Tidak Tepat Salahkan Anies Atas Banjir di Jakarta Banjir merendam kawasan Jalan Jatinegara Barat, Kampung Pulo, Jakarta, Kamis (2/1/2020). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan, DKI Jakarta sejak zaman kolonial Belanda sudah terjadi banjir. Karenanya, tidak tepat bila ada yang menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait banjir di sejumlah daerah Jabodetabek.

Baca Juga

Banjir Jakarta Dianggap Sebagai Tamparan Keras Buat Penyelenggara Negara

Menurut Trubus, ketika Sutiyoso alias Bang Yos menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ada konsepnya yaitu Megapolitan. Namun, hal tersebut tidak terealisasi dengan pelbagai kendala.

"Banjir ini kan sudah ada sejak zaman VOC, karena itu dulu kan pernah ada gagasan membentuk Kementerian Metropolitan/Megapolitan kan pernah Bang Yos pernah mengajukan konsep itu. Nah, itu dengan harapan wilayah penyangga (Ibu Kota) menjadi satu kesatuan," kata Trubus saat dihubungi Jumat, (3/1).

Trubus melanjutkan, jika konsep Bang Yos itu terealisasi, maka dampak postifinya akan terasa oleh daerah-daerah penyangga Ibu Kota, seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, khusunya mengurai persoalan banjir.

"Sehingga bisa ditangani khusus. Termasuk dalamnya banjir, dengan Amdal (Analisi Dampak Lingkungan), kemudian mengenai pemukiman. Jadi pembangunan infrastukrur itu bisa dikoordinasikan bisa disinergikan. Yang terjadi kan praktiknya dilapangan nggak ada itu. Jadi karena nggak ada yang ada hanya ego sektoral masing-masing," sesal Trubus.

Warga melintasi banjir di Jalan Pasar Baru Selatan akibat sungai di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang meluap setelah hujan lebat mengguyur wilayah Jabodetabek, Kamis (2/1/2020). ANTARA/Dewa Wiguna
Warga melintasi banjir di Jalan Pasar Baru Selatan akibat sungai di Pasar Baru, Jakarta Pusat yang meluap setelah hujan lebat mengguyur wilayah Jabodetabek, Kamis (2/1/2020). ANTARA/Dewa Wiguna

Selain itu, Trubus juga menyoroti pembangunan megaproyek yang dilakukan pemerintah pusat yang berpotensi menyebabkan serapan air berkurang.

Baca Juga

Berbagai Wilayah di DKI Banjir, Anies: Bukan Soal yang Belum Kena Normalisasi

Bagi Trubus, selama ini, baik kementerian maupun lembaga negara, hanya mau mengerjakan sesuatu jika ada nilai proyeknya. Misalnya, kata Trubus, konsep naturalisasi sungai dari Gubernur Anies Baswedan yang merupakan solusi mengatasi banjir. Konsep tersebut terbentur dengan program pemerintah pusat yaitu normalisasi sungai.

Sebagai informasi, program naturalisasi ala Anies di dalamnya tidak melakukan penggusuran dalam merevitalisasi sungai. Konsep tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air secara Terpadu dengan Konsep Naturalisasi.

Di dalam Pergub itu, naturalisasi didefinisikan sebagai cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan ruang terbuka hijau dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, dan konservasi.

Salah satu penerapan naturalisasi di sungai adalah menggunakan bronjong batu kali untuk turap sungai. Penggunaan bronjong mengharuskan tebing sungai harus landai.

Ini berbeda dengan konsep turap beton dalam normalisasi. Karena tebing mesti landai, Pemprov DKI harus menyediakan lahan selebar minimal 12,5 meter masing-masing di kiri dan kanan sungai untuk membuat tebing. Dengan demikian, lebar lahan yang mesti tersedia, termasuk untuk daerah sempadan, 80-90 meter. Selain itu, naturalisasi juga banyak dipraktikkan dengan menanami bantaran kali yang sudah bersih dan lebar dengan berbagai tanaman.

