Tiga Konsekuensi KKB Dilabeli Teroris, Salah Satunya Ditangani Densus 88 Arsip- KKB Papua. (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Pemerintah resmi menyebut kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris. Ada tiga konsekuensi setelah KKB Papua berubah dan ditetapkan menjadi teroris.

"Pertama ujung tombak penanganan adalah Polri dalam hal ini Densus 88, dan para pelaku dihukum menggunakan UU 5 tahun 2018," kata pengamat terorisme Universitas Indonesia (UI) Ridlwan Habib di Jakarta, Jumat (30/4).

Polri, kata dia, bisa meminta bantuan TNI, bahkan pasukan khusus TNI dalam operasi penegakan hukum terhadap terorisme.

Baca Juga:

Pelabelan KKB Sebagai Teroris Jangan Sampai Timbulkan Stigma Negatif Warga Papua

"Namun perlu segera ada Perpres TNI mengatasi terorisme sebagai payung hukum dan bisa segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi," kata dia.

Konsekuensi kedua, menurut dia, adalah penyebutan secara spesifik kelompok terorisme di Papua mesti berdasarkan pimpinan mereka.

Ilustrasi Densus 88 Antiteror (MP/Win)
Ilustrasi Densus 88 Antiteror (MP/Win)

Jangan sampai, kata Ridlwan, salah menyebut sebagai kelompok teroris Papua karena akan membuat marah warga Papua lain yang tidak mendukung.

"Sebut saja nama kelompoknya misalnya kelompok teroris Lekagak Telenggen, kelompok teroris Goliat Tabuni, kelompok teroris Kely Kwalik, dan seterusnya," ucapnya.

Ridlwan menambahkan, konsekuensi ketiga adalah Densus 88 bisa menangkap siapa saja yang setuju, atau mendukung aksi-aksi bersenjata di Papua. Termasuk mereka yang mendukung di medsos.

"Misalnya Veronika Koman, selama ini mendukung KKB di Twitter, bisa ditangkap atas dugaan terorisme sesuai UU 5 tahun 2018," kata Ridlwan.

Baca Juga:

Gubernur Papua Minta Pemerintah Pusat Kaji Lagi Soal Pelabelan Teroris untuk KKB

Penangkapan itu juga bisa dilakukan terhadap aktivis-aktivis pro KKB yang berada di kota-kota di luar Papua.

"Misalnya di Yogya, di Surabaya, kalau ada indikasi kelompok itu mendukung KKB sekarang bisa dihukum dengan UU terorisme," kata dia lagi.

Ridlwan menjelaskan dengan demikian perlu dipikirkan masifnya penangkapan, termasuk kapasitas penjara yang digunakan nanti.

"Pergantian istilah menimbulkan konsekuensi serius yang harus disiapkan pemerintah," ujarnya. (Knu)

Baca Juga:

Labeli KKB Papua Sebagai Teroris, Pemerintah Putus Asa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Puan Minta Kadin Bantu Percepatan Vaksinasi
Indonesia
Puan Minta Kadin Bantu Percepatan Vaksinasi

Ketua DPR Puan Maharani mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) untuk lebih berperan aktif membantu percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei
Indonesia
Alasan PDIP Keberatan Pileg dan Pilpres Digelar 15 Mei

Fraksi PDIP di DPR keberatan dengan sikap pemerintah yang mengusulkan pencoblosan pileg dan pilpres dilakukan pada 15 Mei 2024.

KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Banggai Laut Tersangka Suap

KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut tahun 2020.

BMKG Peringatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Selatan Jatim
Indonesia
BMKG Peringatkan Potensi Gelombang Tinggi di Perairan Selatan Jatim

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi gelombang laut tinggi bakal terjadi di perairan Selatan Jawa Timur pada 11 hingga 12 Agustus 2021.

Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Gerindra: Ini Kabar Gembira
Indonesia
Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, Gerindra: Ini Kabar Gembira

10 bulan bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19

Antisipasi Banjir, Wakil Wali Kota Jakpus Minta Warga Bersihkan Saluran Air Setiap Hari
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Ungkap Warna Gagang Senjata Rakitan yang Diduga Digunakan Laskar FPI

Pemeriksaan dan pengujian barang bukti di Labfor Polri itu didampingi ahli dari Pindad

Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh
Indonesia
Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh

Mahyudin juga menyadari untuk terwujudnya amandemen khususnya Pasal 22D bukan perkara mudah

Batasi Mobilitas Warga, Jasa Marga Sekat 11 Tol Hingga 20 Juli
Indonesia
Batasi Mobilitas Warga, Jasa Marga Sekat 11 Tol Hingga 20 Juli

Jasa marga juga membantu penyampaian informasi penyekatan ini melalui media massa

Bikin Konten Youtube, Remaja di Tangerang Tewas Ditabrak Truk
Indonesia
Bikin Konten Youtube, Remaja di Tangerang Tewas Ditabrak Truk

Seorang remaja 14 tahun tewas setelah tertabrak truk di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Korban bersama rekannya diduga tengah membuat konten YouTube.