Tiga Alasan Buruh Gelar Aksi May Day di Kantor KPU Presiden Partai Buruh periode 2021-2026 Said Iqbal menyampaikan pidato politiknya pada hari terakhir Kongres Nasional IV Partai Buruh. ANTARA/Genta Tenri Mawangi

MerahPutih.com - Elemen buruh bakal merayakan May Day 2022 di tempat yang berbeda. Bukan di Stadion atau kawasan dekat Istana Negara seperti biasanya. Melainkan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan tiga alasan pihaknya memilih kantor KPU sebagai lokasi unjuk rasa pada 1 Mei 2022.

Baca Juga

Buruh Berencana Gunakan JIS di Momen May Day, Wagub DKI: Kami Pelajari

“Untuk memastikan pada tanggal 14 Februari 2024 dilakukan pemilihan umum, baik Pileg maupun Pilpres 2024,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/4).

Langkah ini dilakukan karena sempat beredar isu penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Menurut dia, terselenggaranya pemilu tidak sekadar rutinitas untuk memilih presiden dan DPR. Bagi Partai dan Serikat Buruh, tuturnya, pemilu harus berlangsung dengan jujur dan adil.

Ia menyebut, pemilu yang tidak jujur dan adil berimplikasi pada kemenangan partai oligarki yang dikuasai pemilik modal. Karena itu, kebijakan yang dihasilkan pun akan cenderung menguntungkan kepentingan bisnis.

"Produk undang-undangnya akan berpihak pada pemilik modal,” tegas Said.

Pertimbangan lainnya, menurut Said, buruh menolak politik uang. Dia menegaskan Partai Buruh tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan ambil uangnya jangan pilih partainya. Sebab, hal itu bukan pembelajaran politik yang baik bagi rakyat.

Buruh meminta tidak ada money politic. Jika ada politik uang, KPU harus berani memberi sanksi yang tegas. Kalau perlu bagi partai yang menggunakan politik uang didiskualifikasi.

"Pemilu yang curang dengan menggunakan politik uang, yang dihasilkan pasti produk curang yang merugikan kepentingan masyarakat,” tegas Said.

Setelah aksi di kantor KPU, sebagian peserta aksi akan melakukan aksi di seputaran Bundaran HI dengan membawa dua tuntutan, yaitu turunkan harga bahan-bahan pokok dan tolak omnibus law UU Cipta Kerja.

Said Iqbal menegaskan bahwa buruh sudah memiliki kesadaran politik, sehingga momentum Pemilu 2024 sangat penting. Pasalnya, undang-undang merupakan produk politik yang dibahas oleh Presiden dan DPR selama ini ternyata telah banyak merugikan buruh.

Baca Juga

DPR Siap Dialog dengan Buruh dan Mahasiswa Soal Revisi UU Cipta Kerja

Terbaru adalah lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang telah mendegradasi bahkan mengeksploitasi kaum buruh.

"Omnibus law menyebabkan tidak ada kenaikan upah, PHK semakin mudah, jam kerja yang fleksibel, hingga outsourcing bebas digunakan di semua lini pekerjaan,” kata Said.

Menurut Said Iqbal, saat ini harga minyak goreng, daging, dan harga-harga kebutuhan yang lain masih mahal.

Dia juga menyoroti larangan ekspor CPO yang berdampak pada petani kecil. Dia mengatakan mafia harus dihukum, tetapi petani sawit kecil terpukul dengan adanya larangan CPO, karena harganya menjadi jatuh.

Ia juga menolak rencana kenaikan Pertalite dan gas 3 kilogram. Sebab, menurut Said, pah riil buruh tidak naik selama tiga tahun berturut-turut. Daya beli turun 30 persen.

"Harga barang melonjak tinggi, dan akan ditambah lagi dengan kenaikan Pertalite yang banyak dikonsumsi oleh kaum buruh, tentu ini sangat merugikan,” ucap Said Iqbal.

Terkait dengan tolak omnibus law UU Cipta Kerja, kata Said Iqbal, buruh menilai revisi UU Pembentukan Peraturan perundangan-undangan (UU PPP) adalah akal-akalan untuk melegalkan omnibus law.