Baca Juga

Kader PKS Diinstruksikan Bantu Korban Banjir, Minimal Bantu Dana

"Konsep naturalisasi itu beda dengan konsep normalisasi. Kalau normalisasi itu pengerukan, pembetonan, kalu naturalisasi itu mengembalikan ekosistemnya ke bentuk yang lama, sehingga air itu bening. Tetapi kan sungai itu berkelok-kelok. Yang menjadi masalah pemerintah pusat nggak akan setuju karena itu nggak ada proyeknya jadi bukan megaproyek. Kalau berupa megaproyek seperti pembangunan tanggul raksasa di muara baru itu setuju ada dukungan nah kita kesulitannya disitu," pungkasnya. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mutasi Polri, Brigjen Rikwanto Jabat Kapolda Maluku Utara
Indonesia
Mutasi Polri, Brigjen Rikwanto Jabat Kapolda Maluku Utara

"Ya benar. Rotasi jabatan itu hal biasa, dalam rangka tour of duty dan tour of area," kata Karo Binkar SSDM Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo

Tak Mungkin Ditinggal, Dedengkot KAMI yang Diciduk Polisi Diberi Bantuan Hukum
Indonesia
Tak Mungkin Ditinggal, Dedengkot KAMI yang Diciduk Polisi Diberi Bantuan Hukum

KAMI menolak apabila alat bukti yang digunakan sebagai dalih penangkapan Syahganda Nainggolan

Peringati HUT RI, Ini Perintah Yasonna Pada Anak Buah
Indonesia
Peringati HUT RI, Ini Perintah Yasonna Pada Anak Buah

Seluruh aparatur Kemenkumham untuk turut menyesuaikan pola kerja dengan perubahan situasi dan berkontribusi mempererat semangat persatuan di dalam masyarakat.

Pemkot Yogyakarta Larang Warga Gelar Malam Tirakatan HUT ke-75 RI
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Larang Warga Gelar Malam Tirakatan HUT ke-75 RI

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi menjelaskan, larangan ini dikeluarkan sesuai arahan dari Kemensesneg.

Usai Rapid Test di Bandara Soetta, Maria Pauline Lumowa Diserahkan ke Bareskrim
Indonesia
Usai Rapid Test di Bandara Soetta, Maria Pauline Lumowa Diserahkan ke Bareskrim

"Sudah dilakukan proses keimigrasian. Sekarang kita serahkan ke Bareskrim Polri untuk proses hukum," ujar Yasonna.

e-Tilang Resmi Diterapkan di Surabaya
Indonesia
e-Tilang Resmi Diterapkan di Surabaya

Tri Rismaharini menegaskan kesiapan kota yang dipimpinnya untuk menerapkan program tersebut

Anies-Rizieq Shihab Cuma Minum Teh, Tak Bahas Politik
Indonesia
Anies-Rizieq Shihab Cuma Minum Teh, Tak Bahas Politik

Tengku mengaku dalam pertemuan tersebut mereka hanya melepas rindu sambil minum teh dan tidak ada pembicaraan yang mengarah ke unsur politik.

Ini Alasan Akun @TMCPoldaMetro Ikutan "Komen" Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
Ini Alasan Akun @TMCPoldaMetro Ikutan "Komen" Soal UU Cipta Kerja

Unggahan dari akun @TMCPoldaMetro soal UU Omnibus Law – Cipta Kerja membuat geger warganet.

 Saksi Ahli Singgung Utang-Piutang di Kasus Suap Proyek Antar BUMN
Indonesia
Saksi Ahli Singgung Utang-Piutang di Kasus Suap Proyek Antar BUMN

"Kalau hasil pribadi pinjam itu sah-sah saja sebagai hukum perdata transaksi minjam-minjam adalah sah. Kesimpulannya, apakah boleh, boleh, sah-sah saja. Bahkan antar badan hukum pun boleh," kata Mudzakir

Jokowi Pastikan Indonesia Belum Berencana Diisolasi karena Corona
Indonesia
Jokowi Pastikan Indonesia Belum Berencana Diisolasi karena Corona

Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia belum melakukan isolasi terhadap wilayah yang diwaspadai sebagai lokasi penyebaran virus corona.