Tiga Anggota TNI Jalani Rekonstruksi Tabrak dan Buang Tubuh Sejoli Nagreg KSAD Jenderal Dudung Abdurachman mengunjungi makam Salsabila (14), korban tabrakan oleh oknum TNI AD di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (27/12/2021). (Foto:Antara)

MerahPutih.com - Kasus tertabraknya sejoli Handi dan Salsa di Nagreg, Bandung, Jawa Barat, lalu tubuhnya dibuang di Sungai Serayu Kabupaten Bandung, Rabu (8/12), terus berlanjut. Tiga anggota TNI tengah menjalani proses hukum oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI AD setelah dilimpahkan pengusutannya dari Kepolisian.

Puspom TNI AD menggelar rekonstruksi insiden tabrak lari dua sejoli yang melibatkan tiga anggota TNI di jalan Raya Bandung-Garut, kawasan Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (3/1). Tiga tersangka, yakni Kolonel Inf Priyanto, Kopral Satu DA, dan Kopral Dua Ahmad dihadirkan dalam rekonstruksi ini.

Baca Juga:

Panglima TNI Maksimalkan Tuntutan Hukuman Seumur Hidup Tiga Anggotanya

Bersama dengan seorang saksi kunci, ketiga tersangka pembuangan jenazah sejoli, Handi dan Salsabila ke Sungai Serayu, Jateng, tersebut memperagakan detik-detik tabrakan maut.

Tangan mereka diborgol, mengenekan baju tahanan berwarna kuning dan hanya memakai sendal jepit. Raut wajah ketiganya pun tampak datar dan pucat seraya mengenakan masker.

Dua boneka manekin menjadi alat peraga korban, serta replika mobil hitam pelaku nopol B 300 Q dan replika sepeda motor korban D 2000 RS ditempatkan di lokasi kejadian.

Meski digelar dipinggir jalan raya, sejumlah warga ikut menyaksikan jalannya proses rekonstruksi. Sejumlah adegan dilakukan dalam rekonstruksi ini.

Pertama, adegan menabrak korban, tersangka turun dari kendaraan. Kedua, korban diangkat ke pinggir jalan dan adegan ketiga, korban perempuan ditarik dari kolong mobil dan dibawa ke pinggir jalan hingga dimasukkan ke dalam mobil melaluin pintu tengah oleh tersangka satu dan dua.

Baca Juga:

KSAD Minta Maaf Pastikan Hukum 3 Anggota TNI Buang Mayat Korban Tabrakan

Adegan keempat, korban laki-laki dimasukkan ke bagian belakang mobil ileh tersangka 1 dan 3, bersama saksi. Dan, adegan kelima, tersangka pergi membawa korban.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa memaparkan, Senin (3/1) dilakukan rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) Nagreg, kemudian jika memungkinkan akan dilanjutkan rekonstruksi di TKP kedua, yaitu di Jembatan Sungai Serayu, Jawa Tengah.

"Tetapi kalau ternyata rekonstruksi di Nagreg agak lama, maka untuk rekonstruksi di Jembatan Sungai Serayu akan dilakukan hari Selasa (4/1), tapi kita semua sudah merencanakan pemberkasan dari penyidik sudah selesai hari Kamis (6/1)," katanya.

Kemudian minggu depan, katanya, berkas akan dilimpahkan kepada Oditur Jenderal TNI yang sudah diinstruksikan untuk mempercepat proses pemberkasan agar dapat dilimpahkan ke Pengadilan Militer.

Andika mengatakan, motif para pelaku hingga kini masih dilakukan pendalaman, akan tetapi melihat dari tindakan yang telah dilakukan, maka dapat dikenakan berbagai pasal dengan ancaman hukuman seumur hidup.

"Apa pun motifnya kita masih dalami terus, tetapi dari tindakan tadi sudah begitu banyak pasal, khususnya Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, belum lagi pasal-pasal lain, belum lagi UU, begitu banyak. Intinya kami akan maksimalkan tuntutan hukuman seumur hidup," kata Panglima TNI. (Knu)

Baca Juga:

Satu Oknum Anggota TNI AU Ditahan karena Diduga Terlibat Pengiriman TKI Ilegal ke Malaysia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kisah Petugas Jogo Tonggo, Keluarkan Uang Pribadi untuk Makan Warga Isolasi
Indonesia
Kisah Petugas Jogo Tonggo, Keluarkan Uang Pribadi untuk Makan Warga Isolasi

"Saya juga ikut melakukan isolasi wilayah setelah dilakukan tracking dan tes swab hasilnya negatif," ujar Panut saat dijumpai MerahPutih.com, Minggu (23/5).

Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Blitar, Ini Kata BMKG
Indonesia
Gempa Magnitudo 6,2 Guncang Blitar, Ini Kata BMKG

Gempa berkekuatan magnitudo 6,2 M mengguncang tenggara Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Jumat (21/5) sekitar pukul 19.09 WIB.

OTT Bupati Kuansing Diduga Terkait Suap Izin Perkebunan
Indonesia
OTT Bupati Kuansing Diduga Terkait Suap Izin Perkebunan

KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar delapan orang

Peningkatan Masif Mobilitas Penduduk Saat Lebaran Terjadi di Empat Pulau Ini
Indonesia
Peningkatan Masif Mobilitas Penduduk Saat Lebaran Terjadi di Empat Pulau Ini

Mengacu pada data tersebut, peningkatan kegiatan pada sektor ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari momen jelang Lebaran

Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan, Makan Prasmanan Belum Dibolehkan
Indonesia
Pemprov DKI Izinkan Resepsi Pernikahan, Makan Prasmanan Belum Dibolehkan

DKI Jakarta juga mewajibkan para pekerja dan undangan yang hadir di resepsi pernikahan untuk divaksin COVID-19

Jakpro Umumkan Pemenang Tender Sirkuit Formula E
Indonesia
Jakpro Umumkan Pemenang Tender Sirkuit Formula E

PT Jakarta Propertindo mengumumkan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk sebagai pemenang lelang proyek pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara.

Pasokan Air PDAM Kota Bogor Baru Normal Dalam Satu Pekan
Indonesia
Pasokan Air PDAM Kota Bogor Baru Normal Dalam Satu Pekan

Setelah pipa yang patah diganti dengan pipa baru, aliran baku tidak bisa langsung dibuka penuh, tapi harus dilakukan secara bertahap, mulai dari 200 liter per detik, kemudian dinaikkan menjadi 600 liter per detik.

Akhirnya, Aturan Lindungi Korban Kekerasan Seksual Jadi Inisiatif DPR
Indonesia
Akhirnya, Aturan Lindungi Korban Kekerasan Seksual Jadi Inisiatif DPR

Aturan ini telah berubah jadi Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan (RUU TPKS) sebelumnya RUU Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Pemkab Bogor Izinkan Fasilitas Umum Dibuka, Kapasitas Dibatasi
Indonesia
Pemkab Bogor Izinkan Fasilitas Umum Dibuka, Kapasitas Dibatasi

"Fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25 persen," kata Bupati Bogor Ade Yasin di Cibinong, Jumat (3/12).

Soal Formula E, KPK Ingatkan APBD tak Boleh Dipakai untuk Bisnis
Indonesia
Soal Formula E, KPK Ingatkan APBD tak Boleh Dipakai untuk Bisnis

"Dari Kemendagri juga sudah menyebutkan, bahwa anggaran pemda tidak boleh digunakan untuk event yang tujuannya bisnis, jadi penyelenggaraannya harus B2B, tidak bisa dibiayai dengan anggaran APBD," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/4) malam.