Said Iqbal menyebut, revisi UU PPP hanya untuk memuluskan omnibus law. Karena itu, Partai Buruh dan serikat buruh akan segera menggugat UU PPP hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi agar dibatalkan.

“Buruh akan mengkampanyekan agar tidak memilih Partai yang menyetujui UU PPP dan menyetujui pembahasan ulang UU Cipta Kerja,” tutup Said. (Knu)

Baca Juga

Kenaikan Harga Minyak Goreng, Buruh hingga Nelayan Ancam Demo Besar-besaran

Target Partai Demokrat di Pemilu 2024
Indonesia
Partai Garuda Targetkan 23 Kursi DPR
Indonesia
PKN Targetkan Lolos ke Parlemen
Indonesia
Target Partai Demokrat di Pemilu 2024
Indonesia
Partai Garuda Targetkan 23 Kursi DPR
Indonesia
PKN Targetkan Lolos ke Parlemen
Indonesia
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Bikin Orang Gampang Ngamuk
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vaksin Booster Bikin Orang Gampang Ngamuk

Wanita yang terdapat dalam video viral tersebut adalah kejadian pada tahun 2020 lalu di Lousianna, Amerika Serikat.

Sebaran Elektabilitas Ganjar, Anies dan Prabowo di Pulau Jawa Versi Charta Politika
Indonesia
Sebaran Elektabilitas Ganjar, Anies dan Prabowo di Pulau Jawa Versi Charta Politika

Pada simulasi 10 nama, Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas tertinggi.

Polisi Periksa Pengelola Gedung Bidakara Terkait Kasus Dugaan Penipuan Olivia Nathania
Indonesia
Polisi Periksa Pengelola Gedung Bidakara Terkait Kasus Dugaan Penipuan Olivia Nathania

"Tim penyidik sudah melakukan pengecekan langsung ke gedung Bidakara, Jakarta Selatan dan sudah mengambil keterangan dari pengurus gedungnya," ungkap Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Senin (4/10).

Diduga Tak Bayar Kewajiban, Anak Usaha PT PLN Icon+ Digugat PKPU
Indonesia
Diduga Tak Bayar Kewajiban, Anak Usaha PT PLN Icon+ Digugat PKPU

PT ASL sudah tujuh tahunan berjuang mengupayakan haknya, sejak 2015

Anies Janji Renovasi Total Stadion Tugu
Indonesia
Anies Janji Renovasi Total Stadion Tugu

Dalam kesempatan itu, Anies berjanji melakukan renovasi total stadion Tugu yang merupakan markas Si Pitung pada tahun 2022.

Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E
Indonesia
Wagub Riza Berharap DPRD DKI Tak Gunakan Hak Interpelasi Terkait Formula E

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria berharap rencana Hak Interpelasi Legislator Kebon Sirih urung dilakukan.

Pembahasan Tahapan dan Anggaran Pemilu Mundur ke Bulan Mei
Indonesia
Pembahasan Tahapan dan Anggaran Pemilu Mundur ke Bulan Mei

Masih terdapat perbedaan antara pemerintah, DPR dan KPU soal lamanya masa kampanye. DPR mengusulkan 60-70 hari, KPU mengusulkan 120 hari dan pemerintah mengusulkan 90 hari.

Kepatuhan LHKPN Terendah di DPRD DKI, Nasdem Minta Maaf
Indonesia
Kepatuhan LHKPN Terendah di DPRD DKI, Nasdem Minta Maaf

Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta mengklaim sudah merampungkan 100 persen LHKPN anggotanya ke KPK.

Jokowi Belum Bisa Janjikan Tambah Tunjangan Pensiun Purnawirawan TNI
Indonesia
Jokowi Belum Bisa Janjikan Tambah Tunjangan Pensiun Purnawirawan TNI

Ia berjanji akan panggil Menteri Keuangan untuk melakukan hitung-hitungan. Apabila hitung-hitungan sudah final baru akan disampaikan.

Pengembangan Kinerja, Kementerian BUMN Bentuk Holding PLN
Indonesia
Pengembangan Kinerja, Kementerian BUMN Bentuk Holding PLN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan untuk membentuk holding dan subholding di bawah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).