuk korban meninggal dan luka-luka itu masih dalam pendataan," ujar Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) Kombes Pol E Zulpan.

PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba
Indonesia
PCNU Cirebon Tolak Potongan Hukuman Mati Penyelundup Narkoba

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon dorong Kejaksaan lakukan kasasi agar peyelundup narkoba tetap di hukum mati.

20 Warga Reaktif COVID-19 Usai Kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung
Indonesia
20 Warga Reaktif COVID-19 Usai Kegiatan Rizieq Shihab di Megamendung

Sebanyak 20 orang dinyatakan reaktif COVID-19 pasca-acara Rizieq Shihab di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Megamendung.

Ridwan Kamil: Warga Jakarta Jangan Dulu Berwisata ke Jabar
Indonesia
Ridwan Kamil: Warga Jakarta Jangan Dulu Berwisata ke Jabar

Kang Emil mengimbau kepada warga Provinsi DKI Jakarta agar jangan dulu bepergian atau berwisata ke Provinsi Jabar.

KPK Sebut NTB Banyak Kehilangan PAD di Bawah Kepemimpinan Zulkiflimansyah
Indonesia
KPK Sebut NTB Banyak Kehilangan PAD di Bawah Kepemimpinan Zulkiflimansyah

Hal itu terendus komisi antirasuah saat mendampingi Pemprov NTB dan Kejakti NTB menangani masalah aset Gili Trawangan.

Lamar CPNS dan PPPK Sumbar, Teliti dan Baca Petunjuk Pendaftaran
Indonesia
Lamar CPNS dan PPPK Sumbar, Teliti dan Baca Petunjuk Pendaftaran

Dari total 1.176 formasi itu Pemprov Sumbar membuka lowongan untuk disabilitas sebanyak 9 formasi dan lulusan terbaik 13 formasi.

Perintahkan Tambah 2 Juta Paket Obat, Jokowi: Kan Enggak Mahal
Indonesia
Perintahkan Tambah 2 Juta Paket Obat, Jokowi: Kan Enggak Mahal

Jokowi meminta Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk tidak ragu

KPU Ingatkan Gibran-Teguh dan Bajo Copot Sendiri Baliho Kampanye
Indonesia
KPU Ingatkan Gibran-Teguh dan Bajo Copot Sendiri Baliho Kampanye

Tahapan Pilwakot Solo, Jawa Tengah telah masuk hari tenang pada Minggu-Selasa (6-8/11).