Setara Institute Anggap Tak Lolosnya Novel Serta Pegawai KPK Lainnya Hal Biasa Penyidik senior KPK Novel Baswedan. ANTARA/Benardy Ferdiansyah

Merahputih.com - Setara Institute menilai kabar tentang tidak lolosnya pegawai KPK termasuk soal penyidik senior Novel Baswedan menjadi aparatur sipil negara atau ASN tidak perlu menjadi polemik dan perdebatan. “Kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK dalam alih status menjadi ASN adalah hal biasa dan tidak perlu memantik perdebatan,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi dalam keterangannnya, Rabu (5/5).

Baca Juga:

Kata Novel Baswedan Terancam Dipecat KPK Melalui Tes ASN

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dianggap menjadi solusi menjadi lembaga antirasuah tetap independen, namun sejumlah pasal di dalam UU KPK yang baru itu menjadi polemik. Adalah Pasal 24 UU KPK yang baru dimana menetapkan status kepegawaian lembaga harus aparatur sipil negara (ASN). Pasal ini dianggap bisa menjadikan integritas pegawai KPK menjadi melemah karena akan dikontrol oleh pemerintah.

Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aa.
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aa.

Ia tak sepakat dengan itu. Hendardi menyebut alih status pegawai KPK menjadi ASN seharusnya adalah hal yang biasa dan tak perlu menjadi perdebatan. Hendardi yakin tes yang dilakukan oleh panitia penyelenggara menjadikan pegawai KPK jadi ASN sudah memenuhi prosedur. "Test ASN biasa dilakukan secara kuantitatif dan obyekyif, termasuk biasanya menggunakan vendor pihak ketiga," ujarnya.

Baca Juga:

Novel dan Puluhan Pegawai Internal KPK Terancam Dipecat, Ini Reaksi Firli

Adapun perkara uji materi UU KPK yang diajukan eks pimpinan KPK sejak akhir 2019, rencananya diputus oleh MK, Rabu 5 Mei 2021. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Ada Efek Samping Penyintas COVID-19 Divaksin
Indonesia
Tak Ada Efek Samping Penyintas COVID-19 Divaksin

Tidak ada efek samping yang ditimbulkan ketika orang yang pernah positif dilakukan suntik vaksin COVID-19.

Data Dampak Kerusakan akibat Gempa, BNPB Siapkan Stimulus untuk Rekonstruksi
Indonesia
Data Dampak Kerusakan akibat Gempa, BNPB Siapkan Stimulus untuk Rekonstruksi

BNPB meminta proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi Sulawesi Barat (Sulbar) magnitudo 6,2 agar segera diselesaikan.

Pungli Oknum Anggota Polisi di Kasus Narkoba Naik 43 Persen
Indonesia
Pungli Oknum Anggota Polisi di Kasus Narkoba Naik 43 Persen

Sementara untuk anggota yang berprestasi diganjar penghargaan dan tanda jasa atau reward, sepanjang 2020, ada sebanyak 416 personel.

Ini Langkah Pemerintah Hilangkan Pekerja Anak
Indonesia
Ini Langkah Pemerintah Hilangkan Pekerja Anak

Dalam periode 2008 sampai dengan 2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari sekitar 1,5 juta pekerja anak yang berumur 10-17 tahun.

DPR Janji tak Recoki Jokowi soal Calon Suksesor Hadi Tjahjanto
Indonesia
DPR Janji tak Recoki Jokowi soal Calon Suksesor Hadi Tjahjanto

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad menyebut penentuan calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Parlemen tidak akan mencampuri sosok ideal pengganti Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Jawa Barat Telah Terima Ribuan Tabung Oksigen
Indonesia
Jawa Barat Telah Terima Ribuan Tabung Oksigen

Posko Oksigen juga menerima bantuan liquid oksigen dari PT. Pusri sebanyak 10 ton dan PT Tanoto sebanyak 44 ton yang dikirimkan secara bertahap dan akan terus berlanjut.

[HOAKS atau FAKTA]: Abu Janda Dalam Keadaan Koma
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Abu Janda Dalam Keadaan Koma

Foto yang diposting Khalid Bin Wahid tersebut menggambarkan seseorang yang tengah dirawat di Rumah Sakit (RS) dengan bantuan selang di mulutnya.

Kasus Suap Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dituntut 2,5 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Suap Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Dituntut 2,5 Tahun Penjara

JPU menuntut hukuman 2 tahun 6 bulan pidana penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Brigjen Prasetijo Utomo.

Pembubaran FPI Disebut Jadi Bukti Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI
Indonesia
Pembubaran FPI Disebut Jadi Bukti Pemerintah Jaga Kedaulatan NKRI

"Karena itu larangan kegiatan dan penghentian kegiatan FPI, melegakan kita semua, karena membangkitkan rasa percaya diri, kehormatan dan kedaulatan NKRI," sambung Petrus.

Rizieq Shihab Belum Pasti Penuhi Panggilan Polisi
Indonesia
Rizieq Shihab Belum Pasti Penuhi Panggilan Polisi

“Keputusannya malam nanti apakah datang atau tidak,” kata Aziz