Tiga Bakal Calon Independen Maju di Pilwakot Solo, Satu Orang Eks Relawan Jokowi-Ma'ruf Bakal calon independen di Pilwakot Solo, Henry Indraguna konsultasi di kantor KPU Solo, Jawa Tengah, Senin (2/12) (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Jawa Tengah mencatat ada tiga bakal calon independen yang akan maju di Pilwakot Solo 2020.

Ketiga bakal calon tersebut saat ini sudah melakukan konsultasi ke KPU hingga mengambil formulir tata cara pengumpulan e-KTP sebagai syarat dukungan.

Baca Juga:

Pemilu 2019 Selesai, KPU Solo Bongkar 8.670 Kotak Suara dan Akan Dilelang

Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti mengungkapkan KPU Solo belum resmi membuka pendaftaran calon independen di Pilwakot Solo. Meskipun belum dibuka, sudah ada yang datang ke KPU untuk menanyakan syarat dukungan.

Ketua KPU Solo Nurul Sutarti tegaskan calon independen harus penuhi syarat KTP
Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti, Senin (2/12). (MP/Ismail)

"Kita terbuka jika ada yang ingin konsultasi soal bakal calon independen. Sudah ada tiga bakal calon yang ingin maju lewat independen," kata dia.

Ia mengungkapkan, ketiga bakal balon tersebut adalah Isa Ansori, Bagyo Wahyono, dan Henry Indraguna. Isa Ansori berasal dari relawan Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) yang tak lain adalah kelompok relawan pendukung Jokowi- Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 lalu.

Kemudian nama kedua yang maju di Pilwakot Solo jalur independen adalah dari Komunitas Tikus Pithi Hanoto Baris. Komunitas ini sudah ada paket cawali dan cawawali atas nama Bagyo Wahyono dan FX Supardjo.

“Terakhir adalah Henry Indraguna yang telah mengambil formulir syarat dukungan independen ke KPU. Namun, di tengah perjalanan dia (Henry) mundur dengan alasan kesulitan memenuhi syarat dukungan yang hanya diberikan waktu lima hari," paparnya.

Nurul menjelaskan awalnya pendaftaran calon independen dibuka mulai tanggal 11 Desember 2019 hingga 5 Maret 2020. KPU RI lalu merevisi PKPU Nomor 15/2019 dengan PKPU Nomor 16/2019. Dimana syarat dukungan e-KTP harus diserahkan ke KPU tanggal 14-18 Januari 2020.

Baca Juga:

Dianggap Tidak Netral, Anggota KPU Solo Diadukan ke Bawaslu dan DKPP

"Calon perseorangan harus mengumpulkan fotokopi KTP elektronik minimal 35.870 penduduk Solo atau 8,5 persen dari DPT Pemilu 2019 sebesar 421.999 orang. Cawali jalur perseorangan juga mesti mengumpulkan pernyataan bermaterai dari pemilik e-KTP," pungkas Nurul Sutarti.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Katrol Popularitas Gibran di Pilwalkot Solo, Relawan Kagege Adakan Bakti Sosial

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PB IDI Sarankan Tiga Aspek ini Cegah Penularan Penyakit di Tengah Pandemi
Indonesia
PB IDI Sarankan Tiga Aspek ini Cegah Penularan Penyakit di Tengah Pandemi

Menjaga daya tahan tubuh, terutama di tengah pandemi sebagai hal penting

Dua Penyuap Juliari Batubara Divonis 4 Tahun Penjara
Indonesia
Dua Penyuap Juliari Batubara Divonis 4 Tahun Penjara

Direktur Utama PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja dan seorang pengusaha Harry Van Sidabukke divonis empat tahun pidana penjara.

Wagub Uu Minta Anak Muda Jangan Diam, Melamun, Rebahan
Indonesia
Wagub Uu Minta Anak Muda Jangan Diam, Melamun, Rebahan

Pemprov Jawa Barat memiliki banyak program kepemudaan

Pembebasan Lahan Tol Japek Selatan Capai 86 Persen
Indonesia
Pembebasan Lahan Tol Japek Selatan Capai 86 Persen

Jika sudah beroperasi penuh jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan dengan investasi sebesar Rp14,69 triliun dan masa konsesi 35 tahun ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan.

Bekas Wakil Ketua KPK Mengulas Kasus Surat Gubernur Sumbar
Indonesia
Bekas Wakil Ketua KPK Mengulas Kasus Surat Gubernur Sumbar

Penyidik Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang masih menyelidiki kasus surat permintaan sponsor dengan bermodalkan surat bertandatangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.

KPK Gelar Rapat untuk Periksa Anies Terkait Korupsi Tanah Munjul
Indonesia
KPK Gelar Rapat untuk Periksa Anies Terkait Korupsi Tanah Munjul

Hal itu dilakukan untuk menentukan pemanggilan pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait kasus ini. Keputusan pemanggilan Anies akan diambil Lembaga Antikorupsi sesuai fakta-fakta yang ada.

Polisi Kejar Buron Kasus Pemalsuan Surat Hasil Test COVID-19
Indonesia
Polisi Kejar Buron Kasus Pemalsuan Surat Hasil Test COVID-19

Satu pelaku yang dikejar adalah rekanan salah satu tersangka, yaitu MAIS.

Harga Rapid Test Antigen di Luar Pulau Jawa Dipastikan Lebih Mahal
Indonesia
Harga Rapid Test Antigen di Luar Pulau Jawa Dipastikan Lebih Mahal

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan batas harga tertinggi rapid test antigen.

Kudeta Demokrat, Moeldoko dan AHY Lagi Tunjukan Politik Petak Umpet
Indonesia
Kudeta Demokrat, Moeldoko dan AHY Lagi Tunjukan Politik Petak Umpet

Tudingan adanya dugaan keterlibatan elite Pemerintah pun cukup mengusik pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Wagub DKI Minta Yoory Jujur saat Pemeriksaan KPK
Indonesia
Wagub DKI Minta Yoory Jujur saat Pemeriksaan KPK

Riza meminta mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan untuk berkata sejujurnya dalam pemeriksaan KPK.