Tiga Alasan Penerapan Presidential Threshold dalam Penyelenggaraan Pilpres Sejumlah pelajar menyaksikan alat peraga Pemilu pada peresmian Graha Pintar Pemilu di Temanggung, Jawa Tengah, Kamis (31/8). (ANTARA FOTO/Anis Efizudin)

MerahPutih.com - Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dinilai bukan merupakan sesuatu yang dilarang.

Persoalan sebenarnya hanya terkait dengan besaran jumlah persentase dari presidential threshold dan itu merupakan kebijakan hukum terbuka atau opened legal policy. Hal itu diungkapkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Muhammad Fauzan.

"Ada beberapa alasan atau dasar argumentasi kebijakan presidential threshold dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden," ujar Fauzan dalam keterangannya kepada Merahputih.com, Selasa (28/12).

Baca Juga:

Sekjen PDIP Buka Suara Soal Presidential Threshold

Pertama, yakni memperkuat sistem presidensial. Di mana presiden dan wakil presiden yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat memiliki kedudukan yang kuat. Sehingga tidak dapat diberhentikan secara mudah karena faktor politik.

Kedua, untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena jika tidak ada kebijakan presidential threshold sangat mungkin presiden dan wakil presiden yang dipilih secara langsung “hanya” diusulkan oleh partai politik yang tidak memiliki wakil dengan jumlah yang tidak signifikan di parlemen.

Jika hal ini terjadi, maka akan ada potensi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden terpilih akan selalu “diganggu” oleh partai-partai politik yang memiliki wakil di parlemen dengan jumlah yang signifikan (mayoritas) yang kebetulan calon presiden/wakil presidennya kalah dalam pemilihan umum.

Ketiga, dalam rangka penyederhanaan sistem kepartaian melalui mekanisme alami. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pemerintahan presidensial dalam era demokrasi juga harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk mendirikan partai politik. Namun demikian, sistem presidensial tidak akan berjalan efektif jika disandingkan dengan sistem multipartai.

"Oleh karena itu menjadi penting untuk mewujudkan sistem presidensial dengan sistem multipartai sederhana," jelas dia.

Baca Juga:

Beda Keinginan Presidential Threshold Partai Pendukung Jokowi

Menurutnya, perdebatan mengenai presidential threshold telah banyak terjadi di tengah masyarakat. Bahkan, perdebatan tersebut juga telah dibawa melalui mekanisme yang telah disediakan oleh hukum tata negara. Yakni melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 16/PUU-V/2007 dan No. 51-52-59/PUU-VI/2008 serta Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa kebijakan presidential threshold dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Dan merupakan kebijakan yang diamanatkan oleh UUD yang bersifat terbuka," singkatnya.

Berdasarkan UUD, memberikan kualifikasi bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah bersifat final dan mengikat, hal tersebut sebagaimana diamanatkan dapak ketentuan Pasal 24C ayat (1).

"Memerhatikan hal tersebut di atas, maka perdebatan tentang perlu tidaknya atau boleh tidaknya kebijakan presidential threshold secara yuridis melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi telah final dan mengikat, artinya terlepas dari setuju atau tidaknya atas kebijakan presidential threshold maka setiap anak bangsa sudah selayaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi," tutup dia. (Ayu)

Baca Juga:

DPR Isyaratkan Tidak Mungkin Revisi Presidential Threshold Sebelum Pilpres 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Baru 40 Persen Daerah Gelar PTM
Indonesia
Baru 40 Persen Daerah Gelar PTM

Dari target sekitar 5,5 juta jiwa guru dan tenaga kependidikan, baru Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta, yang angka ketuntasan vaksinasinya mencapai lebih dari 90 persen, sedangkan provinsi lain jauh berada di bawah.

15 Pelanggaran Lalu Lintas Ini Jadi Target Penindakan Polisi Saat Operasi Patuh Jaya
Indonesia
15 Pelanggaran Lalu Lintas Ini Jadi Target Penindakan Polisi Saat Operasi Patuh Jaya

Sosialisasi Operasi Patuh Jaya 2021 telah dilaksanakan selama sepekan

Kapolri Sebut Indonesia Sulit Atasi COVID-19 Tanpa Persatuan dan Kesatuan Warga
Indonesia
Kapolri Sebut Indonesia Sulit Atasi COVID-19 Tanpa Persatuan dan Kesatuan Warga

"Kekuatan rasa kebangsaan, kekuatan rasa persatuan dan rasa cinta terhadap seluruh masyarakat bangsa Indonesia," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Berbelanja di Supermarket Diwajibkan Punya Aplikasi PeduliLindungi
Indonesia
Berbelanja di Supermarket Diwajibkan Punya Aplikasi PeduliLindungi

Penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bakal diwajibkan jika ingin masuk ke supermarket dan hipermarket di Jawa-Bali, mulai 14 September 2021.

Unpad Soroti Lambatnya Penyerapan Anggaran COVID-19 di Jabar
Indonesia
Unpad Soroti Lambatnya Penyerapan Anggaran COVID-19 di Jabar

Pemprov Jabar sendiri telah lakukan berbagai kebijakan berupa refokusing hingga pergeseran anggaran agar APBD mampu mencukupi dalam upaya penanganan. Meski demikian, melihat data yang ada, per Juli 2021, serapan anggaran Jabar baru terserap 17,6 persen.

Garuda Angkut Komoditas Ekspor Ikan Tuna Sulut ke Jepang
Indonesia
Garuda Angkut Komoditas Ekspor Ikan Tuna Sulut ke Jepang

Garuda Indonesia akan mendukung aktivitas ekspor melalui angkutan komoditas ekspor kargo dengan proyeksi angkutan sebesar 1.000 ton kargo yang terdiri dari komoditas kemaritiman khususnya ikan tuna.

Dipanggil KPK, Anies: Insya Allah Saya Hadir
Indonesia
Dipanggil KPK, Anies: Insya Allah Saya Hadir

"Tapi Insya Allah saya akan hadir sesuai dengan undangan yang diberikan oleh KPK besok," ucap Anies

Selama 2021, KPK Berhasil Kumpulkan PNBP Rp 246,299 Miliar
Indonesia
Selama 2021, KPK Berhasil Kumpulkan PNBP Rp 246,299 Miliar

"Data 2021 PNBP yang ditargetkan oleh KPK Rp 100,9 miliar. Realisasi pada 2021 sebesar Rp 246,299 miliar. Pencapaian PNBP dari KPK sampai dengan 244 persen," ujar Firli.

Tanggapi Penolakan Monumen COVID-19, Ridwan Kamil: Apa Alasannya?
Indonesia
Tanggapi Penolakan Monumen COVID-19, Ridwan Kamil: Apa Alasannya?

“Pertanyaannya sederhana apa alasannya menolak penghormatan terhadap pahlawan. Bung Karno bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah,” ujar Ridwan Kamil

Jakarta PPKM Level 3, STRP atau Surat Perusahaan Masih Diberlakukan Saat Naik KRL
Indonesia
Jakarta PPKM Level 3, STRP atau Surat Perusahaan Masih Diberlakukan Saat Naik KRL

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga 30 Agustus 2021. Perpanjangan ini berlaku di daerah yang menerapkan PPKM level 2 sampai 4.